Dengan UU Pengelolaan panas bumi, maka geothermal dikategorikan menjadi bagian dari jasa lingkungan…wow

Dengan UU Pengelolaan panas bumi, maka geothermal dikategorikan menjadi bagian dari jasa lingkungan…wow

http://www.portalkbr.com/berita/nasional/3340078_4202.html?utm_source=feedburner&utm_medium=twitter&utm_campaign=Feed%3A+PortalKBR+%28PortalKBR%29&utm_content

26 Agustus 2014
KBR, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Undang-Undang (UU) Panas Bumi.

Ketua Panitia Khusus DPR untuk Pembahasan RUU Panas Bumi, Nazaruddin Kiemas mengatakan, salah satu poin UU Panas Bumi adalah mengizinkan pengelolaan panas bumi di wilayah hutan produksi dan hutan lindung. Selain itu, pegawai negeri sipil (PNS) masuk sebagai tim penyidik kasus pengelolaan panas bumi.

“Dalam RUU Panas Bumi tidak lagi menjadi bagian dari rezim pertambangan. Sehingga pemenuhan usaha panas bumi tidak lagi bertentangan dengan UU Kehutanan. Pada kawasan konservasi pengusahaan panas bumi dilakukan mekanisme izin pemanfaatan jasa lingkungan,” ujar Nazaruddin di Jakarta, Selasa (26/8).

Nazaruddin Umar menambahkan, UU Panas Bumi juga mengatur skema penentuan harga panas bumi. Salah satunya menggunakan skema patokan tertinggi (ceiling price), yakni sekitar US$ 11-12 sen setiap KWH.

Selain itu, setiap pemerintah daerah berhak memperoleh bonus dari keuntungan pengelolaan panas bumi.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengatakan pemanfaatan potensi panas bumi Indonesia yang sekira 30.000 megawatt bisa memenuhi kebutuhan energi nasional selama 30 tahun.

“Kita punya gunung berapi banyak sekali, logikanya di bawah tanah Indonesia ada magma. Logika berikutnya adalah di dekat magma ada panas bumi. Panas bumi bisa menjadi listrik. Teknologinya sudah ada dan mudah,” kata Jero Wacik.

Indonesia memiliki 127 gunung berapi dan potensi panas buminya mencapai 30.000 ribu megawatt. Hingga saat ini baru 1300 megawatt yang dimanfaatkan.

Selama ini hambatan terbesar dalam pemanfaatan potensi tersebut adalah undang-undangnya. Dalam undang- undang yang lama, kegiatan pemanfaatan panas bumi disebut pertambangan, sementara pertambangan dilarang di daerah hutan. Padahal panas bumi semuanya di daerah hutan.

Editor: Antonius Eko


Salam,
Deddy Ratih
+++++++++++++++++

Manager Administrasi dan Pengembangan Program
Administration and Program Development Manager
WALHI National Executive
ube@hitar@gmail.com
dera@walhi.or.id
http://dera-bakesah.blogspot.com/

—————————————————————————————————–
Dengan berdonasi Rp. 100.000/bulan, Anda telah menjadi Sahabat WALHI
dan mendukung upaya penyelamatan lingkungan hidup Indonesia.
Kirim donasi Anda ke Atas Nama Yayasan WALHI
Bank BNI: 0218824228
Bank Mandiri: 0700003016420
Bank Niaga: 9030100901001
__._,_.___
________________________________________
Posted by: Deddy Ratih

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: