JERITAN PETANI DI BUMI AGRARIS (Memperingati Hari Tani Nasional, 24 September 2013)

ALIANSI PEMUDA UNTUK PETANI

(LAM&PK FHUA, SPI, WALHI, FMN, HMI, FKKM SUMBAR, KOMUNITAS KAKI LIMA, PERKUMPULAN QBAR, DAULAT INSTITUTE, LBH PADANG, AEPI SUMBAR, KOMUNITAS PUISI JALANAN, PBHI, MAHASISWA STKIP PGRI, FORUM STUDI SOSIAL POLITIK AGRARIA INTERNASIONAL UNAND, SIMPUL PEMETAAN PARTISIPATIF  SUMBAR )

 

PRES RELEASE

JERITAN PETANI DI BUMI AGRARIS

(Memperingati Hari Tani Nasional, 24 September 2013)

 

Hari Tani Nasional dikenal juga sebagai kelahiran Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Pokok Agraria (UUPA), kelahiran undang-undang ini disambut bahagia, bak menyambut deklarasi kemerdekaan sebuah bangsa, seperti itulah rasanya kebahagian petani kala itu. Waktu pun bergulir, kejayaan emas petani Indoensia era Presiden Soeharto seakan-akan memudar. Namun, tidak heran kemunduran itu lambat laun semakin menjadi-jadi. Sistem ketergantungan petani akan bibit, pupuk serta pestisida bersubsidi buatan industri diciptakan. Kemandirian petani seakan-akan dijarah, dipaksa mengikuti alur yang telah diciptakan, puncaknya petani dilarang melakukan pemulian benih. Tapi, syukurlah tahun lalu Mahkamah Konstitusi menyatakan pasal larangan dan sanksi pemidanaan yang ada pada Undang-Undang Pemuliaan Benih telah diputus inkonstitusional.

 

Regulasi-regulasi tentang sektor pertanian kian genjar diproduk, produk politik ini semakin menggerogoti kemandirian dan kedaulatan petani. Baru-baru ini lahir Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, judul undang-undang ini memang menarik, tapi ketika ditelisik undang-undang ini malah berusaha memperdayai petani. Bagaimana tidak, petani diwajibkan menanam tanaman yang menjadi program nasional. Kalau program nasional menanam jagung, ya semua petani menanam jagung, berarti beras berganti menjadi jagung. Seperti itu lah kira-kira. Disamping itu, jika semangat distribusi tanah bagi orang miskin dalam UUPA secara berkeadilan guna petani penggarap, malah dalam undang-undang ini petani penggarap dapat berikan 2 hektar tanah, tapi dengan sistem sewa. Jadi ingat sistem tanam paksa zaman kolonial Belanda dulu. Apa yang dibutuhkan oleh Belanda dan Negara-Negara di Eropa maka itu yang ditanam di Indonesia, sama halnya dengan sekarang. Makanya, propaganda pemerintah sekarang adalah “Ketahanan Pangan”, bukan Kedaulatan Pangan. Artinya, bertahan saja kita dengan keterbatasan pangan, keterbatasan lahan, kalau kurang tinggal impor. Hal ini sebagai akibat Indonesia meratifikasi Agreement Establishing WTO, yang didalamnya terdapat Agreement on Agriculture (AOA) yang menyatakan ditiadakannya biaya pajak impor bagi produk pangan antar sesama anggota.

 

Sekarang, apa yang kita rasakan atas kebijakan itu, negara agraris ini disibukkan dengan impor ini, impor itu. Petani jadi imbasnya, penghargaan atas jasa petani menjadi sangat penting. Tanpa petani mungkin bangsa ini repot mau makan apa. Tanpa petani pun ekonomi bangsa tak bergerak. Tapi, kenapa kesadaran itu tidak dipupuk, seakan-akan menjadi petani adalah pilihan hidup terakhir. Padahal, petani adalah tingkatan paling mulia dalam tatanan kehidupan. Oleh sebab itu, pantas rasanya disematkan gelar “Pahlawan Pangan” bagi petani. Ketertindasan terhadap petani sudah sepantasnya dilawan. Rezim capital yang memandang rendah petani hanya sebagai objek proyek harus segera dibasmi dari Bumi Agraris ini. Disamping pola pembangunan yang tidak ramah akan lahan pertanian sering kali memunculkan konflik dari data yang dihimpun Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa) mencatat sampai November 2012 ada 232 konflik SDA dan agraria. Konflik terjadi di 98 kabupaten/kota di 22 Provinsi dengan luasan area sengketa mencapai 2 juta hektar. Masyarakat yang menjadi korban dari konflik itu lebih dari 91 ribu orang. Sedangkan tipologi konflik berdasarkan pelaku, 50 persen konflik terjadi antara komunitas lokal vs perusahaan/korporasi, 12 persen sengketa petani vs perusahaan, 11 persen komunitas lokal vs perhutani dan 9 persen meliputi masyarakat adat vs perusahaan.[1]

 

Menurut data dari Komnas HAM, terdapat 60 kasus tanah ulayat sejak 2004-2009. Sementara data Perkumpulan Qbar, ada 59 kasus konflik antara masyarakat adat dengan pemerintah daerah dan pihak swasta, yang meliputi 44 nagari, 11 kaum, 4 suku, 25 perusahaan dan 9 kabupaten/kota di Sumbar, dengan luas wilayah konflik 105.702 ha menyangkut ivestasi (padeks, 16/05/2011). Sedangkan berdasarkan data LBH Padang tahun 2011 saja, di Sumbar tercatat ada 9 kasus pertanahan yang melibatkan masyarakat dengan pihak ketiga, seperti perusahaan, pertambangan, perkebunan, maupun pemerintahan. Bahkan SPI mencatat pada tahun 2011-2012 terjadi sengketa lahan seluas 14.400 ha yang melibatkan 3.477 kepala keluarga.sehingga kalau diakumulasikan data konflik agrarian yang terjadi di Sumbar sejak 1997-2011 mencapai 119.200 ha (www.spi.or.id).[2]

 

Sumatera Barat memiliki 8 daerah tertinggal, dan 8 daerah tersebut juga memiliki banyak penduduk miskin. Kedelapan daerah itu adalah Mentawai, Pesisir Selatan, PadangPariaman, Pasaman Barat, Dharmasraya, Sijunjung, Solok dan Solok Selatan.[3] Secara spefisik kantong kemiskinan Sumatera Barat berada di 8 kabupaten tersebut, namun dalam kajian ekonomis malah daerah-daerah tersebut merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam

 

Artinya, persoalan ini tidak dapat dipandang sebelah mata, begitu banyak korban karena perebutan lahan. Potensi konflik dapat semakin meluas dan dampaknya semakin meluas. Hal ini seharusnya, dapat diantasipasi pemerintah dengan regulasi tata ruang yang berpihak kepada petani, bukan malah menggusur petani dari lahan tempat mereka bertahan hidup dan menghidupi bangsa ini. Sekali lagi, Petani patut dihargai, karena Petani adalah Sang Pahlawan Pangan. Percaya atau tidak dalam hati kecil, petani menjerit, terisak tangis karena dijajah ditanah mereka. Jeritan Petani di Bumi Agraris.

Best Regard

 

Tim Kampanye Aliansi Pemuda Untuk Petani

First San Hendra Rivai

Email : isanrivai@gmail.com

Telp. 081947547569

 

Juru Bicara Tim Kampanye Alinasi Pemuda Untuk Petani

Angelique Maria Cuaca

Email : likecuaca@yahoo.co.id

Telp : 085363622116

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: