Walhi Mengirimkan Surat Tanggapan atas Pembangunan Industri Pengelolaan Minyak Kelapa Sawit

1378549083walhi
Nomor : 39/ED-WSB/XI/2013 Padang, 28 November 2013
Lamp : –
Perihal : Tanggapan Atas Pembangunan Industri
Pengolahan Minyak Kelapa Sawit
Di Kecamatan Bungus

Kepada Yth.
Bapak Kepala BAPEDALDA Kota padang
Jln. By Pass KM 15 Nagari Palarik
Air Pacah – Padang

Salam Adil dan Lestari
Pulihkan Indonesia

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Barat membaca Surat terbuka dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Padang perihal Pengumuman Studi AMDAL Industri Pengolahan Minyak Kelapa Sawit Beserta turunannya yang Dilengkapi dengan Dermaga, fasilitas pendukung lainnya dan kegiatan Reklamasi Perairan Kelurahan Bungus Barat dan Bungus Selatan Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang tertanggal 25 November 2013. Pengumuman itu memberitahukan bahwa PT. Wira Inno Mas akan melakukan Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pembangunan Industri Pengolahan Minyak Kelapa Sawit Beserta turunannya yang Dilengkapi dengan Dermaga, fasilitas pendukung lainnya dan kegiatan Reklamasi Perairan yang berada pada lahan seluas ± 79 hektar di kelurahan Bungus Barat dan Bungus Selatan, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang.

Tanggapan kami sebagai berikut ;
1. Kecamatan Bungus Teluk Kabung merupakan daerah pengembangan Minapolitan yaitu pengembangan ekonomi berbasis perikanan dan kelautan.
2. Kecamatan Bungus adalah daerah Sempadan Pantai dan tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi kearah darat masuk kedalam Kawasan Perlindungan Setempat dan Ruang Terbuka Hijau Sempadan Pantai.
3. Kecamatan Bungus Teluk Kabung adalah kawasan rawan gelombang padang dan tsunami dengan resiko sangat tinggi.
4. Kecamatan Bungus merupakan daerah pengembangan kawasan wisata sejarah yaitu kawasan cagar budaya nagari Adat Tradisional.
5. Kecamatan Bungus sudah ditetapkan sebagai kawasan strategis kota yaitu kawasan yang mempunyai pengaruh penting dalam pengembangan ekonomi, pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana.

Kota Padang sudah memiliki Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030, dalam pasal 71 ayat (3) ; Pengembangan Kawasan Industri direncanakan di Kecamatan Lubuk Begalung. Pasal 89 ayat (1) ; Kawasan strategis kota yang memiliki pengaruh penting dalam pengembangan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 ayat (1) terdiri dari ; […) c. kawasan Padang Industrial Park (PIP). Kemudian diperkuat dengan undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 37 ayat (7) ; Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Kecamatan Bungus merupakan daerah pengembangan Industri dalam mendukung pengembangan kawasan Minapolitan yaitu pengembangan ekonomi berbasis perikanan dan kelautan. Pengembangan semestinya tersebut diarahkan kepada industri-industri pengolahan ikan beserta pendukungnya atau pengembangan wisata bahari. Pemberian izin kepada PT. Wira Inno Mas selaku industri pengolahan minyak kelapa sawit beserta turunannya di Kecamatan Bungus Teluk Kabung tidaklah tepat, karena kepentingan tersebut semestinya diarahkan di Kecamatan Lubuk Begalung atau Padang Industrial Park (PIP). Jika hal ini dipaksakan maka Pemerintah Kota Padang telah mengingkari Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan dan semestinya menjadi pedoman arahan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan Rencana pola Ruang Wilayah Kota.

Maka demikian kami WALHI Sumatera Barat selaku lembaga yang peduli terhadap lingkungan menyatakan sikap sebagai berikut ;
1. Menolak dengan keras hadirnya PT. Wira Inno Mas untuk membangun industri pengolahan minyak kelapa sawit dan turunannya yang dilengkapi dengan Dermaga, fasilitas pendukung lainnya dan kegiatan Reklamasi Perairan Kelurahan Bungus Barat dan Bungus Selatan Kecamatan Bungus Teluk.
2. Meminta kepada Pemerintah Kota Padang untuk taat dan patuh terhadap rencana Tata Ruang Kota Padang yang sudah ditetapkan sebagaia acuan dalam melakukan pembangunan dan penataan kota.
3. Meminta kepada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDALDA) Kota Padang untuk tidak menerbitkan izin lingkungan dan membatalkan segala perizinan terkait pembangunan Industri Pengolahan Minyak Kelapa Sawit beserta turunannya yang diberikan kepada PT. Wira Inno Mas di Kecamatan Bungus Teluk Kabung.
4. Menghimbau kepada masyarakat luas untuk mengawal segala bentuk pembangunan demi terciptanya penataan ruang yang sesuai dengan peruntukannya.

Demikian surat ini disampaikan, atas keluangan waktu dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Eksekutif Daerah
Wahana Lingkungan Hidup
Sumatera Barat

Khalid Saifulah, S.Sos
Direktur Eksekutif
Tembusan disampaikan kepada Yth.
1. Bapak Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia di Jakarta;
2. Bapak Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta
3. Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Bapak Walikota Padang di Padang
5. Bapak Kepala Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat di Padang;
6. Bapak Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat di Padang;
7. Bapak Ketua DPRD Kota Padang di Padang;
8. Bapak Kepala BAPEDALDA Propinsi Sumatera Barat di Padang;
9. Bapak Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Padang di Padang;
10. Bapak Pimpinan PT. Wira Inno Mas di Medan
11. Media Pers di Sumatera Barat
12. Lembaga NGO di Sumatera Barat
13. Perwakilan masyarakat Bungus di Padang
14. Arsip.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: