Perseteruan Penetapan APBD Sumbar 2014

Perseteruan Penetapan APBD Sumbar 2014
Oleh : Syafrimet Azis
Direktur Eksekutif JEMARI Sakato Sumbar
Padang Ekspres • Senin, 16/12/2013 10:44 WIB • 386 klik
Penggalan di atas barangkali bisa menggambarkan apa yang saat ini di¬alami oleh Pemerintah Provinsi Su¬ma¬tera Barat yang sedang gonjang gan¬¬jing untuk penetapan APBD 2014. Pi¬hak yang selama ini menjadi aktor pen¬¬ting penetapan APBD yakni ek¬se-ku¬tif yang dalam “kasus” ini di¬re¬pre¬sen¬tasikan oleh Sekretaris Provinsi ber¬hadapan dengan legislatif/DPRD yang secara langsung dipimpin oleh ke¬tua DPRD. Setidaknya perang ar¬gu¬men¬¬tasi dan penyampai alasan belum di¬¬pu¬tus¬kan¬nya APBD 2014 secara ter-bu¬ka di¬wakili oleh kedua tokoh ter¬se¬but.

Publik ranah Minang disuguhkan sebuah drama dengan dibungkus tema “memperjuangkan nasib ma¬sya¬rakat” melalui suatu anggaran yang akhir-akhir ini fasih disebutkan oleh lidah masyarakat saat ini yaitu Dana Bantuan Sosial (Bansos). Yang me-na¬rik¬nya drama perseteruan ini di¬tam¬pilkan semakin terbuka justru di saat-saat penetapan APBD sudah harus ditetapkan bahkan masih berlanjut sampai sekarang melewati masa tersebut yakni tanggal 30 November.

Persoalan ini menjadi menarik bukan karena soal perseteruan abadi ini, tetapi justru berkaitan dengan isu “timing”. Semua kita tahu bahwa APBD 2014 ini akan di¬im¬ple¬me-n¬ta¬sikan di tahun yang sering disebut se¬bagai tahun politik. Sebuah agenda besar (baca: Pemilu) yang me¬nyang¬kut masa depan bangsa (juga masa depan beberapa gelintir elit) akan dihelat, dan tentunya akan banyak menguras energi bangsa ini baik dari sisi sosial, budaya, financial dan lain-lain. Pemilu bagi sebagian komponen merupakan sarana penting untuk menjaga keberlangsungan hidupnya. Berbeda dengan masyarakat banyak, yang jika ditanya secara terbuka sebagian besar akan mengatakan bahwa ada atau tidak ada Pemilu tidak akan secara signifikan berpengaruh terhadap kehidupannya.

Perbedaan pendapat berkaitan dengan dana Bansos yang menjadi sumber pertengkaran eksekutif dan legislatif ini menjadi menarik untuk dikaji. Kenapa tidak, karena jika berkaca dari kasus penggunaan dana Bansos 2012 yang dikenal dengan kasus dana safari dakwah salah satu partai politik (yang akhirnya direvisi, karena katanya belum jadi terpakai) yang ternyata tidak berimbas pada proses pembahasan APBD 2013 yang lalu. Semuanya berjalan lancar seolah tidak ada persoalan besar yang terjadi sebelumnya, meskipun kalangan masyarakat sipil sempat turun ke jalan untuk mempertanyakan. APBD 2013 pun ditetapkan tanpa ada gonjang ganjing yang berarti.

Maka wajar jika kondisi yang saat ini terjadi terkait penetapan APBD Sumbar 2014 menarik perhatian banyak kalangan. Masyarakat awam saja pasti akan mengatakan bahwa keterlambatan penetapan ini sangat terkait dengan isu kepentingan Pe¬milu 2014. Seperti sama kita ketahui bahwa keterlambatan penetapan ini akibat TAPD (Tim Anggaran Pe¬me¬rin¬tah Daerah) Pemprov Sumbar yang di¬pimpin oleh Sekretaris Provinsi belum menyerahkan rincian laporan pe¬ne¬rima dana hibah dan bansos 2014 ke Banggar DPRD. Dan TAPD ber¬si¬ku¬kuh meminta agar plafon anggaran hi¬bah bansos disahkan saja oleh DPRD (versi legislatif melalui ketua DPRD Yulteknil). Sementara versi TAPD melalui Sekprov menyatakan bahwa proposal yang masuk dari masyarakat ke Gubernur untuk mendapatkan dana Hibah Bansos sudah diverifikasi faktual. Tapi proposal Bansos yang dari DPRD belum disampaikan ke Pemprov. Sehingga TAPD tidak bisa melakukan verifikasi terhadap proposal yang dari DPRD tersebut (Padek Senin, 09/12/2013 -Pembahasan APBD 2014 Mandek- DPRD Ber¬si¬ku¬kuh Bertahan).

Jika kita mengkonfrontir per¬nya¬taan kedua kubu dengan aturan dalam pengelolaan APBD, sepertinya tidak ada yang salah. Wajar jika DPRD menuntut data calon penerima dana tersebut dengan konsep by name by address seperti yang diamanatkan dalam Permendagri 32/2011 dan perubahannya pada Permendagri 39/2012. Namun eksekutif juga berhak me¬nuntut DPRD pun harus me¬la¬ku¬kan hal yang sama, karena aturan tersebut berlaku untuk semua tanpa ter¬kecuali. Tetapi kedua pihak ber¬tahan dengan argumentasi yang sama juga. Dan yang menjadi ironi, anggota Fraksi Demokrat (M Nurnas) dengan yakin memprediksi bahwa pem¬ba¬ha¬san APBD 2014 tidak akan tuntas ta¬hun ini, dengan alasan TAPD ter¬ke¬san mengabaikan DPRD.

Nah, pertanyaannya apakah hanya karena kendala Hibah bansos ini harus mengorbankan kepentingan yang lebih besar yaitu masyarakat? Masih banyak hajat hidup penduduk Sumbar yang saat ini ditumpangkan dalam RAPBD Sumbar 2014. Dan itu tidak hanya berada di mata anggaran hibah dan bansos. Program pe¬nang¬gulangan kemiskinan, pembangunan in¬fra¬struk¬tur, program kesehatan, pendidikan dan ribuan mata anggaran yang jika dijumlah angkanya dalam hitungan triliun. Bagaimana dengan nasib ma-syarakat petani yang akan dientaskan melalui program-program pertanian? Sepertinya ini sudah keluar dari akal sehat hanya untuk sebuah kepentingan yang bernama Pemilu. Meskipun para elite ini tetap dengan keyakinan menyatakan bahwa keterlambatan ini tidak ada kaitannya de¬ngan tahun politik. Maka wajar jika akhir¬nya banyak pihak mulai angkat bi¬cara. Bahkan terakhir, Koalisi Ma¬sya¬rakat Sipil Sumatera Barat (KMSS) siap juga mengancam akan turun ke jalan jika kondisi ini terus berlarut-larut.

Apa yang bisa dilakukan sekarang untuk memperbaiki keadaan ini? Mungkin diperlukan pihak ketiga untuk menjembatani agar kedua pihak mau melunak. Dan sinyalemen tersebut sudah mulai datang kalangan sipil. Audiensi dengan kedua pihak dibutuhkan untuk mendapatkan in¬for¬masi sebenarnya. Kemudian ber¬temu bersama dalam forum informal dan santai mungkin dibutuhkan untuk mencairkan suasana dan mencari jalan terbaik. Penulis yakin, ma¬sya¬rakat sipil maupun kalangan LSM siap untuk memfasilitasi. Tinggal kemauan dari pihak yang bertikai. Jika tidak, maka wajar ancaman turun ke jalan disuarakan oleh civil society.

Yang pasti, ancaman pemotongan DAU sudah di depan mata. Dan sekali lagi yang menjadi korban adalah masyarakat. Mengingat kondisi ini, sambil terus memikirkan apa yang harus ditulis, penulis masih sempat berandai-andai. Ah, seandainya pe¬mo¬tongan DAU itu diarahkan kepada para pelayan masyarakat (eksekutif) dan wakil masyarakat (legislatif), tentunya masyarakat akan sangat tertolong. Seandainya aturan meng¬ha¬rus-kan pemotongan tersebut pada pe¬ngurangan porsi Belanja Tidak Lang¬sung (gaji Gubernur dan pe¬rang¬katn¬ya serta seluruh anggota DPRD) maka program pembangunan yang menjadi hak masyarakat tidak akan terganggu dan akan tetap dapat dinikmati. Karena rasanya sangat wajar, jika se¬buah keterlambatan yang dise¬bab¬kan oleh para pelaksana, maka kon¬se¬kuen¬sinya adalah hak mereka yang di¬potong. Tapi sayang, aturannya belum sam¬pai ke situ. Maka tidak ada kata lain, eksekutif dan legislatif harus disadarkan. Atau haruskah semua ini diselesaikan di jalan? (*)
[ Red/Administrator ]
http://padangekspres.co.id/?news=nberita&id=4260

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: