KMSS Ancam Laporkan Pemprov ke Ombudsman

KMSS Ancam Laporkan Pemprov ke Ombudsman

Jumat, 10 Januari 2014 02:11
TAK JUGA BENTUK KOMISI INFORMASI PUBLIK
PADANG, HALUAN— Kemauan politik Pem¬prov Sumbar untuk mewu¬judkan peme-rintahan yang bersih dan trans¬paran diper¬ta¬nya¬kan.
Hingga saat ini, Sumbar adalah satu-satunya provinsi di pulau Sumatera yang belum membentuk Komisi Informasi Publik (KIP). Pemprov Sumbar terancam dilaporkan ke Ombud¬sman Sumbar karena belum melaksanakan UU KIP.
Terkait persoalan tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil Sumbar (KMSS) mendesak Pemprov Sumbar segera membentuk Komisi Informasi Publik (KIP). Desakan tersebut lahir dari diskusi bersama Lembaga Swadaya Masyarakat, Ombud¬sman Sumbar, LBH Pers, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Padang, Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Unand, Asosiasi Pers Mahasiswa (Aspem) Sumbar dan Walhi Sumbar, di Kantor LBH Pers Padang, Kamis (9/1).
Menurut koalisi tersebut, lahirnya UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang diharap¬kan menjadi era baru keter¬bukaan informasi di Indonesia, belum diimplementasikan oleh Pemprov Sumbar. Buktinya, sampai saat ini Pemprov Sumbar belum membentuk KIP sebagai badan penerima laporan oleh masyarakat sipil yang tidak memperoleh informasi di instan¬si pemerintah.
“Tidak banyak yang peduli dengan isu keterbukaan infor¬masi. Padahal keterbukaan informasi publik merupakan bagian terpenting untuk mewu¬jud¬kan tata pemerintahan yang baik. Padahal, akses terhadap informasi oleh publik adalah pintu untuk mengukur trans¬paransi dan akuntabilitas penyelenggara negara dan badan publik,” ujar Roni Saputra, Ketua LBH Pers Padang.
Dikatakannya, bagian yang sederhana misalnya, salinan APBD dan laporan perjalanan dinas, ataupun laporan keuang¬an, harusnya disampaikan kepada publik dan tanpa dimin-ta. Namun bagi sebagian pemda, dokumen tersebut masih dianggap sebagai ‘dokumen rahasia’.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh LBH Pers Padang terhadap 19 website kabupaten dan kota di Sumatera Barat dan website Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, tidak ada satu pun yang menyediakan dokumen APBD tahun 2013, maupun ABBD 2012 sekalipun.
Padahal, dokumen APBD adalah data dan informasi berkala yang harus disediakan oleh badan publik paling singkat 6 bulan sekali (Pasal 9 UU KIP). Men¬urut Roni, kenyataan tersebut merupakan salah satu bukti rendahnya keterbu¬kaan informasi publik Pemda di Sumbar.
Hal tersebut membuktikan, setiap badan publik di pemprov, pemkab dan pemko di Sumbar belum memiliki Pejabat Penge¬lola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana ¬amanat PP No.61 Tahun 2010 tentang Pelaksa¬naan UU No.14 Tahun 2008.
Di dalamnya ditegaskan bahwa setiap badan publik harus memiliki PPID satu tahun setelah disahkannya PP No.14 Tahun 2008. Kemudian, mengin¬dikasikan bahwa lemah-nya kemauan badan publik itu sendiri untuk transparan, karena tidak ada alasan bagi setiap badan publik secara norma untuk tidak melaksanakan UU KIP. Hasil penelitian tersebut juga menyi¬ratkan ketakutan badan publik untuk membuka diri, karena khawatir akan membongkar bobroknya badan publik tersebut.
“Persoalan buruknya keter¬bukaan informasi publik di Sumatera Barat tidak hanya sekedar buruknya implementasi UU KIP. Namun kemudian diperburuk dengan tidak adanya Komisi Informasi Provinsi sebagai tonggak pengawasan terhadap implementasi UU KIP. Padahal UU KIP telah memerintahkan bahwa paling lama dua tahun setelah diun¬dangkannya UU KIP, masaing-masing provinsi harus memben¬tuk Komisi Informasi Provinsi,” lanjut Ronfi.
Ia menegaskan, Pemprov Sumbar adalah satu-satunya provinsi di pulau Sumatera yang belum membentuk komisi infor¬masi sejak tahun 2008. Oleh karena itu, patut dipertanyakan kemauan politik Pemprov Sumbar untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan bersih.
“Untuk itu, Koalisi Masya¬rakat Sipil Sumbar mendesak Pemprov Sumbar, Pemkab dan Pemko di Sumbar untuk meng¬in¬¬struksikan kepada setiap dinas dan instansi terkait/ badan publik di bawah pengawasannya untuk segera membentuk PPID, serta mendesak Pemprov Sum¬bar untuk segera membentuk Komisi Informasi Provinsi sebagai amanat dari UU KIP dan meminta kepada DPRD Sumbar untuk mengawasi proses pembentukannya,” urai Roni.
Pada diskusi tersebut diputus¬kan, Koalisi Masyarakat Sipil Sumbar akan mengadakan audiensi dengan Pemprov Sumbar pada 16 Januari 2014 nanti. Jika dari audiensi tersebut tidak juga ada hasil untuk membentuk KIP, maka mereka akan melaporkan Pemprov Sumbar ke Ombudsman Sum¬bar karena belum melaksa¬nakan UU KIP. (h/mg-dib)
http://www.harianhaluan.com/index.php/berita/haluan-padang/28957-kmss-ancam-laporkan-pemprov-ke-ombudsman

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: