DPRD Didesak Bahas APBD Gubernur Antarkan Nota RAPBD,Tutupi Defisit dengan Silpa

DPRD Didesak Bahas APBD
Gubernur Antarkan Nota RAPBD,Tutupi Defisit dengan Silpa
Padang Ekspres • Selasa, 28/01/2014 10:21 WIB • Arzil • 300 klik
Padang, Padek—Pimpinan DPRD Sumbar diminta mem¬percepat proses pembahasan APBD 2014 sehingga tidak me¬le¬wati batas waktu yang ditetap¬kan Kementerian Dalam Ne¬geri (Kemendagri). Hal itu disam¬paikan sejumlah anggota DPRD dalam sidang paripurna penyam¬paian nota pengantar Ranperda APBD 2014, kemarin (27/1).

Beberapa anggota DPRD yang menyampaikan interupsi sesaat sebelum sidang ditutup itu adalah, Marlis (F-Hanura), Irdinansyah (F-Golkar), Bachtul (F-Perjuangan Reformasi) dan Zulkifli Jailani (F-Gerindra). Marlis dan Irdinansyah meng¬inginkan pimpinan dewan mem¬¬¬percepat proses pem¬ba¬ha¬san RAPBD agar saat penge¬sahan dilakukan tidak melang¬gar batas waktu yang diberikan Kemendagri.

Sebagaimana diberitakan Padang Ekspres, Mendagri Ga¬mawan Fauzi telah menegur gubernur dan DPRD Sumbar, karena terlambat menetapkan APBD tepat waktu. Apabila hing¬ga 31 Januari belum juga menyerahkan APBD 2014, ma¬ka Kementerian Keuangan akan memberikan teguran ter¬tu¬lis. Teguran tertulis itu akan diberikan jika selambat-lam-batnya 15 hari sejak 31 Januari belum juga diselesaikan.

Pemerintah selanjutnya akan menangguhkan pen¬cai¬ran dana alokasi umum (DAU) provinsi 25 persen, apabila se¬telah mendapat teguran tertu¬lis, pemprov dan DPRD belum juga menyelesaikan APBD 2014. Hal itu diatur Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keua¬ngan Daerah.

“Perlu kita pikirkan bahwa pengesahan APBD harus segera dilakukan, tanpa mengabaikan aturan main yang ada. Tata tertib juga memungkinkan pem¬baha¬san APBD dengan menghi¬lang¬kan satu atau dua tahapan, mi¬sal¬nya tahapan pan¬da¬ngan umum dewan atau jawaban gu¬ber¬¬nur atas tangga¬pan umum dewan. Dengan begitu prosesnya jadi cepat dan bisa segera ketuk palu,” kata Irdinansyah.

Sedangkan Marlis dalam interupsinya menegaskan, ke¬ter¬lambatan pengesahan KUA-PPAS yang berujung pada ter¬lambatnya RAPBD ketok palu, merupakan prestasi yang sa¬ngat tidak baik. Untuk itu, mere¬ka meminta diadakannya rapat unsur pimpinan dewan guna mempercepat pembahasan, agar tidak lagi terjadi keter¬lambatan lebih lama.

Defisit APBD

Sementara itu, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dalam nota pengantar RAPBD 2014 menyampaikan pada ran¬ca¬ngan APBD 2014, diprediksi defisit Rp 111,879 miliar, namun pemprov akan menutupinya dengan dana silpa tahun 2013 sebesar Rp 225 miliar. Dalam rapat yang dibuka Ketua DPRD Sumbar Yultekhnil itu, Irwan Prayitno menyebutkan total belanja daerah pada RAPBD Sumbar 2014 sebesar Rp 3,597 triliun lebih. Sedangkan pen¬dapatan daerah sebesar Rp 3,486 Triliun.

“Dengan adanya defisit Rp 111,879 miliar, direncanakan ditutupi oleh Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun lalu sebesar Rp 225 miliar, se¬hingga total APBD Sumbar ta¬hun ini diperkirakan sebesar Rp 3,711 triliun,” papar Irwan di hadapan pimpinan dan ang¬gota dewan serta pimpinan SKPD pemprov.

Kendati besaran APBD su¬dah bisa tergambar dalam ana¬tomi RAPBD, lanjut Irwan, na-mun dari jumlah anggaran yang diplot itu, akan banyak tersedot untuk belanja tidak langsung (belanja pegawai) di kabupaten dan kota yang meningkat di¬ban¬ding tahun 2013.

“Tahun ini, alokasi ang¬ga¬ran untuk belanja tidak lang¬sung mencapai Rp 1,807 triliun lebih, sedangkan tahun lalu Rp 1,778 triliun lebih. Artinya ada peningkatan sebesar 1,65 per¬sen dari tahun sebelumnya,” jelas Irwan.

Kenaikan belanja pegawai tersebut, katanya untuk meng¬antisipasi adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai sehingga ang¬garan belanja pegawai perlu ditam¬bah 1,5 persen dari jum¬lah belanja gaji pokok dan tun¬ja¬ngan. Di samping itu juga untuk meng¬akomodir rencana penerimaan pegawai sebanyak 240 orang.

Sementara pada belanja bagi hasil untuk kabupaten/kota, pemprov menganggarkan Rp 534,522 miliar lebih atau meningkat 28,21 persen dari tahun lalu. Peningkatan cukup signifikan tersebut berasal dari bagi hasil pajak rokok yang tahun lalu belum dialokasikan.

Sedangkan bantuan keua¬ngan untuk kabupaten/kota hanya dianggarkan Rp 82,669 miliar atau turun Rp 25,232 miliar lebih dari tahun lalu (turun 23,38 persen). Semen¬tara untuk dana tak terduga yang diposkan pada belanja tidak langsung Rp 5 miliar.

Tahun sebelumnya, total defisit anggaran diperkirakan Rp 167.4 miliar lebih, namun akhirnya ditutupi silpa 2012 sebesar Rp 286 miliar.
Ketua DPRD Sumbar Yul¬tekh¬nil menyebutkan, penyam¬paian nota pengantar RAPBD 2014 oleh gubernur merupakan tindak lanjut kerja dewan usai pengesahan KUA-PPAS pada 21 Januari lalu. “Langkah selan¬jutnya dilakukan pembahasan lebih mendalam program-program yang dibuat pemprov me¬lalui komisi-komisi dan juga fraksi,” sebut Yultekhnil

Dia mengakui, pengesahan APBD 2014 mengalami keter¬lam¬batan dari ketentuan yang ada. Sesuai ketentuan sebelum beranjak pada pembahasan isi RAPBD, lebih dulu pem-ba¬ha¬san KUA-PPAS, sebab di sana¬lah program-program strate¬gis pemprov dilahirkan dan diper¬tajam. Bila sudah selesai baru berangkat pada pembahasan RAPBD, untuk selanjutnya dila¬kukan pengesahan.

Melihat keterlambatan yang sudah terjadi itu, politisi Demokrat ini menyadarinya dan akan berupaya memper¬cepatnya. “Untuk itulah, kini kami berencana akan menun¬taskan pembahasan secepat¬nya dan akan mengesahkan RAPBD ini menjadi APBD paling lambat 11 Februari 2014,” tegas Yultekhnil. (*)
[ Red/Administrator ]
http://padangekspres.co.id/?news=berita&id=49489

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: