Walhi Minta Presiden Tegas

1378549083walhi
Tindak Perusahaan Perusak Lingkungan
Padang Ekspres • Sabtu, 01/03/2014 10:58 WIB • Willian • 180 klik
Padang, Padek—Sebagian besar lahan dan wilayah Indonesia telah dikuasai perusahaan berskala besar. Umumnya dimiliki perusahaan atau dimodali investor asing. Korporat itu diberi ruang bebas dan izin oleh pemerintah se¬hingga menguasai kekayaan alam dan lahan di Indonesia, baik di tingkat nasional maupun di daerah. Masalah itu dibahas dalam Pertemuan Daerah Lingkungan Hidup (PDLH) VI Walhi Sumbar yang turut dihadiri perwakilan Walhi Pusat di Jalan Rasuna Said, eks Asrama Haji, Padang, Jumat (28/2).

“Fakta tersebut membuktikan peja¬bat eksekutif dan legislatif telah menyia-yiakan kepercayaan yang telah dibe¬rikan masyarakat. Penyelenggara ne¬gara baik eksekutif maupun legislatif tidak becus mengemban amanat yang diberikan masyarakat,” tegas Direktur Eksekutif Walhi Sumbar Khalid Syaifullah.

Dengan adanya permas¬a¬lahan tersebut, pejabat negara di¬nilai juga sudah mengang¬kangi jaminan keselamatan ke¬pada masyarakat. Terbukti ba¬nyak kasus dan perma¬sala¬han yang telah merugikan ma¬syara¬kat, salah satunya ka¬but asap yang disebabkan pem¬bakaran lahan dan investor serta pemilik perusa¬haan, bu¬kan orang dalam negeri.

Khalid juga menyebut ma¬salah kabut asap yang perlu jadi perhatian pemerintah. Setiap tahun atau pada musim kering selalu terjadi dan berimbas ke daerah dan provinsi tetangga termasuk Sumbar. “Dari data dan pengamatan Walhi, selalu kabut asap itu dipicu oleh titik-titik dan hak konvesi wilayah-wilayah perusahaan berskala besar,” sebutnya.

Secara jelas hak konsesi pe¬ru¬sahaan-perusahaan terse¬but berdiri dari kebijakan yang dike¬luarkan pemerintah. Ujung-ujungnya lingkungan yang diru¬sak dan berdampak buruk bagi masyarakat. “Pe¬merintah ja¬ngan asal berikan izin tanpa mem¬¬perhatikan dam¬¬pak nega¬tif¬nya bagi ma¬sya¬rakat,” ingatnya.

Untuk itu pada tahun politik Khalid berpesan kepada ma¬sya¬rakat agar cerdas memilih calon pejabat yang layak dibe¬rikan amanat dan proling¬kungan.

Kepala Departemen Keor¬ga¬nisasian Walhi Pusat Ahmad mengatakan, dari pengamatan Walhi, jika masyarakat punya lahan wajib. Sedangkan peru¬sahaan wajib memberikan per¬lin¬dungan terhadap ling¬ku¬ngan hidup, bukan malah me¬rusaknya.

Banyak kasus yang terjadi, saat terjadi kerusakan lingku¬ngan, pemerintah malah tidak mengambil tindakan, dan tidak memburu atau menindak otak di balik pengrusak itu. Memi¬riskan lagi, justru masyarakat yang dipersalahkan.

“Seperti salah satu kasus yang ditemukan Walhi yaitu pembakaran lahan oleh 7 war¬ga, padahal pembakaran itu untuk pembukaan lahan se¬buah peru¬sahaan besar. Na¬mun malah masyarakat yang ditindak, se¬dangkan pengelola atau perusa¬haan terlepas dari pantauan hukum,” ketus Ahmad.

Untuk itu, Walhi minta agar pemerintah menunjukkan kesi¬gapan atau tidak lamban pada situasi darurat yang merugikan masyarakat. Walhi juga men¬desak Presiden melakukan audit atau pemeriksaan izin kon¬sesi perusahaan atau investor di Indonesia. “Karena dari pe¬ngamatan, banyak izin peru¬sahaan yang membuka lahan baru terlepas dari audit peme-rintah. Rata-rata perusahaan di Indonesia adalah perusahaan luar negeri, Presiden harus tegas menindak perusahaan perusak lingkungan,” tegasnya. (wn)

[ Red/Administrator ]
http://padangekspres.co.id/?news=berita&id=49986

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: