Koalisi Masyarakat Desak Pemprov Sumbar Bentuk Komisi Informasi

Koalisi Masyarakat Desak Pemprov Sumbar Bentuk Komisi Informasi
Sumatera Barat merupakan satu-satunya provinsi di Pulau Sumatera yang belum membentuk komisi Informasi sejak 2008
Wartawan: Rilis | Editor: Aqi Pitopang

Komisi Informasi (HukumOnline)
KLIKPOSITIF — Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) Sumatera Barat mendesak Pemprov Sumbar segera membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dan Komisi Informasi Provinsi.
Dalam siaran pers yang diterima KLIKPOSITIF, Kamis 9 Januari 2014, KMS menyatakan lahirnya undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menjadi era baru keterbukaan informasi di Indonesia. Namun tidak untuk Sumatera Barat. Tidak banyak yang peduli dengan isu keterbukaan informasi.
Padahal keterbukaan informasi publik merupakan bagian terpenting untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Akses terhadap informasi oleh publik adalah pintu untuk mengukur transparansi dan akuntabilitas penyelenggara negara dan badan publik.
Pelayanan informasi yang buruk masih menjadi wajah badan publik di Sumatera Barat, baik badan publik di tingkat pemerintah provinsi, maupun di 19 kabupaten dan kota. Bagian yang sederhana misalnya, salinan APBD dan laporan perjalanan dinas, ataupun laporan keuangan, harusnya disampaikan kepada publik dan tanpa diminta. Namun bagi sebagian Pemda, dokumen tersebut masih dianggap sebagai ‘dokumen rahasia’.
Dari penelitian yang dilakukan oleh LBH Pers Padang terhadap 19 website Kabupaten dan Kota di Sumbar dan website Pemprov, tidak satu pun yang menyediakan dokumen APBD tahun 2013, maupun ABBD 2012 sekalipun.
Padahal, dokumen APBD adalah data dan informasi berkala yang harus disediakan oleh badan publik paling singkat 6 bulan sekali (Pasal 9 UU KIP). Ini adalah salah satu bukti bukti rendahnya keterbukaan informasi publik Pemda di Sumbar.
Kondisi ini setidaknya mengindikasikan setiap badan publik di pemerintahan provinsi, Pemkab dan Pemko di Sumbar belum memiliki PPID. Kemudian mengindikasikan lemahnya kemauan badan publik itu sendiri untuk transparan, karena tidak ada alasan bagi setiap badan publik secara norma untuk tidak melaksanakan UU KIP.
Selain itu, ketakutan badan publik untuk membuka diri, karena kwatir akan membongkar bobroknya badan publik tersebut.
Persoalan buruknya keterbukaan informasi publik di Sumbar tidak hanya sekadar buruknya implementasi UU KIP. Namun kemudian diperburuk dengan tidak adanya Komisi Informasi Provinsi sebagai tonggak pengawasan terhadap implementasi UU KIP.
Padahal UU KIP telah memerintahkan paling lama dua tahun pasca diundangkannya UU KIP, masing-masing provinsi harus membentuk Komisi Informasi Provinsi.
Sumatera Barat merupakan satu-satunya provinsi di Pulau Sumatera yang belum membentuk komisi Informasi sejak 2008.
Untuk itu KMS meminta Pemkab dan Pemko di Sumbar menginstruksikan setiap dinas dan instanasi terkait/ badan publik di bawah pengawasannya, untuk segera membentuk PPID, serta mendesak Pemprov Sumbar segera membentuk Komisi Informasi Provinsi, sebagai amanat dari UU KIP, dan meminta DPRD Sumbar melakukan pengawasan terhadap proses pembentukan tersebut.
http://www.klikpositif.com/news/read/5513/koalisi-masyarakat-desak-pemprov-sumbar-bentuk-komisi-informasi.html

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: