Basko Mall dan RM Sederhana Berdiri di Zona DAS

Ilustrasi | exchange3d.com |

Ilustrasi
| exchange3d.com |

PADANG – Persoalan mendasar terkait ancaman Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah bangunan aktifitas usaha di kiri  kanan sungai yang mengabaikan ketentuan peraturan yang berlaku. Ini akan menghilangkan resapan air dan berpengaruh terhadap berkurangnya ketersediaan air sungai, bisa juga penyebab banjir ketika debit air tinggi.

Hai ini diungkapkan Direktur Walhi Sumatera Barat Khalid Syaifullah kepada padangmedia.com saat ditemui usai mengikuti lokakarya tentang pengelolaan DAS Kota Padang di Pangeran Beach Hotel, Selasa (2/7).

Khalid menyebutkan, Grand Basko Mall di Air Tawar dan Rumah Makan Sederhana di Padang Baru merupakan contoh bangunan yang berdiri di zona DAS.

“Kedua bangunan tersebut berada di zona DAS. Basko Mall bahkan membangun tempat parkir menjorok ke sungai. Sedangkan Rumah Makan Sederhana berada di pangkal jembatan dan di bibir sungai,”sebut Khalid.

UU Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Daerah Aliran Sungai dan Pengelolaan DAS (PDAS), DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan suatu kesatuan ekosistem dengan sungai dan anak – anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah pengairan yng masih terpengaruh aktivitas daratan.

Kemudian kata Khalid, pada kondisi yang ada sekarang, Kota Padang yang kita lihat, ternyata banyak izin – izin yang diberikan terhadap pembangunan aktifitas usaha. Justru bangunan aktifitas usaha bukan rumah di daerah sempadan sungai yang mestinya daerah kosong.

“Ini persoalannya, memang ada masyarakat yang membangun di sekitar zona itu. Mestinya pemerintah menertibkan bangunan yang sudah ada dan jangan sampai ada yang membangun baru di zona ini,”imbuhnya.

Ini menunjukkan ketidak konsistenan pemerintah atau sebenarnya pemerintah sendiri memfasilitasi pelanggaran terhadap peraturan perundang – undang yang berlaku. “Sejatinya mereka yang menerapkan karena RM Sederhana dan Basko Mall itu seharusnya tidak diizinkan berdiri di sepanjang DAS, ternyata bisa mendapatkan izin juga,”ujar salah satu pengurus Forum DAS Kota Padang ini.

Lebih lanjut dikatakan, pihak berwenang mengambil kebijakan untuk suatu izin mestinya memperhatikan peraturan – peraturan lain dan merujuk terhadap peraturan yang terkait. Bisa dilihat pada Perda tentang perizinan, perda IMB tidak berdiri sendiri, ketika diberikan izin atau usulan pembangunan di DAS ia harus melihat dulu kebijakan atau peraturan yang terkait dengan sungai.

Sementara itu Anggota Teknis Amdal dan Penegakkan Hukum Provinsi Sumatera Barat dan Kota Padang Rembrandt mengatakan, aturan itu sebenarnya sudah ada, tinggal memberikan arahan bagaimana tatacara aktifitas yang dilakukan menjadi lebih baik. Rembrandt sendiri menyampaikan makalahnya dalam lokakarya itu, berjudul “Penegakan Hukum Dalam Konsep Pengambil Kebijakan Dalam Lingkungan”.

“Persoalannya, peraturan yang sudah ada ini tidak digunakan secara maksimal. Ada IMB, ada perda tentang pengelolaan ingkungan hidup, ada perda tata ruang. Bila tidak dijalankan sama artinya pelanggaran terhadap peraturan yang dibuat sendiri,” tukasnya.

Sumber: Padangmedia.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: