Gubernur Pimpin Razia Tambang

Ilustrasi| Foto: padangekspres.co.id |

Ilustrasi
| Foto: padangekspres.co.id |

Ketua DPD Sampaikan Keluhan Sumbar ke Kapolri

Padang – Perang melawan illegal mining (penambangan liar) di Solok Selatan (Solsel) mendapat dukungan penuh dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopinda) Sumbar. Bahkan, Forkopinda melalui rapat muspida di Gubernuran kemarin (13/3), menunjuk Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menjadi ketua Tim Terpadu Penertiban Tambang Ilegal tingkat provinsi.

Rapat berlangsung tertutup itu dihadiri Kapolda Brigjen Pol Wahyu Indra Pramugari, Ketua DPRD Yultekhnil, Danlantamal II Brigjen TNI (Mar) Soedarmien Soedar, Danlanud Letkol (Pnb) Fairlyanto, Danrem 032 Wirabraja (WB) Sumbar Kol Inf Amrin, Kepala BIN Sumbar dan Sekprov Ali Asmar.

Lalu Bupati Solsel Muzni Zakaria dan Sekkab Fachril Murad, Asisten Pemerintahan Setprov Devi Kurnia, Asisten Pembangunan Setprov Syafrial, Kadis Pertambangan Sumbar Marzuki Mahdi, Kepala Kesbangpol Irvan Khairul Ananda, Kadis Kehutanan Sumbar Hendri Okta, Kepala Bapedalda Sumbar Asrizal Asnan, Kabiro Pemerintahan Syafrizal, dan beberapa pejabat terkait lainnya.

Usai rapat Ali Asmar mengatakan, bupati Solsel memaparkan perkembangan terakhir illegal mining dalam rapat itu. Dari ratusan tambang di Solsel, hanya 35 tambang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP). “Pemilik IUP itu untuk semua jenis pertambangan. Jadi, bukan emas saja. Juga, ada bijih besi, tembaga, mangan, galena, serta beberapa jenis lainnya,” jelasnya.

Peserta rapat juga menyepakati jenis tambang apa saja yang ditertibkan, yakni yang menggunakan alat berat seperti ekskavator. Sedangkan jenis dompeng dan tambang tradisional yang menjadi mata pencarian masyarakat setempat, tidak dilarang.

Kapolda Sumbar Wahyu Indra Pramugari menyatakan, penyelesaian tambang di Solsel sudah berlangsung sejak dirinya di Sumbar pada 2011 lalu. Upaya itu berbentuk, sosialisasi, penghalauan, penegakan hukum, dan mengamankan 12 ekskavator. Bahkan, Wahyu menuturkan, hingga kemarin pemilik ekskavator tidak berani mengambil alat beratnya.

Diakui Wahyu, masih ada beberapa ekskavator berada di lokasi tambang karena medan berat. Sebagai antisipasi, kepolisian mengambil chip alat berat itu. Kapolda menyatakan komit memberantas illegal mining di Sumbar, khususnya Solsel. “Kita akan susun rencana ulang sistem penertiban dan mengejar siapa dalang di balik illegal mining, termasuk pembekingnya,” katanya.

Pernyataan tegas juga dinyatakan Danlantamal. “Andaikata ada oknum TNI bermain di sana, tertibkan! Sementara lokasi-lokasi tambang yang ada, akan kita petakan lagi,” tegas Soedarmien Soedar.

Di sisi lain, Ketua DPRD Sumbar Yultekhnil menyoroti hubungan Pemkab dan DPRD Solsel yang tidak satu suara dalam penanganan illegal mining. “Harus ada keterpaduan antara pemda dan DPRD menyelesaikan persoalan itu,” ungkap Yultekhnil.

Sementara itu, Bupati Muzni Zakaria kembali menegaskan tidak satu pun tambang emas legal di Solsel. “Seperti pelepasan kawasan oleh Menteri Kehutanan, izin pemakaian sungai sepadan dari PU,” tuturnya usai rapat Forkopinda.

Untuk itu, Muzni mendesak pemerintah pusat membentuk wilayah tambang rakyat. “Sudah kita surati. Kabarnya terkendala di DPR sekarang. Makanya, kita minta juga pimpinan di pusat segera menentukan wilayah tambang rakyat tersebut,” tuturnya.

Ali Asmar menambahkan bahwa mekanisme kerja tim terpadu akan dibahas Jumat mendatang. “Diharapkan peran bupati dan tim terpadu kabupaten, dapat mempertegas peran dan fungsinya. Tim terpadu perlu secepatnya mengurus wilayah tambang rakyat, beri rekomendasi ke pusat, dan memetakan kawasan illegal mining tersebut,” tuturnya.

Kejati Siap Mendukung

Dukungan juga disampaikan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar, Ahmad Djainuri. “Kita mendukung dan siap jika diminta membantu dalam penyidikan. Misalnya dalam penuntasan berkas perkaranya. Kita akan dukung, untuk menghindari berkas kasus illegal mining itu bolak-balik,” kata Ahmad Djainuri ketika dihubungi Padang Ekspres melalui handphone-nya.

Diakuinya, kejaksaan tidak bisa melakukan penyidikan terhadap kasus pidana umum karena itu kewenangan kepolisian. “Kita sifatnya menunggu berkas dari penyidik polisi. Kecuali, jika perkaranya tindak pidana khusus (pidsus) seperti korupsi,” terang Kajati sembari menyatakan kesiapan jajarannya dilibatkan dalam razia gabungan.

Soal dugaan keterlibatan mantan Bupati Solsel Syafrizal J mengeluarkan IUP pada beberapa perusahaan tambang, salah satunya PT Geomenik Sapex, Ahmad Djainuri menyebut tidak berpengaruh dengan kasus dugaan korupsi Syafrizal yang kini ditanganinya.

Terkait lambannya pengusutan kasus mantan orang nomor satu di Solsel itu, Kajati dengan diplomatis menegaskan penyidikannya tetap berjalan.

Sita 22 Ekskavator

Terpisah, Kapolres Solsel AKBP Djoko Trisulo menyatakan telah menyita 22 ekskavator dan 11 penambang liar. “Dari 11 orang ini, kita dapat menentukan siapa backing dan bos tambang ilegal tersebut,” tegas Djoko.

Dari 11 orang ditahan, tambah Djoko, tiga orang kasusnya sudah dilimpahkan ke Kapolda Sumbar, dan tujuh di Kejari Padangaro, serta satu orang di Kapolres Solsel.

Soal pembeking, Djoko mengaku sudah mengetahuinya. Sedang 10 unit ekskavator ditangkap Sabtu (9/3), 6 unit dititipkan hari ini ke Polres Dharmasraya, dua unit lagi masih terbenam di lumpur, dan dua unit lagi tidak bisa dijalankan karena alatnya dicopot alat mekaniknya.

Di sisi lain, Forum Ekonomi Masyarakat Tambang Rakyat Mesin Dompeng (FEMTRMD) batal berunjuk rasa hari ini. Mereka berencana demo Senin (18/3) mendatang guna membahas tambang rakyat.

Surati Kapolri

Sementara itu, Ketua DPD Irman Gusman mengatakan sudah meminta Kapolri agar mencopot Kapolda Sumbar terkait tambang liar di Sumbar. “Kita sudah minta ke Kapolri agar Kapolda Sumbar dimutasi,” kata Irman Gusman kepada wartawan usai meresmikan 100 ribu rumah sejahtera tapak (RST) di Solok, kemarin (13/3).

Pada 20 Maret nanti, tambahnya, wakil rakyat asal Sumbar di Senayan yang tergabung dalam Kaukus DPD-DPR RI meninjau lokasi tambang ilegal di Solsel. “Banyak keluhan atau laporan masyarakat masuk ke kami. Otomatis, apa yang menjadi keluhan atau aspirasi tersebut kami sampaikan ke Kapolri Jenderal Timur Pradopo. Secara tertulis telah saya sampaikan ke Kapolri. Bahkan secara langsung pun, saya sudah bertemu dan menyampaikan aspirasi masyarakat Sumbar itu ke Kapolri. Sekarang tentu terserah Kapolri, apakah bersangkutan akan dimutasi atau tidak. Kewenangan kami, hanya sampai di situ, bukan memutuskan,” ucapnya.

Desakan pencopotan juga diutarakan Aliansi Mahasiswa untuk Keadilan (AMUK) dalam aksinya di Mapolda Sumbar, kemarin siang (13/3). Koordinator Lapangan AMUK, Rudi dalam orasinya meragukan komitmen Kapolda menuntaskan kasus-kasus kekerasan yang dilakukan anggotanya dan dugaan pembekingan aktivitas tambang.

Menyikapi itu, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumbar AKBP Untung menegaskan, polisi tidak menghilangkan kasus dugaan penganiayaan oleh oknum polisi, termasuk kekerasan oknum polisi terhadap Shaka Musti Diguna, mahasiswa UPI Padang. “Dalam minggu ini, siapa tersangka dalam kasus itu akan muncul dan diungkap ke publik,” katanya.

Sumber: Padang Ekspres • Kamis, 14/03/2013

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: