Hutan Masyarakat tak Boleh Dijual

Hutan Masyarakat tak Boleh Dijual
Dinhut Siap Tindak Oknum Perambah
Padang Ekspres • Kamis, 08/05/2014 11:30 WIB • Wilian • 70 klik
Pasaman, Padek—-Sebanyak 65 persen wilayah Kabupaten Pasaman adalah kawasan hutan lindung. Sedangkan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan, 50 persennya berpendapatan rendah dan menggantungkan hidup dari hasil hutan.

Ilustrasi | Foto: Kompas.com |

Ilustrasi
| Foto: Kompas.com |

Hal tersebut menjadi kecemasan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Pasaman, mengingat penduduk yang ada di sekitar kawasan hutan terus bertambah setiap tahunnya, sementara lahan hutan yang ada merupakan lahan statis yang tidak pernah bertambah.

Menyikapi hal itu Dinas Kehutanan Pasaman telah menjankan program Hutan Kemasyarakatan (HKM) dan Hutan Nagari (HN) yang mengolah hutan lindung sebagai sumber pendapatan masyarakat tanpa merusak hutan dan fungsi hutan itu sendiri. Namun program itu memunculkan masalah baru di tengah-tengah masyarakat dan Pemkab Pasaman.

Kebanyakan masyarakat ingin menyertifikatkan hutan tersebut menjadi milik pribadi karena sudah menjadi sumber pendapatan masyarakat yang tinggal di kawasan hutan lindung. Namun hal itu tidak diizinkan Pemkab Pasaman karena bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan.

“Hutan lindung tidak boleh disertifikat. Jika disetifikat oleh masyarakat, ujung-ujungnya hutan akan dijual, tentunya yang diuntungkan di sini adalah pemodal,” tegas Kepala Dinas Kehutanan Pasaman Yozarwardi, kemarin (7/5).

Ia mengatakan, untuk HKM atau HN, masyarakat boleh mengelolanya dan menikmati hasilnya, namun hutan tidak boleh disertifikat dan dijual.
Untuk hutan lindung yang dikelola masyarakat tidak boleh merusak fungsi hutan sendiri. Masyarakat boleh menanam bibit karet dan tanaman lainnya yang tidak membuat hutan gundul.

“Hak kelola masyarakat untuk hutan kemasyarakatan ini selama 35 tahun,” terangnya.
Dia menjelaskan, khusus program HKM, Kementrian Kehutanan (Kemenhut) telah menyetujui pengelolaan sembilan kelompok masyarakat di lima kecamatan di Pasaman, dengan luas 1.636 hektar dari luas hutan 285 ribu hektar lebih.

“Saat ini izin Kemenhut sudah ada, untuk masing-masing kelompok HKM meliputi Kecamatan Duokoto, Panti, Padanggelugur, Rao Utara dan Rao Selatan,” terangnya.

Ia mengharapkan, peran serta masyarakat terutama di sekitar kawasan hutan untuk menjaga dan melestarikan hutan serta secara langsung melakukan fungsi pengawasan.

Saat ini katanya, masyarakat yang tinggal di kawasan hutan memang memilki pendapatan ekonomi yang sangat rendah, hal itu disebabkan karena kurangnya lahan olahan bagi masyarakat yang notabene adalah petani. “Dengan adanya HKM ini, masyarakat kawasan hutan dapat terbantu,” terangnya.

Tindak Tegas Perambah

Lebih jauh disampaikan Yozarwardi, saat ini pihaknya sedang gencar melakukan pengawasan hutan di Pasaman agar tidak dibalak oknum tidak bertanggung jawab. “Polisi hutan terus melakukan patroli, meski keterbatasan personel, pengawasan tetap dilakukan. Siapapun yang ditemukan menjarah hutan,” tegasnya.(*)
[ Red/Administrator ]
http://padangekspres.co.id/?news=berita&id=50921

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: