Demokrasi Dikuasai Bandit Politik

Demokrasi Dikuasai Bandit Politik
Pemilu Bersih Dideklarasikan, LBH Buka Posko Pengaduan
Padang Ekspres • Sabtu, 15/03/2014 10:42 WIB • Zulkarnaini • 321 klik
Lolong, Padek—Gerakan mas¬¬¬¬¬yarakat sipil di Padang ber¬satu untuk mengawal pemilu dari praktik curang, culas dan kotor. Selain memantau pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan ini tetap bersih dan berkualitas, ge¬ra¬kan ini juga meng¬kam¬panye¬kan antipolitisi busuk.
Gerakan itu dideklarasikan Koalisi Masyarakat Sipil Sumbar (KMSS) bertajuk ”Pemilu Bersih tanpa Politik Uang” di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, kemarin.
Semua elemen mas¬yara¬kat sipil menyatakan siap memerangi praktik-prak¬tik kotor, seperti jual-beli suara dan politik ua¬ng yang selalu di¬mainkan para calon le¬gis¬latif untuk meraup suara secara instan tanpa ha¬rus turun ke lapangan.

Ilustrasi | inilah.com |

Ilustrasi
| inilah.com |


Gerakan yang dipra¬karsai ICW dan LBH Padang ini, diikuti aktivis lintas NGO (Pu¬sako FH Unand, PBHI, LBH Pers, Walhi, Perkumpulan Qbar, PA¬HAM, LAM & PK dan UKM P¬HP Unand), Komnas HAM Sumbar, aka¬demisi, pers dan mahasiswa.
Pendeklarasian itu sebagai bentuk kepedulian terhadap pe¬lak¬sanaan Pemilihan Umum (Pe¬milu) yang Jujur dan Adil (Jurdil) pada 9 April mendatang. Se¬be¬lum pembacaan ikrar deklarasi, peserta deklarasi yang hadir mem¬bubuh tanda tangan pe¬no¬lakan terhadap politik uang dan politisi busuk. Setelah itu, disusul testimoni tokoh dan perwakilan unsur masyarakat terhadap wajah demokrasi Indonesia saat ini.
Sejarawan Prof Mestika Zed me¬ngajak seluruh kalangan mas¬yarakat sipil, peduli dengan nasib daerah dan bangsa dengan me¬milih calon pejabat publik di legislatif yang berintegritas dan berkualitas.
“Jika awalnya saja sudah ko¬tor bagaimana setelah dia (ca¬leg, red) duduk nanti. Inilah yang perlu kita kawal bersama-sama,” tegas Mestika Zed saat memberi testimoninya di hadapan pu¬lu¬han masyarakat sipil di Kan¬tor LBH Padang, kemarin.
Dia mengaku prihatin ter¬hadap cara berdemokrasi bangsa ini yang selalu membodohi mas¬yarakat dengan berbagai cara-cara transaksional. Ini sama saja mencederai sistem demokrasi itu sendiri.
”Saat ini, masyarakat rindu kepada Pemilu tahun 1955, yang pada masa itu termasuk pemilu yang bersih. Bahkan, bangsa Indonesia juga sudah mampu me¬ngi¬rim bantuan ke India meski dalam kondisi yang serbasusah,” tuturnya.
Pengamat politik dari Una¬nd, Dr Asrinaldi me¬ne¬gas¬kan, ada beberapa penyebab money politic (politik uang) terjadi.
Di antaranya, kegagalan partai politik melaksanakan fungsinya melakukan pembinaan terhadap kadernya, tidak berlangsungnya pendidikan politik pada mas¬ya¬rakat sehingga membuat ke¬sa¬daran politik masyarakat rendah.
Untuk mencegahnya, di¬bu¬tuh¬kan integritas dan kompetensi un¬tuk menjadi politisi baik. Di sam¬ping itu, memperbaiki substansi UU Pe¬lak¬sanaan Pemilu untuk men¬cip¬takan seleksi ketat terhadap calon yang akan maju nantinya.
“Masalah kronis demokrasi kita saat ini, politik uang kerap kali men¬yertai pemilu. Politik uang sering jadi jalan pintas untuk membeli sua¬ra individu masyarakat. Aki¬batnya, demokrasi bangsa saat ini sudah di¬kuasai “bandit-bandit” po¬litik,” tegasnya.
Untuk menciptakan pemilu yang bersih dan jauh dari KKN, dibutuhkan peran serta dan pe¬nga¬wasan dari masyarakat. Agar praktik kotor tersebut bisa di¬hen¬tikan. Karena sudah tidak za¬man¬nya lagi untuk menjadikan ua¬ng segala-galanya untuk me¬mu¬lus¬kan am¬bisi. “Jadi politisi itu sebenarnya tidak hanya mengandalkan uang, me¬lainkan kompetensi diri. Ba¬gai¬ma¬na mungkin seorang calon ti¬dak mempunyai wawasan bisa untuk memperjuangkan hak-hak dari masyarakat,” sebut aktivis ICW, Donal Fariz.
Donal Fariz menegaskan, ka¬rut marut demokrasi negeri ini dia¬kibatkan lemahnya pe¬ne-ga¬kan hukum terhadap pe¬lang¬garan pe¬milu. Semua rambu-rambu telah dibuat agar pemilu berjalan jurdil, kenyataannya pe¬lang¬garan tetap saja berlangsung.
Komisioner KPU Sumbar, No¬va Indra tidak menampik ada per¬soalan integritas petugas pe¬nye¬lenggaraan pemilu yang men¬jadi perhatian mereka. ”Untuk tingkat petugas Panitia Pemilihan Ke¬ca¬matan (PPK), kami masih bisa men¬jamin integritasnya. Nah, in¬tegritas Kelompok Pen¬ye¬leng¬¬gara Pe¬mu¬ngu¬tan Suara (KP¬PS) di tingkat TPS ini yang perlu kita awasi betul,” tegas Nova In¬dra.
“Saat ini ada sekitar 9.000 ca¬leg di Sumbar. Namun, siapa yang berhak untuk duduk nantinya, itu sangat bergantung kepada se¬jauh mana masyarakat me¬nge¬nal¬nya. Kami siap bergandeng tangan de¬ng¬an masyarakat sipil untuk me¬man¬tau Pemilu 2014,” aku Nova Indra sembari me¬nga¬takan KPU Sumbar telah bekerja sama dengan LBH Padang dalam pemantauan pemilu itu.
Pemred Padang Ekspres, Nas¬h¬rian Bahzein dalam tes¬ti¬moninya menuturkan, orang-orang baik yang merindukan ba¬ngsa ini besar, harus mengambil alih lembaga-lembaga demokrasi di pusat hingga daerah setelah dibajak orang-orang non¬re¬for¬mis. Caranya? “Pemilu inilah ajang pembalasannya. Kita harus menjaga ingatan dan akal sehat untuk menelisik rekam jejak para caleg. Jangan pilih caleg incumbent yang selama menjadi ang¬go¬ta dewan, tidak berbuat apa-apa,” katanya.
“Perubahan iklim demokrasi ini, tidak bisa kita biarkan kepada pe¬merintah dan politisi, tapi ha¬rus diambil perannya oleh kaum ter¬didik dan kelas menengah dae¬rah ini,” tegasnya.
Direktur LBH Pers Ronny Sa¬putra menegaskan, salah satu sum¬ber masalah dalam setiap per¬helatan pesta demokrasi ini, adalah penyelenggara pemilu itu sendiri. “Karena itu, KPU dan Bawaslu perlu juga kita kontrol,” tegas Ronny.
Komisioner Kom¬nas HAM Sumbar, Sultanul Arifin juga men¬ya¬takan sikap menolak caleg-caleg pelanggar HAM.
Buka Posko
Untuk mengawal terciptanya pe¬milu yang bersih, LBH Padang membuka posko pengaduan mas¬¬yarakat. Dengan adanya pos¬ko tersebut, masyarakat bisa me¬la¬porkan pelanggaran-pe¬lang¬garan yang ditemui pada pelak¬sana pe¬milu nanti. Selain itu, juga akan mem¬ben¬tuk advokasi hukum de¬ngan me¬libatkan berbagai ad¬vokad untuk menggiring pelanggaran Pemilu ke ranah pidana atau pun per¬data.
“LBH juga akan menurunkan tim pemantau Pemilu di sembilan daerah yang ada di Sumbar. Ini karena sumber daya manusia kita terbatas.Tapi yang jelas kita akan sediakan perangkat, yang bisa diak¬ses oleh masyarakat luas terkait laporan-laporan yang kita terima nan¬tinya,” tegas Direktur Eksekutif LBH Padang Vino Ok¬tavia. Slogan kampanye an¬ti¬politisi busuk kali ini, KMSS men¬yeru¬kan masyarakat, “to¬lak ua¬ng¬nya, la-por¬kan ca¬legnya.” (zul)

[ Red/Administrator ]
http://padangekspres.co.id/?news=berita&id=50191

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: