RTRW Padang Ditinjau Ulang

RTRW Padang Ditinjau Ulang
Emzalmi: Guna Optimalisasi Fungsi Ruang
Kota Padang memiliki keterbatasan daya dukung dan daya tampung ruang yang dapat dikembangkan untuk kegiatan perkotaan. Dari luasan 694,96 km persegi, hanya 25 persen merupakan efektif perkotaan.
Sedangkan 75 persennya merupakan kawasan lindung yang terdiri dari hutan suaka, hutan lindung, kawasan sabuk hijau, sempadan pantai, sempadan sungai, pertanian dan ruang terbuka hijau.

Oleh sebab itu, perlu dilakukan sinkronisasi untuk mengoptimalkan kesesuaian pola ruang RTRW dengan dinamika perkembangan kota yang melibatkan unsur masyarakat, pelaku usaha, pemerintah, asosiasi, lembaga profesi dan pemerhati lingkungan sebagai acuan dalam pembangunan ke depan.
“Untuk itu, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang perlu ditinjau ulang dan direvisi,” kata Wakil Wali Kota Padang, Emzalmi dalam focus group discussions (FGD) yang diselenggarakan Bappeda Padang, Selasa (7/10).
Perubahan RTRW 2010-2030 tersebut ditetapkan dengan Perda No 4 Tahun 2012. RTRW ini telah dijadikan acuan bagi Pemko dan masyarakat umum dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pembangunan di Padang.
Akan tetapi, dalam implementasinya, perda tersebut menemui beberapa kendala. Terutama banyaknya keluhan masyarakat dan pelaku usaha dalam pelaksanaan pembangunan terhadap ketidaksesuaian peruntukan pemanfaatan ruang kota.
Emzalmi menjelaskan, salah satu faktor penyebab ketidaksesuaian peruntukan pemanfaatan ruang tersebut adalah perubahan struktur ruang akibat bencana. Sehingga, perlu dilakukan sinkronisasi untuk mengoptimalkan kesesuaian pola ruang.
“Melalui FGD ini diharapkan terakomodir isu dan permasalahan kesesuaian RTRW dengan dinamika perkembangan kota,” sebut Wawako.
Dalam penyusunan RTRW Padang 2010-2030, perlu memperhatikan dan mempedomani RTRW provinsi dan RTRW nasional. Mengingat Padang berada di pantai barat Sumatera, sehingga mengemban fungsi sebagai pusat kegiatan nasional. Begitu juga dalam RTRW Provinsi Sumbar, Padang diposisikan sebagai kota inti dari pengembangan kota metropolitan. “Melalui FGD ini, para peserta diskusi diharapkan bisa memberikan tanggapan dan masukan yang membangun terkait isu-isu dan permasalahan kesesuaian peruntukan ruang,” pesan Emzalmi.
Setelah mengakomodir isu-isu strategis dan keluhan masyarakat mengenai permasalahan terkait tata ruang dengan melibatkan semua elemen masyarakat, akan dilanjutkan FGD II pada 21 Oktober 2014 mendatang. “Hasil FGD ini akan disusun menjadi rekomendasi persyaratan untuk peninjauan ulang dan revisi RTRW Padang 2010-2030,” kata Kepala Bappeda, Hervan Bahar. (*)
http://www.koran.padek.co/read/detail/7545

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: