KPK Awasi Tambang Jambi

KPK Awasi Tambang Jambi
Jumat, 28 Maret 2014 10:22 WIB

Aktivitas Penambangan Liar | Foto: Padang Ekspres |

Aktivitas Penambangan Liar
| Foto: Padang Ekspres |


TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI – Provinsi Jambi masuk ke dalam 12 provinsi yang diawasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
Bersama Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Maluku Utara, Jambi tengah diawasi terkait terkait pengelolaan tambang di Indonesia.

Hasil Supervisi yang dilakukan KPK beberapa persoalan yang tengah diawasi meliputi hal-hal berkaitan dengan renegosiasi kontrak, peningkatan nilai tambah dalam bentuk pengolahan dan pemurnian hasil tambang mineral batu bara, penataan kuasa pertambangan/izin usaha pertambangan, serta peningkatan kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation).
Lima persoalan lain berkaitan dengan kewajiban pelaporan secara reguler, pelaksanaan kewajiban reklamasi dan pascatambang, penerbitan aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pengembangan sistem data dan informasi, pelaksanaan pengawasan, serta pengoptimalan penerimaan negara.
Gubernur Jambi Hasan Basri Agus (HBA) mengatakan terkait adanya sorotan KPK di bidang pertambangan di Jambi supervisi KPK yang dilakukan beberapa waktu yang lalu memang ada beberapa hal yang mesti ditindaklanjuti, di antaranya IUP yang tumpang tindih dan amdal dari pertambangan yang bermasalah.
“Memang ada lokasi tambang yang tumpang tindih, kemudian ada lokasi yang dari sisi amdalnya tidak benar, itu hasil supervisi KPK,” katanya seusai membuka Musrenbang RKPD Provinsi Jambi, Kamis (27/3).
HBA mengatakan supervisi yang dilakukan KPK ke Provinsi Jambi sebelumnya dalam rangka pembinaan.
“Tidak masalah memang bukan hanya Jambi, semuanya juga diawasi termasuk juga tambang,” katanya. HBA mengaku belum tahu persis lokasi-lokasi tambang bermasalah yang disorot KPK.
“Saya tidak tahu persis fokusnya dimana nanti kita lihat tapi yang jelas memang ada lokasi tambang yang tumpang tindih kemudian ada lokasi yang dari sisi amdalnya tidak benar,” sebutnya.
Supervisi KPK menurut HBA ada target-target yang mesti dibenahi oleh dinas-dinas yang menjadi sorotan KPK.
“Kan ada beberapa dinas, KPK melakukan pembinaan kemudian mereka melakukan rekomendasi-rekomendasi untuk ditindaklanjuti, nanti di 2015 ditindaklanjuti tidak SKPD yang bersangkutan kalau tidak ada tindaklanjut itu mungkin ada penindakan, yang penting KPK sudah mewarning, awalnya supervisi kemudian rekomendasi nanti dicek lagi sejauh mana tindak lanjutnya,” katanya.
Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi Erman Rahim mengatakan memang IUP di beberapa pertambangan tumpang tindih selain itu masih ada royalti sebesar Rp 1,5 miliar yang belum disetorkan ke kas negara.
“Menurut hitungan Rp 1,5 miliar royalti yang belum disetorkan, kalau itu tidak disetorkan ya lanjut (penindakan) tapi sebagian besar sudah terselesaikan,” katanya.
Kewajiban penyelesaian itu bilang Erman ialah di kabupaten juga perusahaan, beberapa lokasi tambang yang masih menyisakan persoalan yakni di antaranya di Sarolangun dan juga Merangin.
“Kita mengkoordinasikannya ke KPK,” kata Erman. Menurutnya KPK akan melihat lagi tindaklanjut terhadap rekomendasi yang dibuat oleh mereka, di Bulan Mei Erman bilang KPK bakal kembali melihat sejauhmana tindaklanjutnya.
“Tim itu bulan Mei nanti melihat lagi ke kabupaten sudah diselesaikan atau belum, tapi berkas-berkas sudah kita serahkan,” katanya.
Erman minta agar pihak-pihak terkait yakni di kabupaten maupun perusahaan untuk segera menyelesaikan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh KPK.
“Yang tumpang tindih kita selesaikan,” katanya. Dicontohkannya seperti IUP tambang PT Aneka Tambang (Antam) yang meliputi dua Kabupaten yakni Kabupaten Merangin dan Kabupaten Sarolangun diminta oleh KPK supaya izinnya jadi satu di provinsi karena meliputi dua kabupaten. Izin PT Antam sebelumnya hanya melalui dua kabupaten dan tidak melalui provinsi.
Terkait izin-izin pertambangan yang mestinya lewat provinsi dalam praktiknya langsung ke kabupaten Erman mengatakan izin-izin yang telah ada itu izin yang lama.
“Itu izin lama 8 tahun yang lalu,” katanya. “Kalau izinnya meliputi dua kabupaten di provinsi, tapi kalau hanya satu ya di kabupaten,” tambahnya.
Sekarang ini menurutnya perizinan pertambangan rata-rata di Kabupaten dan hanya satu perizinan yang di provinsi.
“Dari sekian ratus SIUP hanya satu yang di provinsi, lainnya di kabupaten,” katanya. Sebelumnya hasil supervisi pengamatan KPK beberapa waktu lalu menyebutkan penerbitan IUP tidak sesuai aturan diantaranya persyaratan teknis, lingkungan, finansial.
Selain itu juga pengaturan jangka waktu IUP eksplorasi tidak sesuai ketentuan, belum ada penetapan wilayah IUP dan tidak menyetor jaminan pelaksanaan eksplorasi sebesar 100 ribu dolar AS.
Pada aspek pengawasan reklamasi dan paska tambang pemegang IUP eksplorasi tidak melakukan kewajiban reklamasi sesuai aturan perundangan. Pengamatan KPK pemerintah daerah tidak melakukan pencatatan dan pengawasan terhadap realisasi produksi hasil tambang yakni penghitungan besaran royalti produksi batu bara secara self assesment oleh perusahaan tambang, rumus penghitungan royalti tidak sesuai aturan.
KPK juga melihat indikasi penerbitan IUP tidak sesuai dengan kewenangan seperti PT Antam IUP Kabupaten Sarolangun, dan Merangin dan PT Sarolangun Ketalo, PT Tembesi Coalindo (IUP Kabupaten Sarolangun) PT Satria Tapak Nawala, PT Banguin Energi Indonesia (IUP Kabupaten Batanghari).
http://jambi.tribunnews.com/2014/03/28/kpk-awasi-tambang-jambi

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: