Bupati Dilempari Batu

Situasi demo yang semakin memanas, pendemo sempat melempari bupati saat akan menaiki mobil | Foto: posmetropadang.com |

Situasi demo yang semakin memanas, pendemo sempat melempari bupati saat akan menaiki mobil
| Foto: posmetropadang.com |

Solsel – Bupati Solok Selatan (Solsel), Muzni Zakaria dihujani batu oleh massa pendompeng yang memenuhi kantor bupati, Senin (18/3) siang. Muzni yang berniat keluar dari kantor menggunakan mobil dinas BA 1 Y itu, dibuat tak berkutik oleh kerumunan demonstran yang meminta penyelesaian persoalan tambang di tanah milik mereka.

Aparat kepolisian yang menjaga ketat aksi domontrasi tersebut, mengamankan seorang warga yang diduga sebagai pelaku utama yang melempar bupati dengan batu. Akan tetapi setelah menjalani pemeriksaan, polisi melepas kembali warga dengan syarat, Selasa (19/1) ini, membuat laporan ke Mapolres Solsel.

Sekitar pukul 11.00 WIB, ratusan warga yang mengatasnamakan Masyarakat Dompeng Anak Kemenakan Ninik Mamak Rantau 12 Koto (MDAKNMR), mendatangi kantor bupati. Sekitar 700 warga itu menuntut percepatan tambang rakyat. Dalam orasinya, pendemo menuntut agar ada kejelasan bagi warga untuk menambang dengan memakai dompeng, dan wilayah pertambangan rakyat.

Mulanya, massa pendemo berorasi dengan aman dan tertib. Namun, ketika perwakilan pendemo dibawa masuk ke dalam kantor untuk berdialog, ratusan pengunjuk rasa yang berada di luar terlibat aksi saling lempar batu dan motor air mineral, sekitar pukul 12.00 WIB. Aparat kepolisian sempat menembakkan gas air mata ke arah pendemo untuk mengusir para demontran keluar dari halaman kantor bupati.

Saat aksi lempar batu ini, seorang anggota polisi terkena lemparan batu. Kapolres Solsel, AKBP Djoko Trisulo yang mendampingi bupati dan jajaran Pemkab dalam petemuan dengan pendompeng, ikut turun menenangkan aksi anarkistis pendemo. Ada sekitar 230 aparat Polres Solsel bersama satu pleton Dandim 0309 serta Satpol PP, diturunkan untuk mengamankan massa.

Keadaan yang sudah memanas akhirnya berhasil diredakan, setelah koordinator lapangan demonstran, Josrawirman, berteriak lantang menenangkan ratusan massa. “Jangan ada lempar batu dan aksi anarkis, karena kita berjuang untuk kepentingan bersama. Kepada teman-teman, jangan membuat keributan. Mari kita tunggu hasil pertemuan perwakilan dengan pemkab,” teriak Josrawirman.

Meminta Izin Dompeng

Dalam pertemuan dengan bupati, wakil bupati, kapolres dan dandim, perwakilan pendemo, Syahrul dan Syafruddin Wakil Dt Pintu Basa menyebut, masyarakat mendukung dan mengapresiasi tindakan Pemkab Solsel memberantas illegal mining. Akan tetapi, masyarakat menuntut agar pengusaha dompeng tidak dilarang menambang emas.

Menurut Syahrul, khusus untuk pengusaha dompeng, awalnya menuntut adanya regulasi jelas tentang penambangan. Setelah ada komunikasi yang baik antara pemkab, investor dan pengusaha, pendompeng dibolehkan untuk menambang.

“Pemkab Solsel mulanya membolehkan pengusaha dompeng untuk menjalin kerja sama dengan investor melalui bapak angkat anak angkat. Tetapi, realisasi di lapangan berbeda. Salah satu perusahaan (PT Geominex Solok Selatan) malah menyalahgunakan kesepakatan,” jelas Syahrul.

PT Geominex Solok Selatan, menurut Syahrul, malah menjual Surat Perjanjian Kerja (SPK) kepada pengusaha ekskavator. Sehingga, dompeng mulai ditinggalkan dan ekskavator mulai masuk ke lokasi penambangan emas, dan kini menyisakan masalah besar.

Sementara, Syafruddin Wakil Dt Pintu Basa menyampaikan, bak pepatah itiak menyudu ka bancah, ayam manyudu ka lasuang, setiap masyarakat bekerja di lokasi yang berbeda-beda sesuai potensi daerah. Maka dari itu, WPR yang terkendala oleh investor luar, seolah telah mengeliminasi kepentingan masyarakat di daerah itu.

“Kami butuh regulasi (peraturan tambang rakyat). Sudah tiga tahun kami menunggu tetapi tidak kunjung disahkan aturan itu, atau tidak diurus oleh instansi terkait. Hari ini kami menuntut kejelasan tentang WPR dan IUPR,” tegas Syafruddin.

Menanggapi pernyataan perwakilan masyarakat ini, Bupati Muzni Zakaria dan Wakil Bupati Abdul Rahman, mengajak masyarakat bersama-sama menemani Pemkab Solsel untuk menghadap ke Kementerian ESDM RI dan Kementerian Kehutanan untuk upaya pengurusan izin tambang rakyat.

”Penjarahan dan maling emas kekayaan alam di kabupaten pemekaran ini, harus diberantas. Izin pertambangan rakayat (IPR) belum bisa dikeluarkan bupati sebelum keluar izin WPR dari Kementerian ESDM. Sebelum izin keluar, masyarakat harus bersabar menunggu. Saya sudah usulkan, belum ada kepastian dari kementerian,” jelas Muzni Zakaria.

Sementara, Wakil Bupati Solsel, Abdul Rahman menegaskan, perusahaan yang bermasalah dokumen perizinan tambang, harus dicabut perizinannnya agar ada wilayah yang akan dijadikan untuk pertambangan rakyat. “Ketika kami baru lima bulan dilantik sebagai bupati dan wakil bupati, kami sudah mengajukan draf peraturan daerah tentang tambang rakyat. Akan tetapi, draf ini tidak jadi dibahas di DPRD Solsel,” sebut Abdul Rahman.

Alasan penolakan itu, dikarenakan tidak ada kawasan yang bisa dijadikan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Tidak adanya lokasi yang mengandung emas dan semua sudah ada Kuasa pertambangan (KP). “Jadi kami setuju untuk mengusut perusahaan yang memiliki IUP, tetapi tidak lengkap,” tambahnya.

Dalam dokumen yang akan diusulkan untuk WPR pada Maret 2011, merupakan daerah yang berpotensi emas tetapi terletak di lokasi rentan dan hutan lindung. Di antaranya Batang Pamong, Batang Gumanti, Batang Talantam, Batang Gumanti, Batang Hari dan Batang Sikiyau. “Sebenarnya kita bukan tidak memikirkan hal itu, tetapi lokasi yang ada ini tanah tersebut rentan bencana dan terletak di lokasi hutan lindung,” jelasnya.

Ketika pembahasan itu ditolak, maka yang diajukan untuk WPR adalah di Batang Hari tepatnya di kawasan izin usaha pertambangan PT Geominex Solok Selatan dan PT Geominex Sapek. “Satu-satunya cadangan untuk lokasi WPR adalah lokasi yang ada di dua perusahaan ini, maka izin ini yang harus dievaluasi dan eksekusi,” ulasnya.

Tidak Hadir

Dalam pertemuan kemarin, hanya dihadiri segelintir anggota DPRD. Bahkan, Ketua DPRD Solsel Khairunnas, tampak tidak hadir. “Tentang ketidakhadiran ketua DPRD, bapak-bapak jangan menanyakan kepada saya, karena saya yakin bapak-bapak tahu di mana Khairunnas,” sebut bupati kepada perwakilan demonstran.

Bupati menyatakan, aksi unjuk rasa yang digelar pengusaha dompeng ini sepenuhnya didukung Khairunnas. “Saya yakin, bapak-bapak ini didukung sepenuhnya oleh ketua DPRD. Ia di Padang, memantau aksi yang bapak gelar,” lanjut Muzni.

Bupati memang terlihat menyesalkan tidak hadirnya ketua DPRD membahas dan bertemu dengan masyarakat pendompeng. Apalagi tuntutan masyarakat terkait WPR. Tidak hanya bupati yang geram, Wakil Ketua DPRD Solsel Edi Susanto pun mengungkapkan bahwa yang menghalangi pembahasan Perda Tambang Rakyat adalah salah seorang pimpinan di DPRD.

Masih Rapat ke Rapat Saja

Tim terpadu pemprov, menjadwalkan bertemu dengan tim terpadu dari Solok Selatan, Selasa (19/3) ini jelang draft susunan tim tersebut diserahkan ke gubernur.

“Kita akan mengundang bupati Solsel untuk bertemu dengan tim provinsi untuk membicarakan strategi yang akan dilakukan di lapangan nantinya,” ujar Sekdaprov Sumbar yang juta ketua tim pemprov, Ali Asmar, kemarin.

Ali menambahkan, perlunya menghadirkan bupati Solsel, karena lebih mengetahui permasalahan illegal mining di daerah pemekaran tersebut. Ali menambahkan, bila pertemuan ini telah selesai dilaksanakan, draft susunan tim terpadu provinsi akan diusulkan ke gubernur.”Saat ini draft masih ditangan tim terpadu provinsi,” tegas Ali.

Sebelumnya, Ali Asmar ditunjuk sebagai ketua tim terpadu provinsi. Tim ini tidak hanya melakukan pemberantasan illegal mining untuk Solsel saja tapi untuk seluruh wilayah Sumbar. Dalam susunan pengurus, terdiri atas tim pengarah ini merupakan, semua unsur pimpinan dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Sumbar. Selanjutnya, ada satuan tugas (satgas) yang terdiri atas satgas pendataan dan sosialisasi, satgas pencatatan dan pengawasan perizinan, satgas penertiban dan penindakan serta satgas pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

Sumber: posmetropadang.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: