Mohon Pejelasan Legalitas Pertambangan PT. Salaras Bumi Banua

Nomor : 03/ED-WSB/I/2014 Padang, 30 Januari 2014
Lamp : –
Perihal : Mohon Pejelasan Legalitas Pertambangan
PT. Salaras Bumi Banua

Kepada Yth.
Bapak Bupati Tanah Datar
U.p Kepala Dinas Koperindagpastam
Jln. Sultan Alam Babagarsyah – Pagaruyung
Batusangkar – Sumatera barat

Salam Adil dan Lestari
Pulihkan Indonesia.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sumatera Barat sebagai forum yang fokus pada persoalan lingkungan hidup, bertujuan untuk mewujudkan masyarakat dan tatanan lingkungan hidup yang adil dan demokratis. Berupaya melakukan peranan diantaranya melakukan pengawasan dan monitoring terhadap aktifitas-aktifitas yang berpotensi merusak dan mencemari lingkungan, serta mendorong terciptanya pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang adil dan demokratis.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Barat menerima surat pengaduan masyarakat yang sekaligus langsung mendatangi kantor WALHI Sumbar tertanggal 23 November 2013 dan surat tembusan dari masyarakat Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar ;
1. Surat nomor : 002/ist/TTS-III Koto-2013 tertanggal 27 Desember 2013 dari Tigo Tungku Sajarangan Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar, yang isi surat tersebut adalah tidak mendukung dan menolak Penambangan di Bukit Batu Besi yang ditujukan kepada Bapak Bupati Tanah Data.
2. Hasil pertemuan masyarakat perantau, Walinagari, KAN, BPRN dan Tokoh Masyarakat Nagari III Koto dengan bupati Tanah Datar pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 di Gedung Indo Jalito. Pada intinya dalam pertemuan tersebut masyarakat menyampaikan keresahan mereka terhadap rencana aktifitas penambangan dibukit batubasi dekat pemukiman masyarakat oleh PT. Salaras Bumi Banua.
3. Surat nomor : ist……. /XII/2013 tertanggal 6 Desember 2013 perihal Pencabutan Surat Pernyataan Persetujuan Eksplorasi dan Penambangan Bukit Batu Besi sekaligus mengajukan pembatalan SK. Bupati No. 543/635/KOPERINTAM/2009 Berkaitan SK Bupati No. 543/53/KOPERINDAGPASTAM-2012 tanggal 10 September 2012.
4. Surat Pernyataan Ninik Mamak Koto Padang Luar Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat tertanggal 12 Desember Desember 2013. Perihal Pencabutan Surat Pernyataan Persetujuan Eksplorasi dan Penambangan Bukit Batu Besi dan pencabutan surat SK Bupati Nomor 543/635/KOPERINTAM/2009 Berkaitan SK Bupati Nomor 543/53/KOPERINDAGPASTAM-2012 tanggal 10 September 2012.
5. Surat nomor : Ist/PPLN/III Koto/11/2013 tertanggal 14 November 2013 perihal Mohon pencabutan Surat Pernyataan Tungku Tigo Sajarangan Nagari II Koto yang ditujukan kepada Pimpinan Tigo Tungku Sajarangan Nagari III Koto. Pada intinya surat ini memberitahukan bahwa pemuda-pemuda se Padang Luar telah melakukan pertemuan dan hasilnya merekomendasikan agar Tigo Tungku Sajarangan Nagari III Koto segera mencabut surat surat pernyataannya dalam mendukung Pertambangan Eksplorasi Bijih Besi di Bukit Batu Basi dan mengajukan permohonan pembatalan SK Bupati Nomor 543 / 635 / KOPERINTAM/2009 Berkaitan SK Bupati Nomor 543 / 53/ KOPERINDAGPASTAM – 2012 tanggal 10 September 2012.
6. Surat penolakan Bersama Ikatan keluarga Padang Luar (IKPL) Ikatan keluarga Perantau Galogandang (IKAPGA), Ikatan Keluarga Perantau Turawan (IKP) dan ninik Mamak yang berdomisili di Jakarta dan sekitarnya tertanggal 26 Oktober 2013. Pada intinya surat tersebut memberitahukan bahwa terlah dilaksanakannya pertemuan untuk melakukan musyawarah terkait dengan hasil analisa tim teknis yang telah ditunjuk organisasi menyimpulkan bahwa penambangan diwilayah bukit basi sangat berdampak negatif terhadap lingkungan, sosial, adat dan budaya masyarakat. Kemudian mendesak pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk mencabut surat Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 543/635/KOPERINTAM/2009 Berkaitan SK Bupati Nomor 543 / 53/ KOPERINDAGPASTAM – 2012 tanggal 10 September 2012. Kemudian menuntut dan Mendesak Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar untuk menghentikan aktifitas eksplorasi diwilayah bukit batu basi dan akan melakukan upaya hukum jika tindakan tersebut tidak dipenuhi dalam jangka waktu 15 hari.
7. Surat nomor : 012/ /PN/GLG-2011 tertanggal 12 Desember 2011 perihal Penolakan Penelitian dan Penambangan yang ditujukan kepada bapak Bupati Tanah Datar dan Direktur PT. Selaras Bumi Banua. Pada intinya surat tersebut menyatakan tentang penolakan masyarakat atas aktifitas Eksplorasi penambangan yang dilakukan oleh PT. Salaras Bumi Banua dan dalam rangka menjaga ketertiban masyarakat. Kemudian dengan tegas disebutkan bahwa masyarakat tidak akan mengikatkan diri untuk melakukan perjanjian dengan perusahaan apapun termasuk PT. Salaras Bumi Banua.

Mencermati beberapa surat di atas terlihat bahwa telah terjadi keresahan ditengah-tengah masyarakat terkait rencana aktifitas Penambangan yang akan dilakukan oleh PT. Salaras Bumi Banua seluas 3.51,4 ha berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 543 / 53/ KOPERINDAGPASTAM – 2012 tanggal 10 September 2012 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Tanah Datar nomor 543/635/KOPERINTAM/2009. Selanjutnya Surat Keputusan tersebut dibantah dengan berbagai pernyataan yang dilayangkan kepada Bupati Tanah Datar sebagaimana yang tertuang dalam surat tembusan yang dikirimkan kepada kami. Berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara pasal 6 ayat (1) huruf f ; bahwa Kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah: […] penyelesaian konflik masyarakat […]. kemudian pasal 113 ayat (4) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan oleh inspektur tambang atau dilakukan berdasarkan permohonan masyarakat kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Berdasarkan hal tersebut di atas WALHI Sumatera Barat dalam rangka pelaksanaan mandat dari Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 65 ayat (1-5) : ..Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup… . dan Maka dari itu kami berharap Bapak dapat memberikan penjelasan terkait legalitas penambangan PT. Salaras Bumi Banua yang disebutkan di atas.

Demikian surat ini disampaikan, atas dukungan dan penjelasannya kami ucapkan terima kasih.

Eksekutif Daerah
Wahana Lingkungan Hidup
Sumatera Barat

Khalid Saifulah, S.Sos
Direktur Eksekutif

Tembusan Kepada Yth.
1. Bapak Menteri Negara Energi dan Sumberdaya Mineral di Jakarta;
2. Bapak Menteri Negara Lingkungan Hidup di Jakarta;
3. Bapak Ketua DPRD Propinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar;
5. Bapak Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang;
6. Bapak Bupati Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar;
7. Bapak Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Sumatera Barat di Padang;
8. Bapak BAPEDALDA Propinsi Sumatera Barat di Padang;
9. Bapak KOMNAS HAM Perwakilan Sumatera Barat di Padang;
10. Bapak Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar;
11. Bapak Bapak Camat Rambatan di Rambatan;
12. Bapak Wali Nagari III Koto di Rambatan;
13. Perwakilan Masyarakat III Koto di Rambatan
14. Bapak Pimpinan Lembaga NGO dan Pers di Sumatera Barat
15. Arsip

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: