Evaluasi APBD Mentawai di Hotel YCMM : Terjadi Pemborosan Anggaran

Evaluasi APBD Mentawai di Hotel
YCMM : Terjadi Pemborosan Anggaran
Padang Ekspres • Sabtu, 18/01/2014 10:17 WIB • Redaksi • 300 klik
Padang, Padek—Atas alasan kenya¬ma¬nan, sejumlah daerah berlomba-lomba melakukan pembahasan APBD di hotel berbintang. Jumat (10/1) lalu, giliran DPRD Kabupaten Mentawai bersama pemerintah daerah me¬la¬ku¬kan pembahasan APBD 2014 di Hotel Rocky Padang.

Agenda pembahasan saat itu ada¬lah penyempurnaan RAPBD ber¬da¬sar¬kan hasil evaluasi gubernur. Agenda penyempurnaan ini berlangsung se¬la¬ma enam hari yang berakhir pada Kamis (16/1) lalu. Kegiatan ini diikuti seluruh pimpinan dan anggota DPRD, bupati, wakil bupati, dan SKPD.

Direktur Yayasan Citra Mandiri Mentawai, Roberta Sarogdog melalui Koordinator Hukum dan Kebijakan YCMM, Rifai dalam rilisnya, Jumat (17/1) menilai kegiatan yang dilakukan di Hotel Rocky Padang ini bertendensi pemborosan anggaran daerah.

Karena seharusnya pembahasan untuk penyempurnaan bisa dilakukan di kantor DPRD Mentawai di Tuapejat, sehingga pengeluaran anggaran untuk akomodasi package meeting full board yang bertarif 495.000 per orang/hari bisa dihindari. ”Paling tidak, selama 6 hari untuk 35 orang peserta yang me¬ngi¬nap di Hotel Rocky menghabiskan anggaran daerah sebesar Rp103.¬950.¬000,” katanya.

Itu baru untuk akomodasi 35 pe¬serta yang menginap di Hotel Rokcy. Jika ditambah dengan akomodasi pes¬erta lain yang menginap di hotel lain plus biaya perjalanan dinas untuk keseluruhan peserta, total anggaran daerah untuk penyempurnaan ini pastilah sangat besar.

Agenda penyempurnaan ini se¬mestinya juga tidak memerlukan wak¬tu sampai 6 hari, karena bisa lang¬sung fokus pada kegiatan dan anggaran yang masuk dalam poin-poin evaluasi gu¬bernur. Waktu enam hari yang di¬per¬lukan untuk penyempurnaan ini, meng¬-indikasikan perbaikan tidak ha¬nya dilakukan terhadap kegiatan dan anggaran yang memperoleh catatan dari gubernur, tetapi juga mungkin merombak program, kegiatan dan anggaran lainnya yang sebenarnya menurut penilaian gubernur tidak bermasalah.

Jika hal tersebut dilakukan dalam pe¬nyempurnaan ini, maka pe¬nyem¬pur¬naan yang dilakukan selama enam hari itu bertentangan dengan maksud penyempurnaan yang diatur dalam pasal 111 dan 114 Permendagri Nomor 13 tahun 2006.

Dia juga menyebut, unsur dan jumlah peserta yang mengikuti pem¬ba¬hasan penyempurnaan ini juga melanggar ketentuan dalam pasal 114 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang menyebutkan penyem¬pur¬naan hasil evaluasi hanya dilakukan oleh kepala daerah bersama panitia anggaran DPRD. Dengan demikian kehadiran SKPD dalam agenda ini bertentangan dengan ketentuan dalam pasal tersebut.

Kemudian, dari segi waktu, pelak¬sanaan kegiatan penyempurnaan ini dilakukan pada tahun 2014, pada saat mana APBD 2014 belum ada dan APBD 2013 sudah tutup buku. Artinya, tidak dimungkinkan membiayai akomodasi hotel untuk penyempurnaan ini dari anggaran 2014 karena sampai saat penyempurnaan ini dilakukan APBD 2014 belum ada.

Demikian juga tidak mungkin mem¬¬biayai kegiatan ini dari APBD 2013, karena tidak boleh lagi adanya pengeluaran setelah tanggal 31 De¬sem¬ber 2013. Karena itu bukti administratif atas pembiayaan kegiatan ini tidak akan dapat memenuhi ketentuan da¬lam pasal 4 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.

Di mana pada Pasal 4 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan daerah. Di mana penggunaan merupakan bagian dari pengelolaan tersebut, harus dilakukan berdasarkan asas-asas tertib, taat, efisien, ekonomis, ke¬pa¬tutan dan manfaat.

Karena itu, gubernur Sumbar perlu kembali melakukan evaluasi secara menyeluruh atas dokumen RAPBD hasil pernyempurnaan ini. Karena besar kemungkinan pen¬yem¬pur-naan¬nya tidak sesuai dengan ke¬putusan gubernur Sumbar tentang hasil eva¬luasi RAPBD Mentawai.

”Begitu juga institusi penegak hu¬kum, baik Polres Mentawai, Kejari, Polda Sumbar maupun Kejati Sumbar, perlu melakukan penyelidikan untuk menemukan adanya unsur-unsur telah terjadinya tindak pidana dalam pel¬aks¬anaan kegiatan ini,” bebernya. Se¬men-tara itu, Ketua DPRD Men¬tawai, Hendri Dori Satoko saat di kon¬fir¬masi melalui telepon genggamnya be¬berapa kali dalam kondisi tidak aktif. (eri)
[ Red/Administrator ]
http://padangekspres.co.id/?news=berita&id=49369

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: