Rakyat Kecam Penambang Besar

Excavator| Foto: rachmatrisejet.blogspot.com |

Excavator
| Foto: rachmatrisejet.blogspot.com |

Ekskavator dan Mesin Keruk masih Beroperasi

Solsel – Ratusan pengunjuk rasa dari Forum Masyarakat Dompeng Anak Kemenakan Ninik Mamak Rantau 12 Koto Kabupaten Solok Selatan (MDAKNMR12K-SS), akan berunjuk rasa di depan Kantor Bupati dan Kantor DPRD Solok Selatan, hari ini Senin (18/3).

Demo dilakukan terkait penghentian penambangan emas oleh tim terpadu, yang dinilai merugikan masyarakat penambang rakyat yang bermesin dompeng. Sementara perusahaan tambang yang mengeruk dengan ekskavator dan mesin keruk, masih dibiarkan beroperasi.

Sejumlah tokoh masyarakat Solok Selatan menilai tim terpadu penertiban penambangan hanya garang pada pemilik mesin dompeng, tapi lunak pada pemilik ekskavator dan kapal keruk.

Puluhan unit ekskavator dan kapal keruk masih mengeruk perut bumi Solsel.

Menurutnya, empat kapal keruk itu milik dua pengusaha asing yang memiliki izin usaha pertambangan (IUP). Sedangkan 15 unit ekskavator tidak diketahui pemiliknya. Begitu pula dengan 20 kapal di Talantam Pulau Panjang. “Saya curiga dengan pemilik ekskavator dan kapal keruk yang beroperasi ini, kenapa aparat tidak berani menindaknya. Siapa sebenarnya oknum yang bermental baja itu,” tegasnya.

Menurut masyarakat yang masih ke luarmasuk kawasan tambang emas ilegal, sekitar 6 unit kapal keruk dan lebih dari 15 unit ekskavator masih melakukan kegiatan penambangan di sepanjang aliran Batang Hari di Alai, Muko-Muko, Kandi, Sapek dan Talantam sampai Pulau Panjang. ”Kapal China masih beroperasi kok dibiarkan saja, sementara kami pendompeng dihentikan. Tak adil ini namanya,” jelas FN, seorang penambang emas dengan mesin dompeng.

Jangan Mau Diobok

Ketua LKAAM Solok Selatan Noviar Dt Rajo Endah mengingatkan agar anak kemenakannya tidak terpengaruh kepentingan pengusaha (penyewa ekskavator) dan kepentingan politik. ”Jangan mau dikorbankan lagi, atau diobok-obok bos besar illegal mining. Saya ingatkan agar masyarakat tidak terpengaruh, silakan lakukan aksi (unjuk rasa),” tegasnya.

Menurutnya, unjuk rasa boleh saja dilakukan guna mendesak eksekutif dan legislatif mengurus wilayah pertambangan rakyat (WPR).

Dia mengimbau aparat kepolisian, benar-benar membersihkan lokasi tambang emas di Solsel dari aktivitas alat-alat mekanis, sesuai kesepakatan Pemkab Solsel, DPRD, dan muspida. “Alat mekanis itu menimbulkan kecemburuan sosial, dan memicu tindakan anarkis masyarakat,” ucapnya.

Noviar Dt Rajo Endah pun menuntut agar Pemkab mencabut izin pertambangan tiga investor asing yang mengantongi IUP di aliran Batang Hari.

Kapolres Solsel AKBP Djoko Trisulo mengakui pengunjuk rasa telah mengurus Surat Tanda Terima Pemberitahuan (ST­TP), dengan pengunjuk rasa 150 orang menggunakan mobil dan motor. “Silakan menyampaikan aspirasi, tapi dengan damai.”

Polres menurunkan 230 personel untuk mengamakan aksi, dibackup Polda Sumbar, Dandim 0309, dan Satpol PP.

Belum Izin Menhut

Sementara itu, walau telah mengantongi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUPOP), tiga perusahaan tambang emas di Solok Selatan, yaitu PT Geomenix Solok Selatan, Geomenix Sapek, dan Bina Bakti Pertiwi tidak serta merta bisa langsung menambang emas. Pasalnya, berdasarkan koordinat kuasa pertambangan eksplorasi dan koordinat IUPOP, tiga perusahaan itu beroperasi dalam kawasan hutan.

Sesuai UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, penggunaan kawasan hutan lindung maupun hutan produksi untuk eksplorasi maupun produksi harus mengantongi persetujuan dari Menteri Kehutanan terlebih dulu. ”Bila tidak, dianggap melakukan tindak pidana bidang kehutanan,” kata Kepala Dinas Kehutanan Solok Selatan Trihandoyo Gunardi, pekan lalu.

Seraya membuka peta kawasan di IUPOP, Tri menjelaskan, sebenarnya dalam IUPOP yang dikantongi perusahaan itu sudah dijelaskan kewajiban mereka me­ngurus izin pinjam pakai kawasan hutan.

Dalam lampiran 3 hak dan kewajiban yang tertera dalam IUPOP itu pada poin 4 kewajiban tertulis, ”Apabila wilayah izin usaha pertambangan berada di dalam kawasan hutan, pemegang IUP wajib untuk melakukan pengurusan izin untuk mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan”.

Trihandoyo menambahkan, bila ada aktivitas pertambangan di hutan, walaupun sudah memiliki IUPOP, adalah pidana. Sesuai Pasal 50 Ayat (3) huruf g, Pasal 78 Ayat (6) dan Ayat (14) UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Kehutanan, diancam pidana penjara paling lama 10 tahun, dan denda paling banyak lima miliar rupiah.

Sumber: Padang Ekspres • Senin, 18/03/2013

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: