Muzni Minta Khairunas Jujur

Muzni Zakaria Bupati Solok Selatan

Muzni Zakaria Bupati Solok Selatan

Siap Buka-bukaan soal Siapa Terlibat

Solsel – Masalah tambang liar atau illegal mining di Solok Selatan (Solsel), memunculkan perseteruan terbuka antara Bupati Solsel Muzni Zakaria dan Ketua DPRD Solsel Khairunas. Ini makin menampakkan “ketidakompakan” para pimpinan di daerah ini untuk menertibkan illegal mining di Sumbar, khususnya di Solsel. Tokoh masyarakat mengimbau, agar semua pimpinan daerah bersatu menertibkan tambang liar.

Kemarin (20/3), Bupati Muzni meminta Ketua DPRD Khairunas untuk jujur soal keterlibatan dia dalam aksi unjuk rasa anarkis oleh massa yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Dompeng Anak Kemenakan Niniak Mamak Rantau 12 Koto Kabupaten Solsel (FMDAKNM R12K-SS), di Kantor Bupati Solsel, Senin (18/3).

”Khairunas, kenapa tak jujur saja (soal keterlibatan di balik unjuk rasa),” kata Muzni kepada wartawan. Kali ini, Muzni juga terang-terangan menuding Khairunas terlibat langsung dalam tambang liar di Solsel. “Memang selama ini dia terlibat,” tegas Muzni.

Sehari sebelumnya, Khairunas mengingatkan Bupati Muzni agar tak sembarang tuding soal adanya anggota DPRD Solsel yang “bermain” di balik unjuk rasa. Namun, politisi Partai Golkar ini tidak membantah tudingan Muzni. Dia hanya menilai Bupati Muzni khilaf, dan menyerahkan kepada masyarakat soal siapa yang di posisi benar dan sebaliknya, siapa yang salah.

Menanggapi hal itu, Muzni balik menilai bahwa pernyataan Khairunas itu hanya upaya mengecoh, dengan cara tampil seakan-akan bijaksana. “Tujuannya jelas, ingin menarik simpati masyarakat. Seakan-akan dia yang benar,” ujar Muzni.

Ditanya soal pembuktian tudingannya, Muzni menegaskan siap untuk buka-bukaan. “Saya punya data, dan fakta untuk membuktikan. Apa yang saya sampaikan bukan tudingan, tapi begitulah sebenarnya faktanya,” tegas mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang ini.

Di antara bukti pendukung yang dikantongi Muzni adalah, ditunjuknya salah seorang anggota DPRD Solsel, Siddik Ilyas sebagai koordinator unjuk rasa.

“Pada 7 Maret Siddik Ilyas mengaku ditunjuk oleh Ketua DPRD sebagai koordinator demo,” sebut Muzni.

Lalu, kata Muzni, “Dia (Khairunas) satu-satunya yang tidak mau menandatangani kesepakatan soal penertiban tambang liar dalam rapat bersama Muspida, perwakilan tokoh masyarakat, semua pejabat. Semua 300 orang, dan semua tanda tangan, kecuali ketua DPRD.”

Dihubungi terpisah, Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangun Daerah (Bappeda) Solsel Syamsurizaldi menyebutkan, bahwa tambang liar hanya merugikan daerah dan masuaralat Solsel. “Tidak ada kontribusi aktivitas penambangan itu kepada daerah. Kalau sudah begitu, keinginan pemerintah daerah maupun DPRD mewujudkan kesejahteraan masyarakat sulit diwujudkan,” kata Syamsurizaldi.

Menurut dia, memang ada beberapa perusahaan yang sudah beroperasi di Solsel yang mengantongi izin. Namun, dia langsung menambahkan, bahwa izin yang dikantongi perusahaan tersebut belum lengkap. “Kalau baru satu atau dua izin dikantongi, sedangkan izin (tambang) ada tiga atau lebih, tentu perusahaan itu belum bisa beroperasi. Kalau mau beroperasi, lengkapi semua izin,” jelasnya.

Jauh sebelumnya, kaukus anggota DPR dan DPD asal Sumbar yang diketuai langsung oleh Ketua DPD Irman Gusman, telah meminta agar Kapolda Sumbar diganti. Irman Gusman dan semua anggota DPR/DPD menyatakan bahwa Kapolda ikut terlibat dalam kegiatan illegal mining di Sumbar. Bahkan, Irman mengaku telah mengirim surat ke Kapolri.

Sejauh ini, belum ada bantahan atau penjelasan Kapolda Sumbar Brigjend Pol Wahyu Indra Pramugari soal pernyatan kaukus DPR/DPD yang diketuai Irman Gusman. Dijadwalkan, kaukus DPR/DPD akan turun langsung ke Solsel 23 Maret mendatang.

Di tempat terpisah, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Solsel Noviar Dt Rajo Endah, mengimbau agar bupati dan ketua DPRD bersatu untuk memperjuangkan wilayah pertambangan rakyat (WPR). Sehingga izin usaha pertambangan rakyat (IUPR) yang dijanjikan Pemkab bisa diperdakan. Dia juga mengimbau agar bupati dan ketua DPRD untuk menghentikan komentar saling menyalahkan.

Tokoh adat Solsel, Syafrudin Wakil Dt Pintu Basa mengingatkan agar bupati dan ketua DPRD saling melengkapi kekurangan masing-masing. Bukan sebaliknya saling menyalahkan.

Solsel Rugi Rp20 Triliun

Sebelumnya, usai menghadiri rapat dengan tim terpadu penertiban tambang liar Provinsi Sumbar, Muzni menyebutkan bahwa Pemkab Solsel telah mengajukan usulan Wilayah Usaha Pertambangan

(WUP) pada pemerintah pusat. Bila disetujui pusat, maka WUP itu akan menjadi dasar Pemkab Solsel untuk menetap­kan WUP rakyat atau WPR.

Pada kesempatan itu, Muzni juga mengharapkan bantuan kaukus DPR-DPR. “Kami berharap DPR dan DPD ikut mem­bantu ‘mendesak’ pusat menetapkan WUP. Perwakilan kita itu (DPR-DPD) kan punya kewenangan untuk memberikan saran dan masukan (pemerintah pusat),”ucapnya.

Soal penertiban, menurut Muzni, tim terpadu Pemprov Sumbar akan turun ke Solsel hari ini. Dia mengakui tim terpadu Solsel belum turun ke lokasi melakukan penertiban. “Kita (tim terpadu Solsel) akan turun bersama tim terpadu provinsi ke lapangan,” ujarnya.

Sejauh ini, kata Muzni, Pemkab Solsel terkendala soal personil dalam melakukan penertiban. Dengan bantuan tim terpadu dari Provinsi Sumbar, ia optimis, aktivitas penambangan liar di Solsel bisa dihentikan.

Muzni menegaskan bahwa tambang liar di Solsel secepatnya memang harus dihentikan. Ia mengestimasi, sedikitnya 200 kg emas Solsel dijarah penambah liar setiap hari. “Jika 200 kg emas itu bernilai Rp100 miliar, berarti dalam 10 hari sudah Rp1 triliun kekayaan Solsel dijarah. Bila ditotal, sejauh ini setidaknya Solsel telah kehilangan Rp20 triliun per tahun,” beber Muzni.

Terpisah, Sekprov Sumbar Ali Asmar membenarkan tim terpadu Sumbar akan turun dengan tim terpadu Pemkab Solsel. “Kami memang akan turun ke lokasi tambang secara bersamaan.Tapi tim yang akan turun ke sana bukan dalam jumlah yang besar, atau bukan mau ‘perang’. Bagaimanapun juga, para penambang itu kan masih masyarakat kita,” katanya. Anggota yang akan bergabung dengan tim terpadu, antara lain berasal dari Polri dan TNI. Pada penertiban ini, kata Ali, tim tetap akan mengutamakan sosialisasi dan pembinaan. “Jika memang tidak bisa dibina, kita tindak,” tegasnya.

Diakuinya, target tim memang tidak membasmi penambangan liar secara keseluruhan. Bagi masyarakat yang menambang dengan tradisional, seperti dengan menggunakan dulang akan tetap dibiarkan. “Yang jelas yang tinggal nanti itu hanya penambang dengan mendulang. Lain dari itu apapun namanya mesinnya tidak boleh,” jelasnya.

Sumber: Padang Ekspres • Kamis, 21/03/2013

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: