Stop Pasokan Solar Tambang Liar

Ilustrasi| Foto: bisnis.liputan6.com |

Ilustrasi
| Foto: bisnis.liputan6.com |

Solsel – Komisi VII DPR meminta Bupati Solok Selatan (Solsel) Muzni Zakaria bernyali menindak ratusan ekskavator yang masih menjarah emas Solsel. Bupati mesti berkoordinasi dengan DPRD dan aparat penegak hukum, seiring dengan diajukannya izin wilayah tambang rakyat (WPR) ke Kementerian ESDM.

“Kita minta bupati, DPRD Solsel dan Kapolres benar-benar bersatu dan bukan saling memojokkan,” tegas Azwir Dainy Tara, anggota DPR RI kepada Padang Ekspres, kemarin (31/3).

Kata Azwir Dainy Tara, tindakan tersebut harus dilakukan bupati, sebelum tim dari Komisi VII DPR turun ke lapangan bersama aparat negara, yakni Lantamal, Korem, Polri dan unsur lainnya.

Tim tersebut bakal turun pertengahan April nanti meninjau lokasi, sekaligus memberantas habishabisan pelaku illegal mining yang masih menjarah kekayaan negara tersebut. “Bos tambang, warga asing dan pemilik ekskavator, ini yang harus dicegat, bukan rakyat kecil,” tegas anggota DPR RI dapil Sumbar itu.

IUP perusahaan yang bermasalah, segera dicabut dan akan dijadikan titik koordinat tambang rakyat. “Saat ini tim BPKP sedang mengaudit keleng­kapan izin perusahaan yang telah melakukan penambangan emas, bila dinas terkait terbukti asal keluarkan IUP. Maka akan diproses melalui jalur hukum, juga oknum tertentu,” paparnya.

Dari laporan tokoh masyarakat Lubuk Ulang Aling, Kecamatan Sangir Batang Hari, Mahyunar Khatib Ipi menyebutkan, lebih 300 unit ekskavator milik asing dan luar Solsel masih beroperasi di hulu Batang Suliti, Alai, Muko-muko (Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh), Batang Gumanti (Kecamatan Sungai Pagu) dari batu licin menuju Batang Hari, hingga ke Sungai Penuh dan Muaro Bangko (Kecamatan Sangir Batanghari).

Sekretaris Kabupaten Solok Selatan, Fachril Murad menyebutkan, ketidakmampuan Tim Terpadu Pemkab Solsel memberantas illegal mining karena terbatasnya personel. Makanya, pemkab butuh bantuan tim terpadu provinsi, serta Kaukus Parlemen DPD-DPR RI, termasuk Komisi VII, untuk menindak pelaku penambang emas liar.

Pemkab Solsel juga meminta Pemprov bersama Polda, Lantamal dan Korem bekerja sama memutus pasokan solar menggunakan jeriken dari Dharmasraya untuk operasional alat berat. Selama ini, pasokan solar diduga dipasok dari Dharmasraya karena jaraknya lebih dekat ke lokasi pertambangan emas ilegal. Solar dibawa pelaku melalui jalur sungai dengan perahu timpek. “Bila dikerahkan aparat untuk mengawasi masuknya BBM solar jeriken, otomatis kegiatan illegal mining dengan sendirinya dapat dihentikan,” kata Fachril Murad sembari mangatakan jarak tempuh menuju lokasi tambang butuh waktu 5 hing­ga 7 jam perjalanan.

Sumber: Padang Ekspres • Senin, 01/04/2013

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: