Pemerintah Masih Belum Terbuka Terkait RTRW Aceh

Pemerintah Masih Belum Terbuka Terkait RTRW Aceh
Banda Aceh – Kamis (31/10/2013) telah dilakukan diskusi publik dengan melibatkan perwakilan Pemerintah Aceh dan Nasional, Masyarakat Aceh, dan kelompok-kelompok aktivis lingkungan yang meminta Pemerintah Aceh untuk membuka data dan informasi mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh yang baru.
Menurut Efendi, Juru Bicara Koalisi Peduli Hutan Aceh (KPHA), ketidaktransparan ini telah mendapat kritik secara global dikarenakan kekhawatiran banyak pihak terhadap ribuan hektar hutan lindung yang akan direklasifikasi sehingga terbuka akses untuk konsesi kayu, kebun kelapa sawit dan konsesi tambang yang menjadi penyebab utama dalam peningkatan frekuensi tanah longsor dan banjir di Provinsi Aceh yang memiliki tingkat sensivitas lingkungan yang sangat tinggi.
“Kita sudah menghabiskan waktu berbulan-bulan dalam rangka upaya meminta kepada Pemerintah Aceh untuk lebih transparan terhadap rencana pengembangan dalam rencana tata ruang yang baru termasuk pembukaan hutan lindung, tetapi Pemerintah Aceh sendiri sampai saat ini masih menjadikan dokumen ini sangat rahasia untuk publik,” kata Efendi.
Efendi memaparkan, hutan-hutan di Aceh berfungsi sebagai penyedia air baik untuk keperluan pribadi dan pertanian, serta pencegah bencana seperti banjir dan tanah longsor yang mana telah membunuh ratusan orang di Provinsi Aceh setiap tahunnya, juga menimbulkan kerugian ekonomi yang tidak terhitung terhadap infrastruktur dan pertanian.
Pihaknya, kata dia, sudah merasa sangat dikucilkan dari proses ini dan sangat prihatin area Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) yang luas akan terpotong-potong terfragmentasi oleh pembangunan jalan, eksploitasi kayu dan pembukaan kebun kelapa sawit. “Ini merupakan bencana untuk Aceh. Hutan yang merupakan daerah tangkapan air sangat mutlak diperlukan untuk produksi padi di Aceh.,” lugas Efendi.
“Sejauh ini yang kami lihat, rencana tata ruang yang baru tidak mengakomodir kepentingan masyarakat Aceh. Kehancuran hutan ini merupakan kepentingan sedikit golongan yang sudah kaya dan elit penguasa. Ini jelas bukan kepentingan banyak masyarakat Aceh, karena rencana ini menghancurkan seluruh harapan pengembangan ekonomi secara berkelanjutan dalam jangka panjang,” tambahnya.
“Jika Pemerintah Aceh serius untuk memberikan manfaat kepada masyarakat Aceh, tata ruang Aceh mestinya melindungi aset lingkungan Aceh yang penting untuk generasi mendatang, bukan untuk menghancurkan hutan kami dan memenuhi kantong-kantong sebagian orang kuat,” tutup Efendi.
Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana BAPPEDA Aceh, Dr Husnan ST MP, dalam pertemuan tersebut mengatakan tidak ada alokasi pendanaan untuk kegiatan yang berhubungan dengan tata ruang tahun depan. “RTRW Aceh diharapkan akan selesai akhir Desember 2013,” ungkapnya. (sp)
__._,_.___
Link:http://atjehlink.com/pemerintah-masih-belum-terbuka-terkait-rtrw-aceh/

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: