Laporan Dugaan Pelanggaran Tata Ruang Dilakukan oleh WALIKOTA Padang

Nomor : 02/ED-WSB/I/2014 Padang, 30 Januari 2014
Lamp : –
Perihal : Laporan Dugaan Pelanggaran Tata Ruang
Dilakukan oleh WALIKOTA Padang

Kepada Yth.
Bapak Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia
Jln. Medan Merdeka Utara No. 7
Jakarta Pusat

Salam Adil dan Lestari
Pulihkan dan Selamatkan Sumatera Barat dari Bencana Ekologis

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Barat sebagai sebuah organisasi yang konsern pada isu lingkungan dan berupaya mendorong serta mewujudkan lingkungan hidup yang layak, sehat, aman dan nyaman bagi makhluk hidup terutama manusia.
Pemerintah Daerah memliki Tugas dan Wewenang serta Kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 25 Point (a-c) : Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang: a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD; b. mengajukan rancangan Perda; c. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD. Kemudian pada Pasal 28 point (a) : Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang : a. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, merugikan kepentingan umum, dan meresahkan sekelompok masyarakat, atau mendiskriminasikan warga negara dan/atau golongan masyarakat lain;
Pada bulan Juni tahun 2012 Kota Padang telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang 2010 – 2030 yang disahkan melalui rapat pleno DPRD Kota Padang. Dengan telah disahkannya Perda No. 04 Tahun 2012 ini, sudah semestinya segala bentuk pembangunan mengacu pada Perda ini guna terjaminya keserasian dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukkannya. Namun dalam prakteknya dokumen RTRW ini tidak menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota Padang dalam mengeluarkan kebijakan terkait dengan pemanfaatan ruang yaitu dalam pemberian izin kepada PT. Surya Persada Lestari (anak perusahaan Lippo Group) untuk rencana Pembangunan Pusat Perbelanjaan, Rumah Sakit, Sarana Pendidikan dan Hotel di Kelurahan Ulak Karang Kecamatan Padang Utara Kota Padang.
Perlu kami sampaikan juga kepada Bapak bahwa Pemerintah Kota Padang melalui Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kota Padang telah mengeluarkan surat nomor 650.44/Bappeda/II-2013 tertanggal 7 Februari 2013 perihal Persetujuan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang yang ditujukan pada Pimpinan PT. Surya Persada Lestari bahwa surat dalam surat tersebut prinsipnya menyetujui tentang rencana pembangunan Pusat Perbelanjaan, Rumah Sakit Internasional, Sarana Pendidikan dan Hotel (Mixed Used) yang akan diprakarsai oleh PT. Surya Persada Lestari di lokasi yang diajukan sudah sesuai dengan RTRW Kota Padang tahun 2010-2030 dan lokasi tersebut berada pada kawasan yang diperuntukkan untuk kegiatan perdagangan dan jasa. Selanjutnya walikota Padang mengeluarkan Surat Keputusan nomor 50.A Tahun 2013 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Kepada PT. Surya Persada Lestari tanggal 13 Maret 2013 berdasarkan penilaian dan kriteria yang dimuat dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal. Kemudian dikeluarkan Izin Mendirikan Bangunan melalui Surat Keputusan Walikota Padang nomor : 0351/IMB/LL/LT.11/PU.04/2013 tanggal 03 Mai 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. Surya Persada Lestari untuk Pembangunan Pusat Perbelanjaan, Rumah Sakit, Sarana Pendidikan dan Hotel yang berlokasi di Jalan Khatib Sulaiman Kelurahan Ulak Karang Kecamatan Padang Utara Kota Padang. Saat ini perusahaan dalam tahapan pembahasan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah (Bapedalda) Kota Padang.
Keluarnya kebijakan Pemerintah Kota Padang terhadap Rencana pembangunan Pusat Perbelanjaan, Rumah Sakit, Sarana Pendidikan dan Hotel yang akan dibangun oleh PT. Surya Persada Lestari ini bertentangan dengan :

1. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang 2010 – 2030.

BAB VI Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Padang, Pada paragraf 5 Kawasan Rawan Bencana pasal 62 ayat (1) Tujuan penetapan kawasan rawan bencana yang ditetapkan sebagai kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (2) huruf f adalah untuk meminimalkan kerugian harta, dan jiwa akibat bencana alam. Pasal 62 ayat (2) Kawasan rawan bencana yang ditetapkan sebagai kawasan lindung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami dengan risiko tinggi. Pada pasal 63 ayat (1) Kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami dengan risiko sangat tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (2) huruf a ditetapkan pada kawasan sepanjang pantai dan kawasan lainnya yang meliputi wilayah : a…..b….c. Kecamatan Padang Utara. Jika dilihat pada peta lampiran XXI dari PERDA No. 04 Tahun 2012 ini jelas terlihat bahwa lokasi rencana kegiatan ini berada pada lokasi yang memiliki Risiko Sangat Tinggi terhadap ancaman Gelombang Tsunami karena berada pada Zona Merah. Sementara yang akan dibangun dilokasi ini adalah fasilitas Rumah sakit dimana akan ditempatkan warga yang dalam kondisi tidak normal dan memiliki kemampuan sangat terbatas dengan beragam kondisinya, sehingga kebijakan mengizinkan rencana ini berpotensi menempatkan kelompok rentan pada risiko sangat tinggi. Pada dokumen naratif RTRW Kota Padang BAB IV Rencana Pola Ruang sub bab 4.1.5.1 Kawasan Rawan Gelombang Pasang dan Tsunami halaman 11 dijelaskan bahwa pada kawasan rawan bencana tsunami yang sudah terbangun dan terletak pada kawasan budidaya maka direncanakan untuk membatasi pengembangan intensitas ruang, mengarahkan untuk pengembangan kegiatan yang tidak berlangsung 24 jam (non perumahan) dan tidak menimbulkan konsentrasi massa yang terpusat. Sementara yang akan dibangun oleh PT. Surya Persada adalah fasilitas yang akan mengkonsentrasikan massa dan terpusat serta berkatifitas 24 jam.

Peraturan Daerah ini juga secara khusus menegaskan bahwa untuk Jalan Khatib Sulaiman diatur pada pasal 70 Ayat (3), yakni sebagai koridor yang ditetapkan sebagai kawasan perkantoran Pemerintahan Provinsi. Artinya kawasan itu disebutkan secara hukum dengan tegas dan telah ditetapkan peruntukannya menjadi kawasan perkantoran Pemerintahan Propinsi. Maka koridor yang diperuntukkan sebagai kawasan perdagangan dan jasa regional sebagaimana yang dimuat dalam pasal 69 ayat (2) diatas adalah selain koridor Jalan Khatib Sulaiman yang terletak di Kecamatan Padang Utara.

Pada Pasal 148 Ayat (2) mengancam setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfataan ruang yang mengakibatkan ketidaksesuaian fungsi ruang dengan penataan ruang dipidana sesuai dengan perundang-undangan dibidang penataan ruang.

2. Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

Bangunan Gedung sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Fungsi bangunan sebagaimana dimaksud pasal 5 harus sesuai dengan peruntukkan lokasi yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota. Pasal 7 ayat (1) Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai denngan fungsi bangunan. Pasal 10 ayat (1) Persyaratan peruntukan lokasi […], dipertegas dalam Pasal 11 ayat (1) Persyaratan peruntukan lokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan tentang tata ruang.

3. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Tata Ruang

Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimuat dalam undang-undang ini dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Pada pasal 37 ayat (7) menyebutkan Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Pasal 38 ayat (1) Dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dapat diberikan insentif dan/atau disinsentif oleh Pemerintah dan pemerintah daerah. Insentif yang dimaksud merupakan upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.

Sikap Pemerintah Kota Padang dengan mengeluarkan Izin Prinsip, Pemberian Insentif dan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. Surya Persada Lestari merupakan pelanggaran terhadap Perda Kota Padang No. 14 Tahun 2012 karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam tata ruang yang sudah ditetapkan.

Pasal 73 ayat (1) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (7), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Ayat (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.

4. Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingungan Hidup (PPLH)

Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) BAB I Pasal 1 angka 1 menyebutkan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. BAB II bagian kedua pasal 3 bahwa perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan : [a…] b. keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia. Pada bagian ketiga pasal 4 Ruang lingkup perencanaan meliputi : Perencanaan, Pemanfaatan, Pengendalian, Pemeliharaan, Pengawasan dan Penegakkan Hukum. Kemudian pada BAB V pasal 13 ayat (2) pengendalian pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup yang dimaksud pada ayat (1) meliputi : pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Kemudian pada pasal 14 instrumen pencegahan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup terdiri dari : [a…] b. tata ruang, yang berarti dalam rangka pencegahan salah satu instrument yang harus diperhatikan adalah tata ruang wilayah.

5. UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan PERDA Kota Padang No. 03 tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana

Pasca gempa dan tsunami Aceh 2004, ancaman gempa dan tsunami menjadi perhatian utama segenap stakeholder di Kota Padang. Rangkaian gempa yang bermula pada Maret 2005 di Pulau Nias dengan kekuatan 8,5 SR diikuti dengan gempa 6,9 SR di sekitar Laut Mentawai pada April 2005; gempa 6,3 SR di sekitar Danau Singkarak pada Maret 2007; gempa 8,4 SR dan 7,9 SR di sekitar perairan Bengkulu dan Sumatera Barat pada 12 dan 13 September 2007, serta gempa 30 September 2009 yang berkekuatan 7,6 SR di lepas Pantai Sumatera dan berjarak sekitar 50 km barat laut Kota Padang, kemudian Gempa yang diikuti Tsunami yang melanda Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tanggal 25 Oktober 2010 telah menimbulkan trauma bagi warga Sumatera Barat. Terlebih lagi sesuai dengan perkiraan para ahli seismologi tentang potensi gempa raksasa berikutnya (giant earthquake) di sekitar Mentawai, yang diperkirakan akan berdampak besar pada Kota Padang sehingga dilakukan zonasi wilayah risiko tsunami di Kota Padang.

Sesuai dengan amanah UU No. 24 Tahun 2007 tentang Pananggulangan Bencana dan PERDA Kota Padang No. 03 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana pasal 4 huruf (a) bahwa Penanggulangan Bencana bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari Ancaman Bencana. Kemudian pada pasal 35 UU No. 24 tahun 2007 menyatakan bahwa Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi tidak terjadi bencana meliputi : b. pengurangan risiko bencana, d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan, e. persyaratan analisis risiko bencana, f. penegakkan dan pelaksanaan rencana tata ruang,

Pemerintah Kota Padang sudah melakukan analisis risiko terhadap bencana yang sudah disahkan melalui Perda No. 4 Tahun 2012 tersebut. Dimana wilayah kecamatan Padang Utara termasuk daerah rawan bencana yang berisiko sangat tinggi. Pemberian izin rencana pembangunan Pusat Perbelanjaan, Rumah Sakit, Sarana Pendidikan dan Hotel yang akan dibangun tersebut sudah mengabaikan Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang mana menempatkan warga Kota Padang terutama kelompok rentan (dalam hal ini warga yang sakit yang memiliki tingkat mobilitas rendah dan keterbatasan) di daerah rawan bencana dan berisiko tinggi terhadap ancaman Tsunami.

Peraturan Daerah nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang 2010-2030 dan beberapa ketentuan undang-undang di atas secara tegas menyebutkan pembangunan harus sesuai dengan peruntukan yang diatur dalam tata ruang yang telah ditetapkan. Koridor jalan Khatib Sulaiman Kecamatan Padang Utara telah ditetapkan sebagai tempat perkantoran Propinsi Sumatera Barat, kemudian lokasi yang direncanakan untuk dibangun juga sudah ditetapkan sebagai daerah yang berisiko sangat Tinggi terhadap ancaman Tsunami, Maka sepatutnya tidak ada izin mendirikan bangunan (IMB) untuk aktifitas seperti yang direncanakan oleh PT. Surya Persada Lestari sebagaiman yang dikeluarkan Pemerintah Kota Padang di Koridor ini. Dengan dikeluarkannya Izin pada lokasi jalan Khatib Sulaiman untuk pembangunan Pusat Perbelanjaan, Rumah Sakit, Sarana Pendidikan dan Hotel, terindikasi bahwa pejabat Pemerintah Kota Padang telah melakukan tindak pidana pelanggaran Tata Ruang sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang.
Untuk itu dalam rangka menjalankan fungsi dan peranan masyarakat terhadap Penataaan Ruang sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2007 ; pasal 55 ayat (5) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Pemerintah dan pemerintah daerah. Pasal 60 huruf (d) mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya.
Selanjutnya Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan pasal 4 ayat (2) lokasi rencana usaha dan / atau kegiatan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang. Ayat (3) Dalam hal lokasi rencana usaha dan / atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen AMDAL tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa.
Maka WALHI Sumatera Barat melalui surat ini meminta kepada Bapak untuk memeriksa Bapak Dr. Fauzi Bahar, M.Si selaku Walikota Padang atas dugaan tindak pidana pelanggaran tata ruang dengan telah memberikan izin mendirikan bangunan pada PT. Surya Persada Lestari untuk pembangunan Pusat Perbelanjaan, Rumah Sakit, Sarana Pendidikan dan Hotel di koridor Jalan Khatib Sulaiman Kecamatan Padang Utara Kota Padang.
Demikian surat ini disampaikan, atas keluangan waktu dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Eksekutif Daerah
Wahana Lingkungan Hidup
Sumatera Barat

Khalid Saifulah, S.Sos
Direktur Eksekutif

Tembusan disampaikan kepada Yth.
1. Bapak Presiden Republik Indonesia di Jakarta
2. Bapak Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia di Jakarta;
3. Bapak Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta
4. Bapak Kepala Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional di Jakarta
5. Bapak Kapolri di Jakarta
6. Bapak Kepala BNPB Pusat di Jakarta
7. Bapak Kepala Ombudsman RI di Jakarta
8. Bapak Ketua Komisi I DPR RI di Jakarta
9. Bapak Ketua Komisi VII DPR RI di Jakarta
10. Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Padang
11. Bapak Ketua DPRD Propinsi Sumatera Barat, di Padang
12. Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Negeri Padang di Padang
13. Bapak Kapolda Propinsi Sumatera Barat
14. Bapak Kepala BPBD Propinsi Sumatera Barat, di Padang
15. Bapak Kepala Bapedalda Propinsi Sumatera Barat, di Padang
16. Bapak Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Sumatera Barat, di Padang
17. Bapak Ketua Ombusman Perwakilan Sumatera Barat, di Padang
18. Bapak Walikota Padang di Padang
19. Kejaksaan Negeri Padang, di Padang
20. Bapak Kapolresta Padang di Padang
21. Bapak Ketua DPRD Kota Padang di Padang
22. Bapak Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang, di Padang
23. Bapak Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Padang di Padang;
24. Bapak Pimpinan PT. Surya Persada Lestari di Banten
25. Media Pers di Sumatera Barat
26. Lembaga NGO di Sumatera Barat
27. Arsip.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: