Perusahaan Sawit ‘Nakal’ Menginisiasi Konflik dengan Pengadilan

Perusahaan Sawit ‘Nakal’ Menginisiasi Konflik dengan Pengadilan
Nov 16, 2013
________________________________________
“Karena takut kalah dalam kasus hukum.”
Sumatera Utara – Demonstrasi besar-besaran yang diinisiasi oleh perusahaan sawit kontroversial, PT Kallista Alam, yang menjadi tersangka dalam perusakan sebagian areal habitat orangutan yang terpenting di dunia, yang berada di pantai barat Sumatera, telah mengganggu jalannya persidangan di Pengadilan Negeri Meulaboh pada hari ini.
Kementerian Lingkungan Hidup RI mengajukan gugatannya atas pelanggaran undang-undang lingkungan. Kasus yang berpotensial menjadi preseden ini mendapat perhatian internasional dan dipantau dengan ketat oleh LSM, ilmuwan, pemerintah dan industri secara bersamaan.
Pengadilan tertunda setelah sekitar 150 pekerja perkebunan sawit yang datang dengan bus dan dipercaya dibayar oleh PT Kallista Alam mengadakan demonstrasi yang penuh kegaduhan di muka pengadilan, meminta agar pengadilan memihak pada perusahaan kontroversial tersebut.
Izin konsesi dari perusahaan yang sama telah dibatalkan pada September 2012 setelah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Medan memutuskan bahwa izin tersebut diterbitkan secara ilegal, kemudian pada minggu lalu sebagian areal perusahaan di sita jaminan oleh pengadilan ketika kasus ini menuju kepada putusan akhir.
Sidang berikutnya dijadwalkan akan dilakukan pada 5 Desember, dimana para hakim diharapkan akan membuat keputusan final.
“PT Kallista Alam adalah salah satu dari beberapa perusahaan sawit yang membakar hutan secara ilegal di kawasan bergambut dalam di Kawasan Ekosistem Leuser dalam beberapa tahun terakhir,” kata Dr Ian Singleton, Direktur Sumatran Orangutan Conservation Programme, ketika berbicara dalam konferensi pers di Medan pada hari yang digelar berseberangan dengan konferensi internasional RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil).
“Kami mengucapkan selamat kepada Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) atas aksi yang dilakukan terhadap PT Kallista Alam, tapi di saat yang bersamaan juga mengingatkan masyarakat terkait rencana tata ruang yang sedang diusulkan oleh Pemerintah Provinsi yang hutan Aceh yang sangat luas beserta kandungan keanekaragaman hayati di dalamnya, dan khususnya mata pencaharian serta sumber ekonomi masyarakat Aceh. Jika usulan tersebut di sahkan, rencana tata ruang ini akan menyebabkan meningkatnya berbagai kasus hukum baru akibat perusakan lingkungan yang dahsyat yang tidak diragukan lagi akan terjadi. Jika rencana tata ruang baru ini lolos, maka ini akan menjadi akhir dari keberadaan gajah sumatera,” pungkas Dr Singleton.
“Hanya ada satu kata untuk menggambarkan situasi Ekosistem Leuser, dan itu adalah ‘darurat’,” ujar Kamaruddi SH, pengacara asal Aceh yang mewakili masyasrakat di Tripa melawan PT Kallista Alam.
Ekosistem Leuser merupakan Kawasan Strategis Nasional dengan Fungsi Lindung, sehingga menjadi legal bagi semua kabupaten di dalamnya unuk mengeluarkan izin, baik untuk perkebunan sawit, pertambangan atau kegiatan lainnya yang akan merusak fungsi Ekosistem Leuser.
Tetapi lobby-lobby bisnis yang kuat pada saat ini sedang dilancarkan untuk membatralkan larangan tersebut, bukan untuk membantu mensejahterakan masyarakat, melainkan untuk kantongnya sendiri dangan mengorbankan aset-aset yang dimiliki Aceh.
Intimidasi yang ditunjukkan oleh PT Kallista Alam di luar gedung pengadilan negeri Meulaboh merupakan satu contoh dari banyaknya perusahaan-perusahaan yang mencoba mengintimidasi berbagai proses politik di Aceh. Hal ini layak mendapatkan pengawasan ketat dari KPK dan institusi penegakan hukum lainnya.
Spesialis Landskap dan GIS, Graham Usher, menunjukkan informasi dari citra satelit dan analisa data yang menyoroti lingkungan Aceh yang sangat-sangat sensitif.
Banyak hutan yang tersisa di Aceh merupakan kawasan yang terjal yang seharusnya dijauhkan dari rencana pembangunan dalam peraturan tata ruang. Membuka hutan dan membangun jalan di kawasan seperti ini sangat tidak aman dan berpotensi menyebabkan bencana.
Apa yang akan terjadi jika kawasan hutan tersebut dibuka sudah jelas dan sangat mudah untuk diprediksi. Kita akan melihat hancurnya ekosistem dan hilangnya manfaat lingkungan yang disediakan untuk masyarakat Aceh. Hal ini akan menyebabkan permasalahan ketahanan pangan, ditambah lagi dengan peningkatan dahsyat akan terjadinya banjir bandang, erosi dan tanah longsor.
Ini hanyalah hukum sebab dan akibat. Membuka hutan dan mengeluarkan izin konsesi hanya akan menyebabkan kerusakan dan juga konflik sosial baru yang tidak dapat dihindari. Bukan hanya keanekaragaman hayati yang unik yang akan menderita, tetapi terutama masyarakat Aceh akan sangat menderita.
“Aceh pada saat ini dilanda anarki lingkungan, hampir tidak ada penegakan hukum dan para elit lokal dibiarkan mengambil apa yang mereka mau tanpa diawasi atau merasa takut terhadap konsekuensi hukum. Masyarakat Aceh merasa bahwa pemerintah telah ingkar janji” tutur TM Zulfikar, Aceh Communications Officer YEL-PanECo, yang juga mantan Direktur Eksekutif WALHI Aceh.
Ketika banyak orang mendukung Gubernur Zaini pada saat pilkada lalu, saat ini justru frustrasi meningkat dan kemarahan telah dinyatakan kepada pihak pemerintah Aceh. “Kalau kita tahu Aceh akan dikapling-kapling, ditebangi dan dijual ke penawar tertinggi, kami pasti memilih yang lain.”
“Saat ini pemerintah Aceh memberi penjelasan bahwa tidak ada lagu anggaran untuk mengembangkan tata ruang dan oleh karenanya harus segera disahkan sebelum akhir Desember. Tapi mereka bahkan belum melengkapi analisa kerentanan lingkungan, selain itu data-data dan informasi kunci gagal disebarluaskan. Saya sangat khawatir apa yang akan pemerintah lakukan dalam dua bulan mendatang. Jika sesuatunya sesuai dengan yang kita dengar, beliau akan selamanya tercatat sebagai Gubernur yang membawa Aceh kembali ke dalam konflik sosial dan perusakan lingkungan,” pungkas TM Zulfikar.
Gemma Tillack dari Rainforest Action Network menghimbau perusahaan internasional yang menggunakan minyak sawit dalam produk-produknya untuk meminta pemasoknya memberi garansi bahwa minyak yang mereka suplai tidak terkait dengan perusakan hutan di Tripa.
“Tripa dan Ekosistem Leuser sangat penting secara global. Akan menjadi sangat penting bagi perusahaan untuk bertanggung jawab terhadap kenyataan bahwa minyak sawit seperti itu dihasilkan dengan kerusakan Rawa Tripa. Perusahaan seperti “Snack Food 20” menjadi target Rainforest Action Network (RAN) untuk segera berhubungan dengan pemasoknya dan menerapkan kebijakan pengadaan minyak sawit yang dihasilkan tanpa kontribusi dalam perusakan hutan tropis, polusi iklim dan pelanggaran HAM.” (Sp)

https://mail.google.com/mail/?shva=1#section_query/in%3Ainbox/1426fdceb1397fa2

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: