Tata Kelola dalam Pengembangan SDH Register 3 GunungRajabasa

PERS RILIS WALHI LAMPUNG
 
 
Tata Kelola dalam Pengembangan SDH Register 3 GunungRajabasa
Pada hari Kamis, 3 Oktober 2013, telah dilakukan pertemuan multi pihak dalam mendorong tata kelola Sumber Daya Hutan (SDH) Register 3 gunung Rajabasa, Lampung Selatan. Bertempat di Kantor Dinas Kehutanan Lampung Selatan, parapihak yang terdiri dari KPHL Gunung Rajabasa, Dinas kehutanan Lampung Selatan, WALHI Lampung, Wanacala, LBH Bandar Lampung, KawanTani, Risel Sumur Kumbang dan SLPP Lampung. Pertemuan tersebut dilakukan guna mendukung inisiatif masyarakat pengelola kawasan Gunung Rajabasa dalam tata kelola lahan. Para pihak memahami bahwa diperlukan kerjasama dalam pengelolaan SDH Gunung Rajabasa berbasis kearifan lokal.
Register 3 Gunung Rajabasa merupakan salah satu kawasan hutan di Provinsi Lampung, dengan luas 5.200 ha. Secara administratif kawasan ini terbagi kedalam Empat (4) wilayah yaitu Kecamatan Kalinda, Kecamatan Rajabasa, Kecamatan Penengahan dan Kecamatan Bakau Heni. Kawasan hutan Register 3 Gunung Rajabasa telah ditetapkan sebagai hutan lindung oleh pemerintah Belanda melalui Besluit Residen No.307 pada tanggal 31 Maret tahun 1941 dengan luas wilayah mencapai 4.900 hektar dan diperkuat dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.67/Kpts-II/1991 tanggal 31 Januari 1991. Adapun Ketinggian Gunung Rajabasa Register 3 adalah 1.821 mdpl.
Sebagai kawasan hutan lindung, Gunung Rajabasa memiliki fungsi utama sebagai daerah penyangga sistem kehidupan, pengatur tata air, mencagah banjir, mengendalikan erosi, mencehgah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Gunung Rajabasa merupakan salah satu ekosistem penting yang terdapat di wilayah Kabupaten Lampung Selatan karena selain didalamnya tersimpan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati yang cukup tinggi, juga memiliki karakteristik ekosistem yang khas dan unik. Terlebih bila dilihat dari sejarahdan letak geografis. Gunung Rajabasa pun merupakan habitat bagi beberapa jenis satwa liar. Banyak diantaranya merupakan satwa dilindungi, seperti; Siamang (Hylobatessyndactylus), Owa (Hylobatesagilis), Keraekorpanjang (Macacafasicularis), Macandahan (Neofelisnebulusa), Beruang madu (Helarctosmalayanus), Trenggiling (Manisjavanica) dan Rusa (Cervus unicolor).
Para pihak memandang dan bersepakat bahwa skema Hutan Desa dianggap tepat dan ideal, mengingat kawasan tersebut merupakan kawasan yang selama puluhan tahun telah dikelola oleh masyarakat secara turun-temurun tanpa menganggu fungsi dan kelestarian hutan. Skema ini diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. P.49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa, dimana Hutan Desa dimaknai sebagaihutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa serta belum dibebani izin/hak. Dalam pasal 2 disebutkan bahwa penyelenggaraan hutan desa dimaksudkan untuk memberikan akses kepada masyarakat setempat melalui lembaga desa dalam memanfaatkan sumberdaya hutan secara lestari dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara berkelanjutan
Dalam proses awal pendampingan, terdapat 3 desa yang akan menjadi lokasi percontohan, yaitu:  Desa  Sumur Kumbang dan Desa Condong di kecamatan Kalianda, dan desa Padan di kecamatan Penengahan. Pada tiga lokasi tersebut sedang dilakukan pemetaan partisipatif untuk mengetahui beberapa informasi seperti monografi desa, sejarah desa, sejarah pengelolaan lahan, sosial ekonomi desa, sketsa desa dan hubungan antara masyarakat dan aparat desa. Kedepan, skema ini akan diterapkan di seluruh desa-desa disekitar kawasan Gunung Rajabasa dan diharapkan menjadi benteng perlindungan kawasan tersebut dari perusakan hutan.
Skema Hutan Desa telah diterapkan di beberapa lokasi seperti Hutan Desa Segamai dan Hutan Desa Serapung di Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, Riau; dan izin Hak Pengelolaan Hutan Desa telah diberikan kepada12 desa di Kabupaten Merangin, 2 desa di Kabupaten Bungo dan 3 desa di Kabupaten Batanghari,  Jambi. Dengan demikian, skema Hutan Desa yang akan diterapkan di kawasan Register 3 Gunung Raja basa akan menjadi yang pertama diprovinsi Lampung dan diharapkan menjadi contoh bagipengelolaan kawasan hutan lestari dan berkelanjutan.
Bandar Lampung, 4 Oktober 2013
Eksekutif Daerah WALHI Lampung
BejoeDewangga
DirekturEksekutif

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: