Dibutuhkan Regulasi Untuk Pengembalian Tanah Ulayat

Ilustrasi

Ilustrasi

Seminar Sehari tentang Penguatan Hak Ulayat dalam Kebijakan dan Putusan Pengadilan di Sumatra Barat

Padang – Konflik tanah ulayat di Sumatera Barat menjadi persoalan purba yang diwarisi sampai sekarang. Konflik itu tidak saja terjadi karena datangnya perusahaan yang difasilitasi oleh pemerintah yang mencaplok tanah ulayat, tetapi juga terkait konflik antara satu nagari dengan nagari lain.

Persoalan ini disampaikan Pengacara Publik Sahnan Sahuri Siregar, saat menjadi salah seorang pembicara dalam Seminar Sehari yang diselenggarakan oleh Epistema Institute bekerjasama dengan Perkumpulan QBAR. Seminar ini, membahas Penguatan Hak Ulayat dalam Kebijakan dan Putusan Pengadilan Sumatera Barat, serta Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 21 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemanfaatan Tanah Ulayat untuk Penanaman Modal serta Putusan Pengadilan Negeri Payukumbuh dalam perkara PT. Jenyta Ranch vs Nagari Sungai Kamunyang. Hadir sebagai pembicara dalam acara itu Asnawi Bahar (Ketua KADIN Sumbar), Dr. Kurnia Warman (Dosen FH Univ. Andalas), Sahnan Sahuri Siregar (Pengacara publik), Luzron Lamujin (Tokoh Adat Sungai Kamunyang), dan Akmal (LKAAM Sumbar).

“Konflik tanah ulayat di Sumbar sudah menjadi persoalan purba yang masih terjadi hingga sekarang. Jarang sekali masyarakat menang bila berhadapan dengan perusahaan karena pengadilan masih berpandangan sangat positivistik. Kalaupun ada masyarakat menang seperti dalam Putusan PN Payukumbuh dalam perkara HGU PT. Jenyta Ranch Vs Nagari Sungai Kamunyang, putusan pengadilannya belum menyelesaikan inti persoalan karena tegas menyatakan tanah yang disengketakan itu adalah tanah ulayat Nagari Sungai Kamunyang,” terang Sahnan, seperti yang disampaikan Walhi Sumbar melalui siaran pers, Sabtu (16/3).

Pada kesempatan yang sama, Akmal dari LKAAM menyebutkan, “terperkosanya” hak ulayat di Sumatera Barat terjadi karena tidak ada identifikasi terhadap dimana tanah ulayat itu berada.

“Sebenarnya diperlukan peta tanah ulayat agar ada kepastian. Selain itu persoalan juga terjadi karena ada kekeliruan dalam menerjemahkan siliah jariah yang dipersamakan dengan ganti rugi. Padahal siliah jariah itu bukan ganti rugi yang bisa dijadikan sebagai tanda pelepasan hak. Berbagai macam manipulasi telah membuat masyarakat kehilangan tanah ulayat,” tegasnya.

Kurnia Warman menyampaikan, Pergub No. 21 Tahun 2012 tersebut merupakan aturan operasional dari Perda No. 6 tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya. Pergub itu mencoba memecahkan kebuntuan peraturan yang selama ini belum ada yang mengatur pemulihan tanah ulayat.

“Pergub No. 21 Tahun 2012 dikeluarkan Pemerintah Provinsi sebagai respon terhadap persoalan konflik antara masyarakat dengan perusahaan terkait hak ulayat. Pergub tersebut merupakan aturan operasional dari Perda No. 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya. Dalam Pergub itu bahkan ada bab khusus tentang Pemulihan Tanah Ulayat yang dilakukan dengan cara pengembalian tanah ulayat bekas HGU kepada masyarakat sebagai implementasi dari pendelegasian kewenangan penguasaan tanah oleh negara kepada masyarakat hukum adat berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UUPA,” paparnya.

Sementara itu, Ketua KADIN Sumbar Asnawi Bahar menyatakan, dari sisi aturan sebenarnya sudah sangat baik. Perusahaan hadir dengan patuh hukum ketika datang untuk melakukan penanaman modal.

“Perusahaan datang ke masyarakat dengan misi untuk mendatangkan pembangunan. Tidak ada perusahaan yang datang ke suatu tempat untuk berkonflik dengan masyarakat. Persoalan lebih banyak pada tahapan implementasi yang dipengaruhi oleh oknum-oknum yang bermain di lapangan,” ungkapnya.

Senada dengan hal tersebut, Yance Arizona dari Epistema Institute menyampaikan, Pemerintah Sumatera Barat sudah cukup maju dalam pengembangan regulasi untuk penguatan hak ulayat. Namun, persoalannya ada pada tahapan operasional.

Ia menyatakan, meskipun Perda Sumbar No. 6 tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya telah memerintahkan dilakukannya pendaftaran tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku, dan tanah ulayat kaum, namun lima tahun perda itu berlaku belum sejengkalpun tanah ulayat yang sudah didaftarkan.

“Upaya Pemerintah Sumbar sudah cukup maju dalam pengembangan regulasi untuk penguatan hak ulayat, hanya saja persoalannya ada pada tahapan operasional. Itu terjadi karena pelaksana pendaftaran tanah itu adalah urusan kantor pertanahan, bukan pemerintah daerah. Sedangkan kantor pertanahan tidak memiliki peraturan untuk mengoperasionalisasi pendaftaran tanah ulayat,” ujarnya.

Ditambahkan, BPN perlu didorong agar memilki aturan baru untuk melakukan pendaftaran tanah ulayat dan mengatur pengembalian tanah ulayat yang selama ini dikuasai oleh perusahan-perusahan dalam bentuk HGU.

“Tanpa ada sinkronisasi dengan BPN yang merupakan instansi vertikal dalam urusan pertanahan, Pergub yang baru ini bisa mengalami hal yang sama dengan Perda Pemanfaatan Tanah Ulayat, yaitu sama-sama tidak dapat dilaksanakan di lapangan,” tegasnya.

Sumber: Padangmedia.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: