Pokja Timbalun Inisiasi 5.000 Hektar Kawasan Hutan untuk Masyarakat

Ilustrasi | pnpnews.polinpdg.ac.id |

Ilustrasi
| pnpnews.polinpdg.ac.id |

padangmedia.com , Kamis, 19 September 2013 15:48 wib PADANG—WALHI Sumatera Barat, LBH Padang, Perkumpulan Qbar dan FKKM Sumatera Barat yang tergabung dalam kelompok kerja (POKJA) Timbalun, telah mengajukan lebih dari 5.000 hektar kawasan hutan untuk didistribusikan kepada masyarakat dalam skema hutan kemasyarakatan (HKm) yang tersebar di kabupaten Pasaman Barat. Hutan Kemasyarakatan akan dikelola oleh kelompok-kelompok Tani, di antaranya Kelompok Tani Famili Sakato mengajukan seluas 2.330 ha, Kelompok Tani Talago Bawah Gunung seluas 1200 ha, Kelompok Tani Maju Bersama seluas 150 ha, Kelompok Tani Ingin Makmur seluas 100 ha, kelompok Tani Gunung Leco seluas 1.300 ha. “Kelompok ini nantinya akan mengelola hasil hutan dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat dengan system pengelolaan berkelanjutan. Pengelolaannya hanya terbatas pada pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), bisa saja berupa pembudidayaan rotan, manau, madu, gaharu, dan jenis tanaman lainnya,” kata Desriko selaku Koordinator Kampanye dan Advokasi Walhu Sumbar, melalui siaran pers, Kamis (19/9). Ditambahkan, pengelolaan Hutan Kemasayarakat (HKm) nantinya akan mampu mendidik masyarakat. Tidak hanya kayu yang bernilai ekonomis, akan tetapi banyak jenis usaha lainnya yang mampu menjadi sumber ekonomi masyarakat jika hutan dikelola dengan baik, salah satunya dengan mengambil manfaat jasa lingkungan dari hutan itu sendiri. Kemudian pengelolaan hutan kemasayrakatan ini mampu membentengi hutan dari praktek-praktek penebangan liar sebab masyarakat sudah memiliki kekuatan dalam bentuk izin yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan. Izin HKm diberikan selama 35 tahun dan dapat diperpanjang jika pengelolaan hutannya dilakukan dengan maksimal. “Pemerintah Daerah mesti pro-aktif mendukung masyarakat terkait pengelolaan hutan ini, dan mensinergikannya pada lintas sektor dengan dinas-dinas terkait seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dalam lingkup pemerintahan. Jika hal ini dilakukan dengan maksimal tentunya masyarakat yang tinggal berdampingan dengan kawasan hutan akan bangga menjaga dan melestarikan hutan sebab dengan maksimalnya melakukan pengelolaan hutan berkelanjutan secara tidak langusng telah mampu meningkatkan taraf hidup dan meningkatkan ekonomi mereka,” terangnya. Di samping itu, lanjutnya, masyarakat pengelola hutan mesti dilakukan pendampingan intensif dalam rangka peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap pengelolaan. Bisa saja pengalaman pengelolaan hutan ini mampu menjadi pengetahuan masyarakat lainnya yang hidup berdampingan dengan kawasan hutan dan bisa juga menjadi keberhasilan pemerintahan Sumatera Barat yang mampu mempertahankan kualitas hutan dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Dijelaskan, Sumatera Barat mempunyai hutan seluas 2.600.286 Ha yang terdiri dari 843.578 Ha HP, HPT dan HPK, 910.533 Ha hutan lindung dan 846.175 Ha hutan konservasi, merupakan sumberdaya yang bersinggungan langsung dengan sistem adat nagari.Pengelolaan hutan di nagari mempunyai fungsi ekonomi, ekologi sosial dan budaya yang penting bagi masyarakat. Semenjak dahulu di Minangkabau pengelolaan hutan dan sumber daya alam lainnya dilakukan secara kekeluargaan/kekerabatan (kolektif) dengan bertumpu pada kearifan lokal sistem penataan ruang secara adat berdasarkan fungsi-fungsi yang terintegrasi antara lahan pertanian, irigasi, perladangan (agroforest) dan hutan. Maka tidak heran jika di Sumatera Barat ditemukan istilah hutan larangan (hutan lindung adat) yang dijaga oleh masyarakat untuk menjaga fungsi-fungsi penataan ruang mereka. Kebijakan Nasional saat ini telah mengatur dan memfasilitasi masyarakat untuk melakukan pengelolaan hutan dengan skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa/ Nagari. Aturna ini tertuang dalam Permenhut No. 18 tahun 2009 tentang Perubahan atas Permenhut No. P.37/Menhut-ii/2007 tahun 2007 tentang Hutan Kemasyarakatan dan Permenhut No. 14 /Menhut-II/2010 tentang Hutan Desa. Kemudian hal ini juga diresponpositif oleh pemerintah provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Kehutanan yang berkomitmen untuk segera mengimplementasikan kebijakan itu dan menargetkan 500.000 hektar kawasan hutan didistribusiakan kepada masyarakat. (Yeni/rel) http://padangmedia.com/1-Berita/84011-Pokja-Timbalun-Inisiasi-5-000-Hektar-Kawasan-Hutan-untuk-Masyarakat.html

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: