Memilih Capres Peduli Lingkungan

Memilih Capres Peduli Lingkungan
Syamsul Wahidinprabowo-dan-jokowi-kartun
(Guru besar, pengajar Hukum Lingkungan Unmer Malang)
Permasalahan lingkungan hidup selalu dapat dikaitkan dengan berbagai momentum. Tak terkecuali hajat pilpres yang diselenggarakan pada 5 Juli bulan depan. Capres akan sibuk dengan tawaran berbagai janji manis. Akankah capres menaruh minat terhadap masalah lingkungan hidup?

Suara dari penggelut lingkungan adalah”pilihlah capres yang peduli lingkungan. Memang adakah capres yang tidak peduli lingkungan? Permasalahan lingkungan hidup itu bersifat ironi. Pada satu sisi begitu dekat dan menjadi kebutuhan dasar setiap orang. Perubahan cuaca, anomali musim, naiknya suhu yang menyebabkan panas, pendangkalan sumber air, pencemaran udara dan air, dan sebagainya dialami oleh setiap orang. Semua itu bukan perilaku alam, tetapi ada penyebabnya.
Namun, pada sisi lain instrumen pengatur lingkungan itu begitu asing engan warga. Ada yang menyebut hukum lingkungan bagaikan hukum setengah dewa. Hanya orang yang aktivitasnya bersentuhan langsung dengan masalah lingkungan hidup yang peduli hukum lingkungan. Pengembangan Industri Berbasis Lingkungan Parameter global yang kiranya dapat dijadikan penanda adalah komitmen mengembangkan industri berbasis lingkungan. Dalam kaitan ini, pada tataran normatif sudah menjadi paradigma umum tentang anomali atau terjadinya pertentangan. Pada satu sisi kepentingan ekonomi, yang tecermin dengan pengembangan industri, dipastikan mendegradasi kualitas lingkungan hidup. Sementara, pada sisi lain, ada keharusan mengembangkan industri sebagai konsekuensi berdenyutnya ekonomi untuk kehidupan rakyat.
Pada tataran ini, kebijakan pengembangan industri di Indonesia cenderung kurang berpihak pada pelestarian lingkungan. Atau, paling tidak, aspek ekonomi lebih didahulukan daripada pelestarian lingkungan. Pada tataran normatif, memang tidak selalu terjadi pertentangan antara industri dan lingkungan hidup. Data menunjukkan negara semisal Jepang bisa mengembangkan ekonomi dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup. Pada tataran akademis, pembangunan atau yang secara ekologis dikonsepsikan sebagai developmentalisme, yang semata-mata mengeksploitasi alam tanpa peduli lingkungan, berdampak serius terhadap kerusakan lingkungan. Ada upaya kuat tentang revolusi hijau (green revolution). Program itu bukan sekadar program pertanian, namun justru melawan paradigma tradisional pertanian yang pro lingkungan.
Pada pengembangan industrialisasi yang berbasis ekonomi, diingatkan oleh World Comision on Environment and Development (WCED) pada 1987 lalu. Bahwa penyebab kerusakan lingkungan di berbagai negara adalah tata ekonomi dunia yang didominasi negara maju. Untuk itu sudah ada konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development). DariUnited Nations of Conference Environment and Development di Riode Jeneiro pada 1992 terdapat 5 (lima) prinsip utama pembangunan berkelanjutan. Yaitu, prinsip keadilan antargenerasi, prinsip keadilan dalam satu generasi, dan prinsip pencegahan dini. Berikutnya, prinsip perlindungan keanekaragaman hayati dan prinsip internalisasi biaya lingkungan. Namun, konsep ini hanya menjadi angan-angan. Nah, dari berbagai program yang ditawarkan para capres, adakah yang punya grand desain yang mengarah pada pengembangan industri dengan tetap pro lingkungan, khususnya yang menerapkan prinsip universal itu? Kalau ada, itu yang mesti dipilih.
Komitmen Penegakan Hukum Lingkungan Kedua adalah komitmen untuk menegakkan hukum lingkungan. Bahwa hukum lingkungan adalah sebagai umbrella provision atau payung pelindung terhadap undang-undang lain yang bersifat sektoral. Seperti UU perumahan, UU kehutanan, UU pertambangan, dan sebagainya mempunyai prosedur tersendiri bagaimana mengelaborasi kawasan untuk produktivitas dengan mengeksploitasi alam agar tetap sesuai daya dukung lingkungan. Manakala terjadi penyimpangan, penerapannya adalah didasarkan pada UU itu sendiri. Tidak didasarkan pada UU lingkungan yang notabene lebih berat sanksinya. UU itu bagaikan pajangan, yang tidak pernah dipergunakan untuk menjerat aktivitas yang nyatanyata merusak lingkungan hidup.
Pada kaitan ini, dapat dicermati, sejak pemerintahan Orde Baru pada 1965 diikuti pada 1967 dan 1968 dengan diterimanya UU Penanaman Modal Asing dan domestik. Atas dasar UU itu eksploitasi alam, khususnya hutan, telah menjadikan Indonesia sebagai pengekspor kayu terbesar dunia. Hal itu memberikan saham besar untuk rusaknya lingkungan hidup. Padahal, pada perspektif lingkungan dipahami bahwa hutan mempunyai fungsi vital dalam menjamin kelangsungan hidup. Masih relevan bahwa kebijaksanaan pembangunan lingkungan tertuju pada empat sasaran, yaitu membina hubungan keselarasan antarmanusia dengan lingkungan, melestarikan sumber daya alam agar bisa dimanfaatkan oleh generasi mendatang, meningkatkan mutu lingkungan, dan membimbing manusia menjadi pembina lingkungan.
Itu yang seharusnya konsisten dipertahankan untuk diwujudkan. Nah, dalam pilpres, layak dicermati adakah capres yang berkomitmen menegakkan hukum lingkungan di atas hukum sektoral dan berkomitmen mewujudkan empat sasaran. Jika mereka berkomitmen itu, berarti pro lingkungan dan layak dipilih. (*)
http://www.padangekspres.co.id/artikel/4854/memilih-capres-peduli-lingkungan.html

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: