Tim Terpadu Sisir Tambang Liar Solsel

Dua unit eskavator diamankan pihak berwajib| Foto: Padang Ekspres |

Dua unit eskavator diamankan pihak berwajib
| Foto: Padang Ekspres |

Solsel – Masyarakat Solok Selatan mendukung Tim Satuan Koordinasi Keamanan Ketertiban Kota (SK4) yang dibentuk Bupati Solok Selatan, Muzni Zakaria, memberantas tambang liar hingga tuntas. Masyarakat mengingatkan Tim SK4 tidak tebang pilih menangkap pengusaha tambang. Mulai hari ini, tim SK4 akan menyisir kantong-kantong pertambangan liar.

“Sebenarnya, tahap peringatan kepada bos tambang, telah diberikan tenggat waktu hingga Desember 2012. Namun, tetap saja membandel. Para pengusaha tambang masih beroperasi di kawasan hutan lindung dan hutan produksi, meski izin pinjam pakai kawasan hutan dari Kemenhut tidak dikeluarkan. Imbauan dan peringatan Pemkab Solsel dan Polri, juga tidak mereka indahkan,” terang Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Solsel, Fachril Murad kepada Padang Ekspres, kemarin (10/3).

Bila masih berada di lokasi penambangan emas sampai tenggat waktu 17 Maret mendatang, tim SK4 dengan tegas menjemput paksa tanpa pandang bulu. “Ini sesuai Peraturan Bupati (Perbup) Solsel. Bupati serius menuntaskan kasus ini. Jika tuntas, rakyat akan sejahtera. Karena itu, Pemkab minta tim terpadu dari provinsi yang terdiri dari Kapolda, Danrem juga turun tangan, agar illegal mining ini segera tuntas. Harus bersama menuntaskan kasus ini, untuk menyelamatkan kekayaan alam Solsel,” tutur koordinator tim terpadu tersebut.

Seperti diketahui, Tim SK4 yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Solsel No 200.29-2013 ini terdiri Pemkab Solsel dan musyawarah pimpinan daerah/muspida (bupati, sekkab, Kejari, TNI AD, ketua DPRD, dan Polri). Tim dibagi dua; tim pertama menertibkan penambang di Kecamatan Koto Parik Gadang (KPGD), Sungai Pagu dan Pauh Duo. Tim kedua bertugas di daerah Sangir, Sangir Jujuan, Sangir Balai Janggo, dan Sangir Batang Hari.

“Sebelum dilaksanakan upaya paksa, tim terpadu terlebih dahulu menyosialisasikan ke masyarakat, perusahaan, dan pemilik alat berat. Ini kita lakukan Senin-Minggu (11-17/3 ). Tidak ada lagi toleransi, siapa pun mereka, wajib ditindak,” tegas Fachril.

Dukung Pemkab

Tokoh masyarakat Solsel, Noviar Dt Rajo Endah mengatakan, warga dan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Solsel mendukung pemberantasan illegal mining di seluruh area pertambangan Solsel. “Sudah membahayakan lingkungan, hutan dan mengganggu ekosistem sungai. Harus segera diberantas, tapi jangan pandang bulu,” tegas Noviar yang juga ketua LKAAM Solsel itu.

Hasil bumi Solsel, dibawa ke luar daerah. Itu dilakukan selama bertahun-tahun. Menurutnya, aktivitas pengusaha tambang hanya merugikan daerah, tak memberikan kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) Solsel.

“Lihat saja, jalan-jalan rusak. Ini sama saja memperkaya investor, memiskinkan rakyat. Investor bekerja dengan nyaman, rakyat biasa ditangkap,” tambahnya. Imbas tambang liar ini, limbahnya mengalir ke daerah tetangga, seperti Provinsi Jambi.

“Bila tidak segera dituntaskan, Jambi bisa bakal tuntut Sumbar. LKAAM menginginkan adanya tambang rakyat (TR) yang diberi payung hukum. Ini bertujuan agar masyarakat tidak lagi dikejar-kejar aparat. Jadikan semua ini, pelajaran berharga. Selamatkan anak keponakan, selamatkan daerah dan selamatkan negara. Masyarakat jangan tergiur amplop berlapis. Daerah kita yang akan rusak. Apa yang akan kita banggakan nantinya,” ulas Noviar.

SY, 42, warga Solsel yang pernah dipenjara akibat illegal mining ini, membenarkan pela­ku tambang emas liar melibatkan aparat dan pejabat. Orang-orang kuat itu memiliki alat berat, kapal keruk dan mesin dompeng. “Sistem kerja samanya bagi hasil. Tambang milik rakyat, dirazia. Sementara tam­bang milik aparat dan pejabat, aman. Tim SK4 jangan pandang bulu. Setelah kasus ini tuntas, saya berharap, pemkab mengeluarkan izin tambang rakyat (TR), agar ekonomi masyarakat tidak mati,” tutur ayah tiga anak itu.

Terpisah, Kepala Dinas Kehutanan Solok Selatan, Tri Handoyo Gunardi menjelaskan, PT Geomenik Sapex, Geomenik Solok Selatan, dan Bina Bakti Pertiwi belum mengajukan izin pinjam pakai kawasan hutan, seperti diatur dalam Permenhut RI No 18/Menhut-II/2011 dan No.38/Menhut-II/2012 tentang pedoman pinjam pakai kawasan hutan. Khusus izin usaha pertambangan (IUP), seperempat areanya termasuk dalam kawasan hutan yang dapat dikonversi. Sisanya pada area penggunaan lainnya (di luar kawasan hutan).

“Harus ditindaklanjuti dulu IUP tersebut, untuk diajukan izin pinjam pakai kawasan hutan kepada Menhut. Sebelum ada izin pinjam pakai, belum boleh beroperasi,” ulas Tri Handoyo.

Dasar hukumnya, UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pasal 33 ayat 3; penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan melalui izin pinjam pakai oleh Menhut dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.

Sumber: Padang Ekspres • Senin, 11/03/2013

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: