Pemerintah Aceh gelar diskusi perencanaan Tata Ruang

lanscape

Kamis, 31 Oktober 2013 3:30 WIB

BANDA ACEH – Koalisi Peduli Hutan Aceh (KPHA) bekerja sama dengan Pemerintah Aceh menggelar diskusi publik yang mengambil tema Mendorong Tata Ruang Aceh Yang Berkeadilan, di Hermes Palace Hotel hari ini, Kamis (31/10).
Husaini Samaun selaku Kepala Dinas Kehutanan Aceh membuka langsung kegiatan yang dihadiri oleh Kepala Bappeda se-Aceh tersebut.
Beberapa NGO asing juga terlihat antusias mengikuti diskusi ini, diantaranya The Asia Foundation, USAID-IFACS, WWF. Hadir pula UKP4, Walhi, JKMA, para Imum Mukim dan beberapa LSM lain yang selama ini fokus dengan isu yang berkaitan dengan tata ruang Aceh.
Materi diskusi yang akan disampaikan diantaranya, Pengaturan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan yang akan disampaikan oleh perwakilan dari Kementerian Kehutanan.
Sedangkan Direktur Walhi Aceh T. Zulfikar akan meyampaikan materi “Catatan Kritis CSO Aceh Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh”. Materi terakhir yang berjudul Peluang Masyarakat Memperoleh Ruang yag Berkeadilan aka disampaikan oleh Andiko.
dimoderatori oleh Ketua WWF Aceh, Dede Suhendra, dan menampilkan dua pembicara, yaitu Husaini Samaun dan Uli.
http://ajnn.net/2013/10/pemerintah-aceh-gelar-diskusi-perencanaan-tata-ruang/
7 rekomendasi perihal tata ruang Aceh
Ini dia tujuh rekomendasi itu
Kamis, 31 Oktober 2013 10:44 WIB

BANDA ACEH – Diskusi publik yang diadakan Koalisi Peduli Hutan Aceh (KPHA), Kamis (31/10) di Hermes Palace dengan tema Mendorong Tata Ruang Aceh yang Berkeadilan melahirkan beberapa rekomendasi.
Dibuka oleh Kepala Dinas Kehutanan Aceh, Husaini Samaun, dan dihadiri perwakilan Bappeda se-Aceh serta beberapa Lembaga Swada Masyarakat (LSM) yang bergerak di ranah lingkungan.
Diskusi tersebut setidaknya melahirkan 7 rekomendasi, yaitu:
1. Perintahan Aceh dan Kab/Kota harmonisasi tata ruang dengan regulasi.
2. Perintahan Aceh dan Kab/Kota harus menyediakan informasi terkait tata ruang secara mudah dan transparan via web dan media publikasi lainnya.
3. Perintahan Aceh dan Kab/Kota memafasilitasi kebutuhan adanya badan ad hoc pemerintah , masyarakat adat, CSO dan private sektor. Atau menjadi bagian dari BKPRA untuk percepatan implentasi keputusan MK 35 /2012 tentang hutan adat.
4. Tidak mengeluarkan izin sebelum RTRWA disahkan.
5. Membentuk komisioner mengawasan pemanfatan lahan dan monitoring tata ruang.
6. Masyarakat sipil menjadi bagian BKPRA dan BKPD
7. Perintahan Aceh dan Kab/Kota memfasilitasi penyusunan tata ruang
http://ajnn.net/2013/10/7-rekomendasi-perihal-tata-ruang-aceh/

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: