Satu Juta Ha Hutan Aceh Hilang/Tahun

Satu Juta Ha Hutan Aceh Hilang/Tahun
Kategori berita:AcehArtikel dimuat pada: 30 Nov 2013, 01:11:00 WIB

(Analisa/iranda novandi) PENGHIJAUAN: Sebanyak 5.000 pohon cemara ditanam di Pantai Cermin, Pulau Kapuk Aceh Besar. Cemara ini merupakan tanaman yang cocok untuk melindungi gempuran ombak dan menahan laju tsunami seperti yang terjadi di Aceh 26 Desember 2004 lalu.
Banda Aceh, (Analisa). Pengamat lingkungan T.Muhammad Zulfikar mengungkapkan, secara keseluruhan keadaan lingkungan dan hutan alam di Aceh saat ini dalam kategori krisis. Kondisi ini bukan saja sangat merugikan bagi daerah, tetapi juga bagi bangsa Indonesia pada umumnya.

Hal itu terlihat dari laju deforestasi pertahun yang mencapai 1 juta hektare. Habisnya hutan 1 juta hektar pertahun sudah bertahan sepanjang sepuluh tahun terakhir serta kemampuan terpasang industri pengolahan kayu terus berkembang melampaui tingkat pemanfaatan lestari pertahun (Badan Planologi Kehutanan RI)).

“Pada akhir dasawarsa ini Kawasan Hutan Konservasi (KHK) di Aceh diperkirakan akan mengalami kerusakan sangat serius atau bahkan lenyap sama sekali,” ujar TM. Zulfikar di Banda Aceh, Jumat (29/11).

Hal itu disebabkan ketiadaan transparansi dalam pengambilan keputusan memfasilitasi meluasnya kegiatan-kegiatan ilegal dan korupsi di sektor kehutanan. Akibatnya para pemegang konsesi yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan secara teratur terus melanggar ketentuan-ketentuan konsesi tanpa pernah dituntut secara hukum.

Menurut Dosen Pengajar Konservasi Lingkungan Jurusan Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh ini, hukum dan peraturan terus diabaikan para pembalak liar tanpa khawatir menghadapi sanksi hukum oleh pemerintah.

Deforestasi dalam skala besar menyebabkan penyusutan keanekaragaman hayati dan di banyak tempat menyebabkan erosi tanah, sedimentasi dan penghancuran fungsi hidrologis hutan, sehingga memperburuk keamanan pangan dan mengancam potensi manfaat ekonomi maupun lingkungan hutan untuk masa depan.

Dikatakan, berbagai aksi perambahan dan perusakan hutan dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) yang terjadi di Provinsi Aceh maupun Provinsi Sumatera Utara, semakin memprihatinkan dan dikhawatirkan oleh banyak pihak, baik lokal, nasional maupun internasional. Ancaman deforestasi KEL sepanjang tahun semakin meningkat.

Catatan terakhir yang diperoleh dari Badan Pengelola Kawasan Ekosistem Leuser (BPKEL) beberapa waktu lalu sebelum lembaga ini dibubarkan, kerusakan hutan di KEL dalam lima tahun (2005-2009) mencapai 36.000 hektar.

Data diambil dengan sistem metode penginderaan jarak jauh melalui interpretasi citra satelit, yakni LANDSAT (USGS/NASA) menunjukkan pada awal tahun 2005 luas tutupan hutan di KEL sebesar 1.982.000 hektar dan akhir tahun 2009 mengalami deforestasi sehingga luasnya berkurang menjadi 1.946.000 hektar.

Terus Terjadi

Proses deforestasi itu diyakini terus terjadi hingga saat ini, apalagi jika tidak ada penanganan yang serius oleh institusi terkait, terutama yang bertanggungjawab atas perlindungan dan pengelolaan hutan di Aceh.

KEL telah ditetapkan sebagai paru-paru dunia, oleh karena itu upaya penyelamatannya tidak hanya menjadi tanggung jawab masyarakat Aceh, tapi juga masyarakat internasional.

Menurut mantan Direktur Eksekutif Walhi Aceh ini, jika ditinjau kembali berbagai kebijakan pengelolaan hutan dan lingkungan telah diintegrasikan ke dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dijabarkan dalam berbagai kebijakan perencanaan pembangunan.

Masing-masing peraturan perundang-undangan ini memiliki bagian khusus yang berbicara tentang lingkungan hidup, termasuk di dalamnya kebijakan tentang konservasi lingkungan. Namun, dalam pelaksanaannya berbagai kebijakan tersebut meletakkan pertumbuhan ekonomi di atas segala-galanya.

Sektor-sektor lain seperti keamanan, sosial, teknologi, pendidikan, budaya, dan lingkungan hidup diarahkan harus mendukung pertumbuhan ekonomi tersebut. Akibatnya, selama ini dilakukan dengan pendekatan modal besar, terpusat pada beberapa konglomerat dan hasil-hasilnya lebih banyak mengalir ke pusat kekuasaan.

Sementara ekonomi masyarakat yang berada di wilayah-wilayah yang kaya dengan sumber daya alam justru merana. Di sisi lain, kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam semakin mengkhawatirkan.

Dikatakan, seharusnya proses moratorium hutan harus berbasiskan hasil capaian, transparansi dalam proses dan pelibatan publik secara lebih luas dan efektif menjadi satu keharusan, sehingga pencapaian komitmen dan penurunan emisi gas rumah kaca dan penyelamatan hutan alam secara umum di Indonesia, khususnya di Aceh dapat dilaksanakan dengan baik. Di samping itu, seluruh kegiatan pengelolaan hutan di Aceh seharusnya mampu meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya.

“Untuk itu, mari kita berikan waktu kepada hutan kita untuk bisa bernafas lebih lama dari tekanan dan jangkauan tangan-tangan jahil perusak hutan, serta memberikan kesempatan kepada generasi yang akan datang dapat ikut serta menikmatinya,” ujar Zulfikar. (irn)
http://www.analisadaily.com/news/66626/satu-juta-ha-hutan-aceh-hilangtahun

Ilustrasi | Foto: Kompas.com |

Ilustrasi
| Foto: Kompas.com |

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: