DPR Segera Panggil Kapolri-Kapolda

Ilustrasi| Foto: padangekspres.co.id |

Ilustrasi
| Foto: padangekspres.co.id |

Kasus Illegal Mining di Solsel

Solsel – Pemberantasan illegal mining (penambangan ilegal) di Solok Selatan (Solsel), akhirnya dibahas secara resmi di gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Dalam pembahasan bersama Pemprov Sumbar, dan Tim Terpadu Pemberantasan Illegal Mining Solok Selatan (Solsel), Komisi VII DPR RI rencananya akan memanggil Kapolri dan Kapolda Sumbar atas lambannya penertiban tambang emas liar di Solsel.

“Ada enam kesepakatan yang dihasilkan dalam rapat khusus tersebut,” kata Sekkab Solsel yang juga Ketua Terpadu Pemberantasan Illegal Minning Solsel, Fachril Murad yang turut hadir dalam pertemuan tersebut kepada Padang Ekspres, kemarin (29/3).

Adapun enam keputusan rapat yang berlangsung Rabu (27/3) itu; Pertama, Komisi VII DPR mendukung tim terpadu segera menindak pengusaha dan oknum aparat pembeking illegal mining. “Komisi VII DPR segera berkoordinasi dengan komisi lainnya untuk memanggil Kapolri, Kapolda dan Kapolres Solok Selatan, untuk dimintai keterangan dalam upaya pemberantasan kasus illegal mining,” terang Fachril Murad.

Kedua, Komisi VII DPR segera meninjau lokasi illegal mining yang telah dirusak ratusan ekskavator, kapal keruk dan dompeng. Ketiga, Komisi VII DPR segera rapat kerja dengan kementerian terkait, soal tindak lanjut penghentian aktivitas perusahaan dan sanksi.

Pasalnya, kelengkapan izin belum keluar, sedangkan sejumlah perusahaan telah melakukan eksploitasi emas.

Keempat, tambah Fachril Murad, DPR mendesak Kementerian ESDM secepatnya mencabut IUP (izin usaha pertambangan) perusahaan tak memenuhi syarat perundang-undangan, dan dikaji ulang. Kelima, DPR mencarikan solusi terhadap tambang rakyat (TR), titik koordinat dan wilayah pertambangan rakyat (TR). Keenam, tim akan menjaga kelestarian lingku­ngan untuk menghindari terjadi bencana alam di masa mendatang.

Hasil rapat Komisi VII DPR RI itu mendapat sambutan positif dari DPRD Sosel. Mereka menilai yang paling mendesak saat ini adalah menentukan titik koordinat tambang rakyat, seiring pengusulan IUPR (izin usaha pertambangan rakyat), dan penindakan illegal minning di Solsel sesuai hasil rapat di Komisi VII DPR.

“Kita minta solusi TR segera keluar, seiring penindakan dan pencabutan IUP perusa­haan,” pinta Khamislihat, anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Solsel. Diakuinya, seluruh wilayah pertambangan di Solsel sudah dikuasai perusahaan asing dan luar daerah.

Komisi VII DPR dan pemerintah daerah, sebutnya, perlu meninjau ulang dan mencabut IUP seiring penindakan nantinya. “Kita minta TR segera ditentukan, ini atas dasar desakan masyarakat. Kami tak butuh sensasi dan politik, tapi realisasinya untuk masyarakat,” terangnya kepada wartawan kemarin.

Hal senada dikatakan anggota DPRD Solsel lainnya, Jamalus. Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tambang Rakyat (TR), evaluasi IUP, titik koordinat wilayah TR, dan penurunan status hutan, menurutnya, paling ditunggu masyarakat.

Sumber: Padang Ekspres • Sabtu, 30/03/2013

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: