Pilpres, ZIKIR Tak Seharusnya Retak

Pilpres, ZIKIR Tak Seharusnya Retak
Fadel Aziz Pase | The Globe Journal
Minggu, 06 Juli 2014 21:15 WIB
Link: http://theglobejournal.com/politik/pilpres-zikir-tak-seharusnya-retak/index.php
Dok: news.google.com
PEMILIHAN Presiden tinggal hitungan hari. Mendekati 9 Juli 2014, kubu Prabowo Subianto dan Joko Widodo bertarung kian sengit. Berbagai hasil survei menunjukkan tingkat keterpilihan atau elektabilitas kedua calon presiden itu tak jauh berbeda. Perlahan tapi pasti, elektabilitas Prabowo terus meningkat dan mengancam Joko Widodo. Kubu Jokowi pun waspada. Mereka bertekad bekerja lebih keras untuk mengamankan kemenangan capres nomor urut dua itu.

Di Aceh, dua pemimpin rakyat yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur, dr. Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf (ZIKIR), dua tokoh tersebut yang masing-masing juga sebagai Tuha Peut dan Ketua Umum Partai Aceh (PA), dalam memberikan dukungan kepada calon presiden Republik Indonesia, menimbulkan keprihatinan banyak pihak karena berbeda memberikan dukungan kepada kandidat capres, akibatnya mereka saling menyerang, meski hanya dengan kata-kata, di ranah publik.

Darmadi Ridwan, salah seorang fasilitator Komunitas Demokrasi Aceh Utara (KDAU) mengatakan, perbedaan tersebut jangan sampai merusak hubungan dalam Pemerintahan Aceh, karena menurut Darmadi yang akan dirugikan adalah rakyat banyak. Menurutnya lagi, perbedaan terhadap pilihan politik itu biasa dikalangan para elite dan semua orang punya cara tersendiri memandang para kandidat capres-cawapres tertentu. Artinya, sebut Darmadi, ini bukan menjadi sesuatu yang langka dalam politik, tentu saja perbedaan politik dalam pilihan capres antara gubernur dan wakil gubernur Aceh harus dilihat dalam konteks perbedaan terhadap pilihan figur.

“Doto sejak fase perdamaian aceh sudah dekat dengan sosok JK, sedangkan Mualem sudah dekat dengan Prabowo sejak Pilkada lalu. Jadi perbedaan kedua tokoh ini bukan berlandasan perbedaan ideologi politik, melainkan kedekatan personal. Hal ini alamiah saja terjadi dalam politik,” ungkap Darmadi. Seraya menambahkan, “Jangan sampai perbedaan politik elit memecah belah rakyat, tentu saja harus disikapi dengan bijak oleh keduanya, demokrasi kita memberi ruang untuk berbeda dalam damai,” tambahnya.

Darmadi menjelaskan, kebijakan Pemerintah Aceh yang berhubungan dengan kepentingan rakyat Aceh tidak boleh digadaikan hanya karena beda pilihan politik para elit. Oleh karena itu, katanya, kedewasaan keduanya sangat dibutuhkan untuk memastikan tidak berimbas terhadap kinerja mereka sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur.

“Yang paling penting bagaimana mereka memastikan bahwa eksekusi kebijakan yang sudah dituangkan dalam APBA 2014 bisa terlaksana dengan baik. Saya malah takut mereka sibuk urus capres, tapi lupa urus rakyat Aceh,” ungkap mantan Presiden Mahasiswa Unimal Lhokseumawe ini.

Hal senada juga disampampaikan Edi Fadhil, Kepala Sekolah Demokrasi Aceh Utara, menurutnya, seharusnya Gubernur dan Wakil Gubernur jangan mempertontonkan konflik internal secara terlalu vulgar ke publik, dan jika keduanya konflik kemudian rakyat harus mengadu kepada siapa?.

“Masalah beda dukungan keduanya itu biasa, asal mengikuti aturan yang berlaku harusnya tidak akan muncul konflik ke ranah publik. Secara internal harusnya setiap partai kan punya mekanisme pengambilan keputusan yang menjadikan keputusan menjadi keputusan bersama.” ujar Edi Fadhil.

Menurutnya, hal tersebut tidak dijalankan dengan baik oleh Partai Aceh, sehingga indikasi tersebut tampak jelas ketika antara ketua umum dan tuha peut masih berbeda pandangan.

“Memang beda pandangan wajar tapi jika sudah melalui mekanisme internal partai harusnya tidak akan meluber keluar,” kata Edi Fadhil yang juga pegiat di LSM Sepakat.

Halim Abee, Tim Penghubung Partai Aceh Wilayah Pasee, beberapa waktu lalu tak sungkan memberikan responnya kepada The Globe Journal. Menurut pria kepercayaan pimpinan PA Pasee ini, Doto Zaini Abdullah selaku Tuha Peut Partai Aceh berada di dalam kubu Jokowi-JK, sedangkan Muzakkir Manaf sang ketua umum partai berada di kubu Prabowo-Hatta, Halim menjelaskan, Doto merupakan orang yang sangat dekat dengan Jusuf Kalla. Hal itu terjadi mulai saat perundingan GAM dan Indonesia tahun 2005 lalu.

“Dalam politik kan tidak berbicara data dan fakta saja tapi juga ada hal kedekatan. Nah, Doto orang yang paling akrab dengan pak Jusuf Kalla. Tim inti juru runding GAM itu ada lima orang, Malik Mahmud, Doto Zaini, Bahtiar Abdullah, Nur Juli dan Tgk Nurdin Abdurrahman,” jelasnya.

Faktor tersebut, menurut Halim, sebuah pilihan yang etis dilakukan oleh seorang Doto Zaini. Namun, keputusan tersebut dilakukan dengan cara individu bukan keputusan partai.

“Bukan perkara siapa menang dan siapa yang kalah, bukan masalah bagus ataupun tidak bagus. Yang menjadi permasalahannya saat ini para politikus ingin melihat orang Aceh itu jeli tidak dalam berpolitik, dan juga dengan sorotan dunia, orang Aceh itu ikut tidak dengan pemimpinnya untuk memilih pilihan Capres. Saya rasa ini yang perlu diketahui oleh masyarakat Aceh,” imbuh Halim Abee.[]
__._,_.___
________________________________________
Posted by: TM Zoel

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: