Komisi Informasi Publik Sumbar Makin Pasti

Komisi Informasi Publik Sumbar Makin Pasti
29 January 2014 13:00 | • Wartawan : Andri Mardiansyah • Editor : • Dibaca : 180 kali
Pembentukan Komisi Informasi Publik (KIP) Sumbar semakin pasti. Hal ini terlihat dalam Rencana APBD Sumbar 2014, sebesar Rp.400 juta. Angka ini naik dari sebelumnya yang direncanakan sebesar Rp. 200 Juta.
Sharing singkat antara KMSS dengan Komisi III DPRD Sumbar disela rapat dengar pendapat pemaparan program Dinas Perhubungan dan Kominfo Padang di ruang rapat khusus 3, Rabu (29/1), menuai kata sepakat bahwasannya proses awal hingga akhir pembentukan Komisi Informasi Publik ini harus transparan, “Semua proses harus kita ketahui bersama, untuk mekanisme dan model seperti apa yang dipakai, sangat diharapkan masukan dari KMMS, peran aktif dari KMSS dan elemen masyarakat lainnya sangat diharapkan guna tercapainya program ini dengan baik”, ucap Nurnas, Ketua Komisi III DPRD Sumbar, Rabu (29/1).
Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari LBH Pers, AJI Padang, PBHI, LBH Padang, Walhi, Nurani Perempuan, Aspem ini, disamping akan mengawal ketat pembentukan KIP Sumbar juga akan mendorong proses pembentukan agar lebih cepat terlealisasi.
Tak hanya itu, KMSS juga akan terlibat secara langsung dalam proses tersebut terutama saat pembentukan tim seleksinya, sebab hingga saat ini masih ada beda persepsi dengan Dinas Perhubungan dan Kominfo yang beranggapan bahwa tim seleksi dibentuk hanya oleh pemerintah, “Ya, memang betul timsel itu dibentuk oleh pemerintah, tetapi yang perlu kita ingat juga timsel juga terdiri dari berbagai elemen, termasuk dan itu tertuang dalam UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik”, jelas Rony Saputra, Koordinator kuasa hukum KMSS.
Sebelumnya, KMSS mendesak Pemerintah Provinsi Sumbar, Pemerintah Kabupaten dan Kota untuk menginstruksikan kepada setiap dinas dan instanasi terkait/ badan publik di bawah pengawasannya untuk segera membentuk PPID, serta Mendesak Pemerintah provinsi Sumatera Barat untuk segera membentuk Komisi Informasi Provinsi sebagai amanat dari UU KIP dan meminta kepada DPRD Sumbar untuk melakukan pengawasan terhadap proses pembentukan tersebut.
Dari penelitian yang dilakukan oleh LBH Pers Padang terhadap 19 website Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat dan website Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Tidak ada satu pun yang menyediakan dokumen APBD tahun 2013, maupun ABBD 2012 sekalipun. Padahal, dokumen APBD adalah data dan informasi berkala yang harus disediakan oleh badan publik paling singkat 6 bulan sekali (Pasal 9 UU KIP).
Ini adalah salah satu bukti bukti rendahnya keterbukaan informasi publik di Sumbar, maka dari itu, dengan terbentunya KIp Sumbar ini, harapan keterbukaan informasi publik bukan saja menjadi domain masyarakat sipil namun juga kewajiban dari pemerintah”, tutup, Rony. (*)
http://padangtoday.com/today/detail/53933

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: