Krisis Air Guguakmalalo Dipicu Terowongan PLN Audit Lingkungan PSLH Unand di Tanahdatar

Krisis Air Guguakmalalo Dipicu Terowongan PLN
Audit Lingkungan PSLH Unand di Tanahdatar
Padang Ekspres • Kamis, 13/02/2014 10:52 WIB • Redaksi • 124 klik
Padang, Padek—Krisis air melanda Nagari Guguakmalalo, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah¬d¬a¬tar sejak 18 tahun terakhir, mulai ter¬kuak. Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Andalas (PSLH Unand) me¬nengarai hilangnya air akibat ada¬nya terowongan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Singkarak.
Hasil audit lingkungan PSLH Unand itu disampaikan perwakilannya, Prof Ardinis Arbain kepada Padang Ekspres di kantor Bapedalda Sumbar, kemarin (12/2). Namun, pihaknya belum dapat memastikan air yang hilang tersebut masuk atau tidak ke dalam terowongan PLTA Singkarak. Pasalnya, PSLH Unand tidak meneliti soal aliran air di Nagari Guguak Malalo.
Seperti diketahui, hilangnya sumber di Nagari Guguakmalalo memicu kekeringan air di daerah setempat. Masyarakat kesulitan mengaliri sawah dan ladang. Kini masyarakat setempat berharap ada alternatif aliran air baru, sehingga sawah dan ladang masyarakat yang tandus kembali subur.
“Hasil audit lingkungan yang kami lakukan, ada indikasi air masuk ke sekitar terowongan. Namun, kami tak bisa memastikan apakah air itu masuk atau tidak ke dalam terowongan. Karena, itu perlu penelitian lebih lanjut,” ujar Ardinis.
Dari pemetaan struktur geologi daerah penelitian, sebutnya, berhasil diindentifikasikan beberapa sesar seperti Malalo, Duokoto, Gulang-gulang, Uway, Bukit Cati, Kanang, Lambiu, Piliang. Lalu, sesar Rawa Cino dan sesar Baing. Dari hasil survei terhadap sungai-sungai Malalo, berhasil diidentifikasikan bahwa berkurang atau kehilangan debit aliran air pada beberapa sungai di Malalo, salah satu penyebabnya adalah sesar yang memotong beberapa aliran sungai tersebut menyebabkan sebagian atau seluruh aliran air masuk ke dalam zona sesar yang melewatinya.
“Ada indikasi aliran air tanah yang masuk ke zona patahan, terpengaruh dengan suction yang berasal dari terowongan PLTA Singkarak . Namun hasil penelitian belum diketahui secara pasti berapa besar volume air tanah yang masuk ke zona terowongan melalui bidang-bidang patahan,” ujarnya.
Audit lingkungan juga ditemukan adanya perubahan penggunaan lahan yang terjadi antara tahun 1996-2002 di Nagari Guguakmalalo adalah hutan, lahan terbuka, permukiman, perkebunan campuran dan sawah. Hutan mengalami penyusutan luasan sebesar 659 ha dan sawah juga mengalami penyusutan seluas 230 ha. Sementara itu, lahan yang mengalami penambahan luas adalah perkebunan campuran dan permukiman seluas 644 ha dan 113 ha.
Dalam kurun waktu antara 2002-2012, sebutnya, hutan dan sawah kembali mengalami penyusutan. Rinciannya, hutan seluas 1.093 ha dan sawah seluas 314 ha. Lahan yang mengalami penambahan adalah lahan permukiman sebesar 361 ha, dan perkebunan campuran 1.066 ha.
“Perubahan luasan areal persawahan diduga akibat berkurangnya luasan hutan sebagai pemasok sumberdaya air persawahan yang ada. Dari pemantauan di lapangan ,terlihat banyaknya mata air yang hilang. Akibatnya, sawah masyarakat mengering dan tidak bisa digarap lagi,” ucapnya.
Berdasarkan hasil penelitian sosial ekonomi dan budaya, persepsi masyarakat terhadap keberadaan PLTA Singkarak cenderung negatif. Di mana, masyarakat menyakini penurunan ketersediaan air di Nagari Guguakmalalo berhubungan dengan keberadaan PLTA Singkarak, masyarakat beranggapan bahwa penurunan kualitas air Danau Singkarak terjadi akibat operasional PLTA Singkarak. Kondisi ini berimbas pada terjadinya penurunan pendapatan secara signifikan pada masyarakat Guguakmalalo dari kegiatan perikanan danau, pertanian dan perkebunan dibandingkan sebelum PLTA Singkarak.
“Saya rasa perlu dibangun komunikasi intensif antara pengelola PLTA Singkarak dengan masyarakat Nagari Malalo. Sehingga, ada jalan keluar yang bisa diambil,” ucapnya. Penelitian ini dilakukan Juni-Oktober 2013, sedangkan kesimpulan didapatkan November 2013.
Dia juga mengungkapkan bahwa hasil audit lingkungan ini dilakukan atas permintaan pengelola PLTA Singkarak. Untuk kegiatan penelitian itu dibiayai sebesar Rp 300 juta. “Kendati kami dibiayai pengelola PLTA Singkarak, tapi kami sama sekali tidak ada tekanan dalam melakukan hasil penelitian ini. Perlu dicatat, kami belum menerima uang itu satu sen pun. Ini kan sekaitan dengan mekanisme pengeluaran uang di perusahaan. Jadi auditnya masih audit sukarela lah,” ujarnya.
Sementara itu, tokoh masyarakat Nagari Guguakmalalo, Basrizal Malin Tobat mengatakan, pihaknya melihat hasil audit PSLH Unand tersebut belum komprehensif. Indikasi hilangnya air tanah tersebut akibat terowongan telah lama ada. Makanya, diharapkan audit lingkungan tersebut dapat diketahui kepastiannya. Namun, setidaknya masyarakat cukup bernapas lega, karena perkiraan masyarakat keringnya air tanah untuk mengaliri sawah dan ladang masyarakat hilang akibat pembangunan terowongan tersebut.
“Masyarakat tak minta banyak. Kami hanya ingin kondisi kampung kami seperti semula. Di mana sawah dan ladang bisa dialiri. Jangan kami dipaksa untuk menerima lapangan pekerjaan baru. Dinas Perikanan meminta kami membuat keramba. Tapi, tawaran itu kami tolak. Itu kan juga merusak lingkungan. Kenapa dipaksakan untuk menguras atau memberikan beban pada danau,” ucapnya.
Selama ini, tambahnya, PT PLN tidak pernah mengakui keringnya air warga akibat adanya air masuk terowongan. Namun, hasil penelitian PSLH Unand tersebut, sudah menjadi bukti bahwa keberadaan terowongan menyebabkan air menghilang. Sudah hampir 18 tahun warga dipaksa menerima kondisi tersebut, namun tidak ada tindakan nyata yang dapat menyelesaikan persoalan masyarakat.
Pada dasarnya, katanya, masyarakat Nagari Guguakmalalo tidak menuntut Corporate Social Responsibility (CSR), melainkan audit ketaatan/ketidaktaatan penanggung jawab usaha dalam melaksanakan usahanya. Sebab, CSR sudah menjadi kewajiban PLTA Singkarak sesuai ketentuan UU No 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
“Kami tidak menuntut itu, tapi kami minta dilakukan pemulihan terhadap kondisi lingkungan di Nagari Guguakmalalo. Kami juga minta pajak air bawah tanah yang diterima pemerintah, dikembalikan ke masyarakat untuk pemulihan lingkungan,” ujarnya.
Perwakilan masyarakat Nagari Guguakmalalo lainnya, Rustam juga menuturkan, sudah lama masyarakat teraniya. Namun, keluhan masyarakat belum juga ditindaklanjuti. Dia yakin, terowongan PLTA Singakarak lah yang telah menyedot air masyarakat. Sehingga, sumur dan lahan pertanian masyarakat mengering. Paling kurang, katanya, ada 6 ribu masyarakat terdampak dengan pembangunan terowongan tersebut.
Pembangunan PLTA Singkarak dibangun tahun 1992 lalu dan mulai beroperasi tahun 1997. Sejak keberadaan PLTA itu, banyak keluhan masyarakat. Saat pembangunan terowongan PLTA digunakan dinamik sebanyak 200 kg. Peledakan dilakukan 2 sampai 3 kali sehari. “Saya saksi hidupnya. Kami sudah menderita cukup lama dengan pembangunan terowongan tersebut. Warga hanya ingin, kondisi lingkungan kembali normal,” ucapnya.
Perwakilan Walhi Sumbar, Erik mengatakan, ada 8 mata air yang telah hilang. Dia juga meminta agara tidak menjadikan sesar sebagai alasan pembenaran yang menyebabkan hilangnya air masyarakat. Ledakan dinamit yang digunakan saat pembangunan terowongan, menurutnya, juga memberikan kontribusi terhadap aliran air bawah tanah. “Jangan sesar dijadikan alasan. Saya kira itu penyebab utamanya, air warga mengering. Jika sesar dikambinghitamkan, harusnya kekeringan itu, juga terjadi sebelum berdirinya PLTA,” ucapnya.
Perwakilan PLN Bukitinggi, Diego mengatakan, pihaknya akan mengakomodir keluhan masyarakat sesuai apa yang menjadi batasan kewenangannya. Namun, jika batas kewenangannya tidak ada, maka ia akan membicarakannya dengan pimpinan di atasnya. Terkait proses pembangunan waduk tersebut, dia tak mengetahuinya, karena dia baru ditempatkan di rayon Bukittinggi.
“Kami akan tindaklanjuti sesuai apa yang menjadi kewenangan. Walaupun, audit adalah permintaan kami, namun tak pernah sedikit pun kami melakukan intervensi terhadap tim,” ujarnya.
Kepala Bapedalda Sumbar, Asrizal Asnan mengatakan, permintaan audit lingkungan itu berdasarkan permintaan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno kepada PLN Rayon Bukittinggi. “Memang pak gubernur yang minta, supaya ada solusi yang dapat dicari. Kita berharap ada solusilah yang bisa dihasilkan dan diterima masyarakat,”ucapnya. (ayu)
[ Red/Administrator ]
http://padangekspres.co.id/?news=berita&id=49739

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: